Presiden Prabowo Subianto mendesak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperbarui capaian kementerian di tahun ini. Pertemuan itu dilakukan di Istana Kepresidenan, Selasa (28/10/2025), dengan tujuan untuk mendengar laporan capaian kementerian.
Berdasarkan informasi yang diberikan Maruarar, serapan anggaran di tempat PKP sampai hari ini sudah mencapai 70%. Selain itu, kuota rumah subsidi juga telah terserap cukup banyak, dengan sekitar 205 ribu rumah subsidi yang telah diterimakan setiap hari. Pengurangan ukuran rumah subsidi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, Presiden juga menyerukan Menteri PKP Maruarar untuk terus menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah diproses dengan baik, sehingga tidak ada biaya dikenakan.
Izin persetujuan bangunan gedung (PBG) juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk rumah yang tidak layak huni juga terus diperkuat.
Menurut Maruarar, pemerintah tetap menjaga kebijakan tentang bunga rumah subsidi pada tingkat 5%, sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.
Berdasarkan informasi yang diberikan Maruarar, serapan anggaran di tempat PKP sampai hari ini sudah mencapai 70%. Selain itu, kuota rumah subsidi juga telah terserap cukup banyak, dengan sekitar 205 ribu rumah subsidi yang telah diterimakan setiap hari. Pengurangan ukuran rumah subsidi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, Presiden juga menyerukan Menteri PKP Maruarar untuk terus menjalankan kebijakan yang pro rakyat. Pengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah diproses dengan baik, sehingga tidak ada biaya dikenakan.
Izin persetujuan bangunan gedung (PBG) juga digratiskan bagi kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) untuk rumah yang tidak layak huni juga terus diperkuat.
Menurut Maruarar, pemerintah tetap menjaga kebijakan tentang bunga rumah subsidi pada tingkat 5%, sebagai wujud keberpihakan terhadap rakyat kecil di tengah kondisi ekonomi global yang dinamis.