Mensos Serukan 'Jihad Data' ke Kades dan Pilar Sosial di Bojonegoro

Kementerian Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengutamakan pentingnya akurasi data sosial untuk menjangkau warga yang sering kali luput dari intervensi negara. Istilah "jihad data" digunakan oleh Menteri ini untuk menekankan kepentingan memperbarui dan memperjelas data sosial ekonomi.

"Kalau datanya tidak benar, kebijakannya pasti tidak tepat," kata Gus Ipul. Dia juga menjelaskan bahwa "the invisible people" merujuk pada kelompok masyarakat yang sering kali tidak tercatat secara memadai dan tidak mendapatkan bantuan sosial.

Gus Ipul menekankan pentingnya kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data sosial ekonomi, karena mereka merupakan titik awal dalam proses ini. Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui dua jalur: formal dan partisipasi masyarakat.

Menteri Sosial juga memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggunakan tes akademik sebagai syarat masuk, melainkan berbasis pada data sosial ekonomi yang telah diverifikasi oleh pendamping sosial. Saat ini, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan hampir 16 ribu siswa didukung lebih dari 2 ribu guru dan 5 ribu tenaga kependidikan.
 
Saya pikir itu ide yang bagus banget! Kita harus pastikan data kita benar-benar jelas, biar bisa membantu orang yang membutuhkan. Saya senang mendengar bahwa Gus Ipul fokus pada hal ini. Mungkin bisa juga kita bantu kepala desa dan perangkat desa agar mereka lebih serius dalam mengumpulkan data sosial ekonomi. Karena jika data tidak jelas, kebijakan pasti tidak akan efektif. Saya juga senang mendengar tentang Sekolah Rakyat yang menggunakan data sosial ekonomi bukan tes akademik. Itu cara yang baik untuk membantu anak-anak dari kelompok masyarakat yang kurang mendapatkan kesempatan. 🤝💡
 
Aku pikir gus ipul benar banget, datanya harus tepat! Jika datanya tidak benar, maka tidak akan ada efektivitas dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Aku juga senang melihat betapa pentingnya kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data sosial ekonomi. Mereka adalah titik awal, dan dengan mereka, data dapat lebih akurat 🤝

Aku tidak tahu apa itu "jihad data" itu, tapi aku setuju bahwa memperbarui dan memperjelas data sangat penting. Aku hanya harap datanya tidak akan dipalsukan atau disalahartikan. Dan aku senang melihat sekolah rakyat yang menggunakan data sosial ekonomi sebagai syarat masuk, bukan tes akademik. Itu adalah langkah yang tepat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan 📚
 
Saya paham nih, pentingnya data yang benar banget... untuk bisa bantu warga yang membutuhkan. kayaknya ini salah satu cara agar tidak ada orang lagi "luput" dari bantuan negara. tapi apa lagi kalau datanya tidak benar? bisa jadi kebijakan gus ipul dianggap tidak tepat juga. tapi sepertinya dia sudah punya rencana yang bagus, seperti kepala desa dan perangkat desa yang banyak berpartisipasi dalam proses pengumpulan data... itu bagus banget!
 
🤔 aku pikir kalau data sosial itu penting banget ya, bisa bikin perbedaan besar dalam membantu warga yang kurang mampat... tapi sih, kalau data itu tidak benar, maka bakalan masalah juga... 🤷‍♂️ apa lagi kalau "invisible people" ini, gak tercatat aja sama-sama... 📊 perlu di update dan di verify agar bisa bantu mereka yang butuh... aku harap Menteri Gus Ipul bisa success dalam program ini, karena ini penting banget untuk masyarakat Indonesia 🙏
 
aku kira gak perlu ngajak kepala desa nge-data sosial ekonomi, tapi sepertinya itu penting banget sih... kalau data yang dihasilkan tidak akurat, maka kebijakan juga tidak akan tepat. saya setuju dengan Menteri Gus Ipul untuk memperbarui dan memperjelas data tersebut. tapi aku penasaran nih, bagaimana caranya kita bisa menemukan "invisible people" yang sering kali tidak tercatat? kayaknya itu penting banget nih, agar mereka bisa mendapatkan bantuan yang tepat dari pemerintah.
 
Maaf sebelumnya aku sibuk banget ngulangin diskusi di grup WhatsApp yang aku ikuti tentang pengumpulan data sosial ekonomi. Aku pikir ini penting banget, khususnya untuk warga masyarakat yang sering kali diabaikan. Kalau data itu tidak akurat, kebijakan pasti tidak tepat. Menteri Gus Ipul benar-benar pintar banget ngatur strategi ini. Aku setuju dengan dia tentang pentingnya kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data sosial ekonomi. Mereka adalah titik awal yang sangat penting. Aku juga suka ide bahwa data harus diverifikasi oleh pendamping sosial sebelum digunakan sebagai syarat masuk di Sekolah Rakyat. Ini akan memastikan bahwa anak-anak menerima edukasi yang adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka. 💡
 
Data sosial ekonomi gak boleh salah! Kalau datanya tidak benar, maka kebijakan yang dibuat pasti tidak tepat juga. Menteri Sosialnya tadi sudah mengatakan itu. Saya setuju dengan apa yang dia katakan. Karena itu, perlu dilakukan pemutakhiran data secara rutin dan akurat.

