Tudingan Luhut Punya Saham PT Toba Pulp Lestari Bikin Jengkel, Dia Menantang Menuduhnya
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEBN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang dituduh punya saham dari Luhut sendiri. Luhut melakukannya secara langsung melalui video di Instagram, bahkan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan klaim tersebut.
"Kalau orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin! Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya yaitu PT Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. Saya tidak punya IUP nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduhkan oleh yang tidak jelas itu. Saya punya saham katanya di sana tidak punya," ujar Luhut dikutip dari akun Instagramnya.
Luhut merasa kesal dengan tuduhan tersebut karena sudah menyangkut harga dirinya. Dia sendiri juga tidak pernah tertarik memiliki saham-saham IUP nikel terutama saat dirinya menjabat sebagai menko marves. Luhut mengaku bahwa dia tidak mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan dia saat menjadi menko marves.
"Saya sarankan kepada presiden untuk dicabut izin TPL. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektar tanah di sana, nggak benarlah. Saya setuju banget dengan presiden itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita bawa duitnya keluar lalu apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," kata Luhut.
Luhut juga mengungkap bahwa sejak tahun 2001 sempat menyaksikan langsung protest masyarakat terkait dengan kegiatan perusahaan Indorayon (nama TPL sebelumnya) yang berdampak langsung pada lingkungan. Dia pun mengajukan kepada Presiden Gus Dur agar menutup pabrik tersebut.
"‘Ini merusak lingkungan pak, airnya ke Danau Toba juga kemudian bau juga, potongan kayu juga’ dan sebagainya. Jadi bayangkan tahun 2001 saja rakyat itu sudah paham soal lingkungan. Waktu zamannya Gus Dur itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ kita suspend saja, kita tutup aja," kata Luhut.
Namun sayangnya, izin operasional TPL kembali dibuka.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEBN) Luhut Binsar Pandjaitan membantah tudingan yang menyebut dirinya memiliki keterlibatan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang dituduh punya saham dari Luhut sendiri. Luhut melakukannya secara langsung melalui video di Instagram, bahkan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan klaim tersebut.
"Kalau orang nuduh saya punya saham, saham mana? Tunjukin! Saya tidak pernah punya saham kecuali di perusahaan saya yaitu PT Toba Sejahtera yang saya buat sendiri. Di situ ada Kutai Energi satu-satunya yang punya IUP yang saya dapat tahun 2003 atau 2004. Saya tidak punya IUP nikel, saya tidak punya saham di Morowali yang dituduhkan oleh yang tidak jelas itu. Saya punya saham katanya di sana tidak punya," ujar Luhut dikutip dari akun Instagramnya.
Luhut merasa kesal dengan tuduhan tersebut karena sudah menyangkut harga dirinya. Dia sendiri juga tidak pernah tertarik memiliki saham-saham IUP nikel terutama saat dirinya menjabat sebagai menko marves. Luhut mengaku bahwa dia tidak mau memiliki saham-saham IUP nikel yang semua di bawah kekuasaan dia saat menjadi menko marves.
"Saya sarankan kepada presiden untuk dicabut izin TPL. Masa kita dikontrol oleh satu orang saja yang mengontrol hampir 200 ribu hektar tanah di sana, nggak benarlah. Saya setuju banget dengan presiden itu orang-orang kaya yang menikmati hasil bumi kita bawa duitnya keluar lalu apa yang kita dapat? Ya kerusakan ini yang kita dapat," kata Luhut.
Luhut juga mengungkap bahwa sejak tahun 2001 sempat menyaksikan langsung protest masyarakat terkait dengan kegiatan perusahaan Indorayon (nama TPL sebelumnya) yang berdampak langsung pada lingkungan. Dia pun mengajukan kepada Presiden Gus Dur agar menutup pabrik tersebut.
"‘Ini merusak lingkungan pak, airnya ke Danau Toba juga kemudian bau juga, potongan kayu juga’ dan sebagainya. Jadi bayangkan tahun 2001 saja rakyat itu sudah paham soal lingkungan. Waktu zamannya Gus Dur itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ kita suspend saja, kita tutup aja," kata Luhut.
Namun sayangnya, izin operasional TPL kembali dibuka.