Menhan Tunggu Arahan Kemlu soal Iuran Dewan Perdamaian

Kemenhan menunggu keputusan Kemlu tentang iuran Dewan Perdamaian. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan kementerinya masih menunggu keputusan dari Kementerian Luar Negeri terkait isu iuran Indonesia untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat. Ia menegaskan hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan.

Indonesia akan dijalankan dengan skema pendanaan mandiri. Pemerintah, kata Sjafrie, mengutamakan pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki TNI dalam menyiapkan pasukan. Pelibatan ini adalah self-funded, di mana kita mengutamakan kemampuan yang ada untuk siapkan pasukan.

Panglima TNI telah menyiapkan satu brigade untuk mendukung misi tersebut. Pengiriman pasukan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengiriman tim pendahulu. Sjafrie juga menyebutkan bahwa pengiriman per batalion akan diikuti setelah itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terdapat alokasi dana untuk iuran Dewan Perdamaian tersebut. Ia menyebut APBN telah disahkan pada September 2025, dengan nilai yang telah disepakati dan tidak memuat pos pembiayaan tersebut.

Meski demikian, Utut membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa menjadi bagian dari kebanggaan nasional sekaligus memberi manfaat strategis.

Kementerian Luar Negeri telah menyatakan keputusan bersama untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Tujuh negara lain juga menyatakan keputusan bersama, yaitu Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA).
 
Maksudnya apa sih kalau kita nggak mau ikut bergabung dengar? Mereka udah menetapkan keputusan bersama kan? Kita jangan terlalu cepat-cepat ngomong, biarkan para ahli mulai menganalisis hal ini, mungkin ada jawaban yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan sekarang 😊.
 
Aku pikir kalau kita jangan terlalu bingung tentang iuran itu, kita fokus pada apa yang benar-benar penting yaitu Indonesia bisa bergabung dalam Dewan Perdamaian. Kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain tentang bagaimana kerja sama dan perdamaian bisa mencapai hasil yang baik 🤝. Tapi, aku penasaran siapa yang akan nantu membiayai hal ini? Kita harus cermat dalam pengelolaan biaya kita agar tidak menjadi beban untuk negara 🤑. Dan yang paling penting, kita harus yakin bahwa keputusan ini tidak akan membuat kita terjebak dalam perang. Mungkin ada cara lain untuk mencapai tujuan kita tanpa harus membayar iuran yang mahal 💸.
 
aku rasa ini semua nggak masuk akal kayaknya 🤔. kita gini sibuk dengan masalah makan siang, biaya hidup, sementara negara kita nanti mau berperang aja? apa yang bikin kita bisa mandiri dalam menyiapkan pasukan? cuma ada perintah dari luar saja aja 🙄. dan mana asal ujarnya dulu? apakah kita dijanjikan sesuatu jika kita ikut bergabung dengan dewan perdamaian? aku penasaran banget, nggak ada jawaban apa-apa 🤷‍♂️.
 
Aku pikir ini gampang banget! Amerika Serikat mau ngajak Indonesia ikut bergabung dengan Dewan Perdamaian? Wah, kita harus ngerasa bangga sama hal ini! Kita bisa jadi bagian dari komunitas internasional yang ingin menjaga damai di seluruh dunia. Aku yakin, pasukan TNI kita sudah siap untuk berpartisipasi dalam misi tersebut. Tapi, aku juga pikir penting banget buat pemerintah memastikan bahwa iuran kita tidak membuat ruginya, nih... Kita harus lihat dari bagaimana anggaran APBN yang sudah disahkan ini, apakah ada yang masih bisa ditambahkan untuk membantu kegiatan Dewan Perdamaian? Aku yakin, dengan kerja sama yang baik dan pengelolaan yang bijak, kita bisa jadi sukses dalam misi tersebut! 🤝
 
Aku pikir nih kalau Indonesia harus ikut bergabung dalam Dewan Perdamaian, tapi aku juga penasaran siapa aja yang akan membayarnya. Sjafrie bilang bahwa kementerinya masih menunggu keputusan dari Kemlu, tapi apa sih jadwalnya? Kita tidak bisa tunggu terus, kita butuh klarifikasi dulu.

Aku juga pikir utut adianto punya kata yang cukup bijak, dia bilang bahwa partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa menjadi bagian dari kebanggaan nasional. Tapi aku ingin tahu, apa sih manfaat strategisnya? Kita harus fokus pada keamanan di dalam negeri terlebih dahulu.

Saya juga penasaran siapa aja yang akan memimpin Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini. Kita harus paham siapa saja yang akan bertanggung jawab atas keseluruhan hal ini.

Dalam konteks ini, aku lebih suka pemerintah untuk berkomunikasi lebih baik dengan kemlu dan negara-negara lain. Jangan sampai ada kesalahpahaman lagi...
 
Bisa dipikirkan siapa yang salah sebenarnya kalau Indonesia mau bergabung dengan Dewan Perdamaian? Saya pikir kalau kita sudah menyiapkan brigade pasukan, itu sudah cukup bangga banget, bukan? Mungkin kita harus fokus pada bagaimana kita bisa bekerja sama dengan negara-negara lain yang sudah join dulu. Aku rasa jangan usah terlalu berat badan dengan hal iuran, apa-apa yang penting adalah Indonesia dapat menyiapkan diri sendiri dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang baik-baik. 🤝
 
kembali
Top