Menhan Tunggu Arahan Kemlu soal Iuran Dewan Perdamaian

Menhan Sjafrie masih menunggu keputusan dari Kemlu soal iuran Dewan Perdamaian. Ia menyatakan, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan. Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian akan dijalankan dengan skema pendanaan mandiri.

Pemerintah mengutamakan pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki TNI dalam menyiapkan pasukan. Pelibatan ini adalah self-funded, di mana pemerintah mengutamakan kemampuan yang ada untuk siapkan pasukan kita.

Menurut Sjafrie, Panglima TNI telah menyiapkan satu brigade untuk mendukung misi tersebut. Pengiriman pasukan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengiriman tim pendahulu.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebutkan bahwa dalam APBN tidak terdapat alokasi dana untuk iuran Dewan Perdamaian. Namun, ia membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu," kata Utut.

Meski demikian, utut membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa menjadi bagian dari kebanggaan nasional sekaligus memberi manfaat strategis.

"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional. Dan tentu di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya, Indonesia menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Istana menegaskan keputusan tersebut didorong oleh tujuan mempercepat terwujudnya perdamaian di Gaza.

Pemerintah masih akan memeriksa aspek formil keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. "Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
 
Kalau gini nih, kalau kita konsisten dan terus berusaha maka kita bisa mencapai tujuan kita 🙌. Pemerintah sudah menyiapkan brigade pasukan untuk mendukung misi Dewan Perdamaian, itu kayaknya baik-baik aja ya 💪. Utut Adianto pun benar-satunya kalau dari APBN masih belum ada alokasi dana untuk iuran Dewan Perdamaian, tapi saya pikir ada kemungkinan sumber pembiayaan lain yang bisa dipertanggungjawabkan 🤔. Jangan lupa kalau ini bukan hanya tentang kebanggaan nasional tapi juga strategis nih, kita bisa mendapatkan manfaat lain dari partisipasi kita 😊.
 
Pokoknya aku pikir ini nanti akan menjadi salah satu momen krusial dalam sejarah kita, Indonesia berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian dan itu adalah langkah yang sangat berbeda dari masa lalu. Tapi aku juga tidak bisa tidak merasa sedikit skeptis, kenapa harus menunggu keputusan dari Kemlu lagi? Aku pikir ini sudah cukup panjang waktu, kita sudah punya kemampuan untuk siapkan pasukan dan pengiriman tim pendahulu sudah ada. Saya ingat masa lalu ketika kita masih berada di bawah tangan Jepang, bagaimana kita harus berjuang untuk bebas, tapi sekarang ini lebih mudah. Tapi aku juga tidak ingin terlalu negatif, karena jika kita bisa bergabung dengan Dewan Perdamaian itu berarti kita sudah bersatu dan siap menghadapi tantangan di masa depan. 🤔👍
 
🤔 Aku pikir kalau kita nggak mau kumpulin dana sendiri dari APBN, tapi kita masih mau bergabung dengan Dewan Perdamaian. Makanya, kalau ada sumber pembiayaan lain yang bisa dipertanggungjawabkan, itu adalah hal yang sangat positif. Tapi, apa sih aspek formal keanggotaan kita dalam Dewan Perdamaian? Kalau kita harus menyiapkan brigade pasukan secara bertahap, itu memang bikin kurang stabil. 🤝
 
Gue pikir kalau kita ikut Dewan Perdamaian ini, itu bukan main keuntungan ya? Kita bisa jadi contoh bagi negara-negara lain untuk bermusyawarah dan saling mengerti. Dan kalau nanti ada sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, itu bagian dari kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin kita bisa mendapatkan manfaat strategis juga, seperti mempercepat perdamaian di Gaza 🤞🏻
 
Kalau gini, kita harus berbicara tentang strategi yang tepat buat jalan masuk ke dunia international pasal diplomasi. Membayarkan dana apa aja sih kalau tidak ada jelasnya? Sepertinya ada kekurangan informasi pasca negosiasi dengan Kemlu nih 🤔📊
 
Mau ngetren deh, temen-temen! 🤩 Kita harus senang sekali kalau Indonesia bisa bergabung dengan Dewan Perdamaian, tapi kita juga harus tahu bahwa ini bukan cuma tentang mempercepat perdamaian, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. 🌟 Kita harus percaya diri, karena kita memiliki kemampuan yang bisa membantu mencapai tujuan tersebut! 💪 Dan yang paling penting, kita harus ingat bahwa ini adalah kesempatan untuk membangun kepercayaan dan kerja sama dengan negara-negara lain, sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan perdamaian di seluruh dunia. 💕
 
Aku pikir kalau sapa pun yang ngerjain ini, gini aja ya... Kita tunggu keputusan Kemlu sampai kapan? Ngga ada ketentuan apa-apa tentang iuran Dewan Perdamaian, kan? Apa ini juga permainan pas? 🤔👀
 
Kalau udah memutuskan bergabung dgn dewan perdamaian, makanya harus ada konsekuensi ya. Misalnya, perlu ada sumber dana yang cukup buat mendukung misi itu. Kalau gak, jadi aja nggak serius aja dengar kata-kata tadi.

Apa keberadaan brigade TNI ndak penting? Nah kalau dijalankan dengan skema sendiri, makanya harus ada anggaran yang cukup buat membiayai operasionalnya. Kalau gak, perlu revisi strategi dulu.
 
ini kayaknya pemerintah jadi ngerasa harus serius sama dengan permasalahan ini. tapi aku rasa kalo kita harus berinvestasi sama dengen iuran dewan perdamaian, kita harus memastikan ya, gak hanya biaya yang ditanggung oleh negara aja.

kita harus ngeringinkan tentang strategi bagaimana cara kita bisa mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. kalo kita bisa mendapat manfaat dari perdamaian di Gaza, itu akan sangat berarti buat rakyat Indonesia.

tapi aku juga pikir ada hal yang penting banget, yaitu bagaimana kita bisa memastikan bahwa pasukan kita tidak digunakan untuk tujuan yang tidak tepat. kita harus ngerjain kalau ini bisa jadi konflik sama Amerika atau Israel, kita harus siap.

di sisi lain, aku rasa Utut Adianto benar banget ketika dia bilang kalau ada kemungkinan sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. kita harus cek dan lihat apa aja opsi yang tersedia untuk membiayai peristiwa ini.
 
Aku pikir kayaknya pemerintah harus jujur dulu dengan rakyat tentang kepastian biaya iuran Dewan Perdamaian ya... Nanti gak ada yang terkejut kalau ternyata tidak ada alokasi dana di APBN kan. Kalau memang benar, mungkin pemerintah harus mencari sumber lain yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak perlu rakyat khawatir juga.
 
kembali
Top