Saya pikir pentingnya kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data sosial ekonomi ini. Mereka adalah titik awal dalam proses pengumpulan data dan juga peran yang sangat penting dalam memastikan kebenaran data.

Pemutakhiran data melalui formal dan partisipasi masyarakat juga menjadi pilihan yang baik. Dengan demikian, tidak hanya data yang akurat saja yang dipertimbangkan, tapi juga pendapat masyarakat yang benar-benar merasakan dampak dari kebijakan yang diambil.
 
aku pikir penerapan "jihad data" itu bakal lebih efisien, tapi aku khawatir kalau makin banyak orang yang harus mengisi formulir sosial ekonomi. di masa lalu kita cukup mudah berkomunikasi dengan lewat percakapan langsung, bukan perlu isi formulir panjang-panjang itu 🤦‍♂️. dan apa with "the invisible people" itu, aku pikir kalau kita harus fokus untuk membuat program bantuan yang lebih baik lagi, bukan hanya fokus pada data sosial ekonomi saja.
 
Data sosial ekonomi itu penting banget, tapi kenapa gak seluruh warga Indonesia yang bisa akses data ini? Kalau data tidak benar, kebijakan yang dijalankan pasti salah. Menteri Gus Ipul harus fokus pada masalah 'invisible people' ini, karena mereka yang paling membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Aku pikir kepala desa dan perangkat desa tidak dipilih secara acak, tapi ada kualifikasi tertentu. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan akurat. Jadi, Menteri Gus Ipul harus fokus pada pembinaan dan pelatihan bagi mereka.

Sekolah Rakyat itu ide yang bagus, tapi kenapa gak ada ketentuan tentang bagaimana tes akademik bisa dipasang? Aku pikir Menteri Gus Ipul harus jelas mengenai proses seleksi siswa, sehingga tidak ada peluang untuk korupsi. Kalau demikian, Sekolah Rakyat itu bisa menjadi contoh yang baik bagi pembangunan pendidikan di Indonesia.
 
Gak paham kenapa Menteri Sosial gini, kalau mau buat perubahan pasti harus bisa memperbarui data dulu, tapi "jihad data" sih bikin aku curiga apa yang ada di database ya... Kalau datanya tidak benar, apa itu artinya kebijakan yang dijalankan juga tidak tepat. Dan "invisible people" sih jelas, gak bisa terdeteksi karena data yang kurang. Mungkin aku salah, tapi kalau kepala desa dan perangkat desa tidak berpartisipasi dalam proses pengumpulan data, maka hasilnya pasti tidak akurat.
 
Haha, kayaknya gus ipul udah punya ide yang cerdas banget! "Jihad data" itu bukan main-main, kalau data tidak akurat, semua kebijakan yang dibuat pasti salah. Itu seperti bermain kartu, harus teperluas dulu sebelum bisa mendapatkan kemenangan ya.

Saya penasaran juga dengan konsep "invisible people". Yang paling aku rasanya adalah, kita udah banyak bicara tentang masalah pendidikan, tapi sebenarnya ada banyak masyarakat yang tidak tercatat secara memadai. Kalau gus ipul benar, itu artinya kita harus lebih teliti dalam mengumpulkan data, dan tidak hanya fokus pada formalitas aja.

Saya suka juga ide gus ipul tentang kepala desa dan perangkat desa dalam proses pengumpulan data. Mereka pasti orang yang paling dekat dengan masyarakat, jadi mereka bisa memberikan informasi yang lebih akurat. Dan kalau kita bisa memperbarui data secara teratur, itu akan sangat membantu dalam membuat kebijakan yang lebih efektif ya 😊
 
Maksudnya apa kalau datanya tidak benar? Apa yang bakal terjadi ke bawah? 🤔 Saya pikir penting banget untuk memperbarui data sosial ekonomi, agar bisa membantu warga yang membutuhkan. Tapi kayak gini "jihad data", sih, itu nih. Saya rasa penting juga buat kepala desa dan perangkat desa dalam pengumpulan data, karena mereka deh yang paling akrab dengan masyarakat. Saya senang sekali kalau sekolah rakyat tidak pakai tes akademik lagi, tapi pakai data sosial ekonomi yang benar-benar diverifikasi. Semoga bisa membantu banyak anak-anak muda yang membutuhkan edukasi! 📚💪
 
Mereka memang benar-benar "invisible people" itu kira-kira siapa? Mereka ada di mana? 🤔
Aku pikir pentingnya data sosial itu harus ditingkatkan lagi, tapi bagaimana caranya nih? Kita harus buat sistem yang lebih baik agar tidak ada lagi orang yang terlewat. Dan aku rasa kepala desa dan perangkat desa harus dibantu dengan lebih baik agar bisa mengumpulkan data yang benar-benar akurat.
 
kembali
Top