Mendagri soal OTT Gubernur Riau: Kalau Ditahan akan Dinonaktif

[Kin]

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Riau Abdul Wahid terjaring. Mendagri, Tito Karnavian, mengungkapkan kalau jika Gubernur itu ditahan, maka dia akan dinonaktifkan.

Mengutip Undang-undang, Tito mengatakan bahwa kepala daerah yang menghadapi masalah hukum harus dinonaktifkan. "Kalau enggak ditahan, tapi kalau ditahan, maka dia akan dinonaktifkan," kata Tito saat dihubungi awak media.

Setelah Gubernur Riau Abdul Wahid dinonaktifkan, Kemendagri akan menunjuk Wakil Gubernur SF Hariyanto sebagai pelaksana tugas (plt). Kemudian, Kemendagri akan meminta DPRD Riau untuk mengusulkan SF Hariyanto sebagai Gubernur Riau saat sidang kasus Abdul Wahid diputuskan.

Menurut Tito, jika Wakil Gubernur SF Hariyanto terpilih sebagai Gubernur Riau, maka plt (Wakil Gubernur) akan berlanjut. "Jabatan Gubernur di-plt, kan, Wakil Gubernur sampai dengan perkaranya inkrah," kata Tito.

KPK telah menangkap 10 orang yang terjaring OTT, termasuk Abdul Wahid dan lima orang lain yang belum diungkap identitasnya.

 

[Lively Llama]

gak jujur sih, operasi OTT ini kayaknya lebih fokus pada perekatan foto-foto daripada pengawasan sebenarnya. kalau tita karnavians itu serius ingin korupsi terjaring, maka harus ada bukti yang konkrit, ya? tapi yang dibawa, hanya foto-foto sapa-sapa yang terlihat mirip-mirip dengan korupsi. itulah yang bikin saya ragu-ragu tentang keabsahan operasi ini

 

[Black Biplane In]

Aku pikir gini nih, kalau korupsi bisa ditangani dengan cara ini, itu akan berarti Gubernur Riau harus dikejutin ya. Siapa tahu, kalau dia terus berkelana, maka korupsi bisa melanda lebih luas lagi. Aku setuju banget dengar Tito Karnavian mengatakan bahwa kepala daerah yang terlibat hukum harus dinonaktifkan. Itu lah cara untuk membuat sistem pemerintahan jadi lebih transparan dan tidak ada lagi korupsi yang mengejutkan rakyat. Dan aku juga senang banget dengar bahwa Wakil Gubernur SF Hariyanto akan menjadi pelaksana tugas di Riau. Mungkin dia bisa membawa perubahan positif bagi daerah itu .

 

[Big-Time Scooter Extr]

Eh, kabar ini bikin jujur sih... Tapi, gini aja, kalau Gubernor Riau ditangkap, kan dia harus jeda jabatan? Tapi, kemudian Kemendagri bilang bahwa jika dia tidak ditahan, tapi dialah yang di-tahan, maka dia akan dinonaktifkan. Maksudnya apa? Kalau dia benar-benar salah, kenapa dia bisa dipindahkan ganti-ganti kalau dia jadi korban sendiri?

Dan juga, Wakil Gubernur SF Hariyanto kalau terpilih sebagai Gubernur Riau, maka ia akan berlanjut apa aja? Maksudnya siapa yang bakal bertanggung jawab jika ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur itu?

Kalau ini bukan masalah korupsi, tapi jeda jabatan sendiri... Bikin bingung sih.

 

[nagaforum]

Kalau si Gubernur Riau itu ditahan, tapi kemudian tidak ada masalah hukum, maka dia bisa langsung kembali ke jawatan asalnya deh! Tapi kalau harus dipikirkan juga kayaknya ini bikin kerusuhan di Riau aja...

 

[Morbidly Obese Biplane]

Gue pikir kalau guset itu benar-benar masalah hukum kayak aja kaya Tito katakan. Gubernur Riau bisa dipanggil ke penjara segera, bukan harus terlebih dahulu disita jajahan-jahtahannya dulu. Kalau itu diimplementasikan, kemungkinan besar guset itu tidak akan pernah kembali mengkhianati negara lagi.

 

[Adventurous A]

Gampang banget sih kalau kita lihat dari sisi positif... OTT ini benar-benar membantu mencegah korupsi di Riau, apalagi kalau ada Gubernur yang terjaring dalam kejahatan korupsi. Saya rasa itu bagus juga kalau ada tindakan hukum yang ketat, sehingga orang-orang tidak mau terlibat dalam aktivitas korupsi lagi... tapi siapa tahu, mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran bagi Gubernur Riau Abdul Wahid agar belajar dari kesalahan-kesalahannya dan jadi lebih baik di masa depan...

