Menhan Sjafrie masih menunggu keputusan dari Kemlu soal iuran Dewan Perdamaian. Ia menyatakan, hingga saat ini, belum ada kepastian mengenai besaran iuran yang harus dibayarkan. Keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian akan dijalankan dengan skema pendanaan mandiri.
Pemerintah mengutamakan pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki TNI dalam menyiapkan pasukan. Pelibatan ini adalah self-funded, di mana pemerintah mengutamakan kemampuan yang ada untuk siapkan pasukan kita.
Menurut Sjafrie, Panglima TNI telah menyiapkan satu brigade untuk mendukung misi tersebut. Pengiriman pasukan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengiriman tim pendahulu.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebutkan bahwa dalam APBN tidak terdapat alokasi dana untuk iuran Dewan Perdamaian. Namun, ia membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu," kata Utut.
Meski demikian, utut membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa menjadi bagian dari kebanggaan nasional sekaligus memberi manfaat strategis.
"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional. Dan tentu di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya, Indonesia menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Istana menegaskan keputusan tersebut didorong oleh tujuan mempercepat terwujudnya perdamaian di Gaza.
Pemerintah masih akan memeriksa aspek formil keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. "Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.
Pemerintah mengutamakan pemanfaatan kemampuan yang telah dimiliki TNI dalam menyiapkan pasukan. Pelibatan ini adalah self-funded, di mana pemerintah mengutamakan kemampuan yang ada untuk siapkan pasukan kita.
Menurut Sjafrie, Panglima TNI telah menyiapkan satu brigade untuk mendukung misi tersebut. Pengiriman pasukan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan pengiriman tim pendahulu.
Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebutkan bahwa dalam APBN tidak terdapat alokasi dana untuk iuran Dewan Perdamaian. Namun, ia membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau dari APBN kan kita belum slot ya. APBN itu digedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika digedok Rp187,1 triliun, tentu tidak ada itu," kata Utut.
Meski demikian, utut membuka kemungkinan adanya sumber pembiayaan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bisa menjadi bagian dari kebanggaan nasional sekaligus memberi manfaat strategis.
"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional. Dan tentu di dunia yang saling satu sama lain mempengaruhi, nanti akan ada keuntungan lain yang diperoleh pemerintah dan rakyat Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, sebelumnya, Indonesia menyatakan kesiapan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Istana menegaskan keputusan tersebut didorong oleh tujuan mempercepat terwujudnya perdamaian di Gaza.
Pemerintah masih akan memeriksa aspek formil keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian. "Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.