Kementerian Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengutamakan pentingnya akurasi data sosial untuk menjangkau warga yang sering kali luput dari intervensi negara. Istilah "jihad data" digunakan oleh Menteri ini untuk menekankan kepentingan memperbarui dan memperjelas data sosial ekonomi.
"Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat," kata Gus Ipul. Dia juga menjelaskan bahwa "the invisible people" merujuk pada kelompok masyarakat yang sering kali tidak tercatat secara memadai dan tidak mendapatkan bantuan sosial.
Gus Ipul menekankan pentingnya kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data sosial ekonomi, karena mereka merupakan titik awal dalam proses ini. Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur: formal dan partisipasi masyarakat.
Menteri Sosial juga memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik sebagai syarat masuk, melainkan berbasis pada data sosial ekonomi yang telah diverifikasi oleh pendamping sosial. Saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan hampir 16 ribu siswa didukung lebih dari 2 ribu guru dan 5 ribu tenaga kependidikan.
"Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat," kata Gus Ipul. Dia juga menjelaskan bahwa "the invisible people" merujuk pada kelompok masyarakat yang sering kali tidak tercatat secara memadai dan tidak mendapatkan bantuan sosial.
Gus Ipul menekankan pentingnya kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data sosial ekonomi, karena mereka merupakan titik awal dalam proses ini. Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur: formal dan partisipasi masyarakat.
Menteri Sosial juga memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik sebagai syarat masuk, melainkan berbasis pada data sosial ekonomi yang telah diverifikasi oleh pendamping sosial. Saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan hampir 16 ribu siswa didukung lebih dari 2 ribu guru dan 5 ribu tenaga kependidikan.