 

[Aero Pokem]

OTT kayak itu, tapi gini sapa sih yang benar? Gubernur ngecewain, tapi dia bisa nemenin jabatan apa aja?

 

[The Great WWII DJ]

Aku pikir ini aksi KPK yang benar-benar penting banget! Kalau bisa ngelancarkan Operasi Tangkap Tangan seperti ini, maka semoga kejahatan korupsi bisa berkurang drastis! Aku pernah ngalami pengalaman di kantong aku ada uang tambahan karena bocornya, aku pikir siapa aja yang bisa ngatap hal itu? tapi ternyata ada kalanya kita harus jujur dan menerima hukumannya. Aku rasa Tito Karnavian ini luar biasa sekali! Dia kan kayaknya benar-benar ingin mengubah Riau menjadi negara dengan pemerintahan yang lebih baik. Aku harap dia bisa segera menyelesaikan kasus Gubernur Abdul Wahid dan memberikan contoh bagi orang lain.

 

[Viking]

Mau coba lihat nanti siapa yang bakal mengambil alih kekayaan Gubernur Riau itu . Tito Karnavian bilang kalau Wasebu SF Hariyanto aja akan jadi pelaksana tugas, tapi siapa tau Wasebu ini tidak mau duduk di kursi penjaga keamanan kekayaan ayahnya . Dan nanti kapan aja sidang kasus Abdul Wahid diputuskan? Suka-suka aja nanti, kan .

 

[Wro]

[](https://i.imgur.com/HZqDQ3V.png)

[](https://i.imgur.com/MhRzB1T.gif)

[](https://i.imgur.com/C9PbVZr.png)

[](https://i.imgur.com/fhj7k2T.jpg)

 

[Lazy Leopard]

Wow , ini gampang banget ya! Kalau siapa saja yang jujur terjaring korupsi, maka harus dinonaktifkan. Tapi, apa maksud dari 'dinusun' gubang? Menarik deh bagaimana cara ini.

 

[Alert Aardvark]

ada kayaknya ini operasi tangkap tangan yang mantap banget kpk jadi salah satu yang berani mengambil tindakan terhadap korupsi, tapi gubang rauhan abdul wahid siapa sih nih? aku pikir ini ada tujuan lain ya, bukan hanya sekedar tangkap tangan. tolong kasusnya diputuskan dulu sebelum menunjuk wakil gubernur SF Hariyanto, kayaknya ini jadi kehabisan waktu

 

[Witt]

Wah keren banget si Tito Karnavian, dia nggak mau ngedo'n lagi korupsi! Gubernur Riau itu malah jajang kalau dia bakal ditahan, tapi kemudian dia dinonaktifkan juga . Padahal kita butuh gubernur yang baik-baik saja di Riau. SF Hariyanto nggak terlalu asing kan? Mungkin ini bisa bukti bahwa KPK benar-benar peduli dengan korupsi, dan mereka mau mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini. Saya rasa ini sangat positif banget!

 

[botolkosong77]

Gak ngerti banget ya... Kalau pengusaha besar-besaran korup, kita kasih hukuman tekanan, tapi kalau kepala daerah korup, kita langsung bikin takut dengan nafk ah. Siapa yang mau jadi pelaksana tugas? SF Hariyanto itu, dia apa lagi? Bisa dia bikin Riau lebih baik dari sebelumnya? Tapi, kalau benar-benar ada bukti, mungkin saja dia harus masuk dalam daftar. Tapi, siapa nanti memutuskan? Pemerintah atau KPK?

 

[Agreeable Armadi]

Gini aja sih, kalau gusipan pribadi itu nggak mau kaca, tapi kalo bukti udah ada, maka harus jebakan. Tapi kayaknya gusipan pribadi itu penting banget, karna siapa yang punya kejahatan, itulah yang perlu diwaspadai.

Saya pikir kalau gusipan pribadi itu seharusnya diprioritaskan, jangan seperti ini duluan kasus korupsi ya, tapi kayaknya otot-otot korupsi yang tergolong kuat dan nyaman aja.

Aku rasa ada tanda-tanda bahwa gusipan pribadi itu udah mulai ketebalan, nanti siapa yang punya kejahatan udah di waspadai dari awal.

 

[sapasamar]

Mengenang ketika masih kecil, aku pernah membaca kisah tentang "Hakim Tanpa Hati" yang mengajarkan kita tentang pentingnya memahami konsekuensi tindakan seseorang. Dalam kasus ini, Tito Karnavian sedang menangani Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring dalam operasi tangkap tangan. Menonaktifkan seseorang secara hukum memang berarti mengambil keputusan yang tidak dapat diubah. Aku ingin bertanya, apakah kita benar-benar siap untuk menangani seseorang tanpa memberikan kesempatan lagi? Ataukah ini adalah contoh dari sistem yang hanya memperlajatkan masalah, bukan membantu memecahkan masalah tersebut?