Link RUU KUHAP Terbaru PDF yang Disahkan DPR 18 November 2025

DPR RI resmi mengesahkan RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa, 18 November 2025. Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh fraksi DPR menyatakan setuju ketika dimintai persetujuan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Proses penyusunan RKUHAP telah berlangsung lebih dari satu tahun dan melibatkan partisipasi bermakna dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, advokat, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok rentan.

Penyusunan RKUHAP ini diharapkan dapat memperkuat posisi warga negara, memperjelas syarat-syarat penahanan, memberikan perlindungan terhadap penyiksaan, serta memastikan mekanisme keadilan restoratif berjalan optimal. Pembaruan KUHAP ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hukum acara pidana dan mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel.

Dalam peresmian pengesahan RKUHAP, Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan panjang RKUHAP. Ia juga menegaskan bahwa pembaruan KUHAP memang diperlukan dinantikan mengingat UU KUHAP yang lama telah berusia 44 tahun dan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman.

Pembaruan KUHAP ini mencakup beberapa perubahan utama, termasuk penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional; penyesuaian nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru yang menekankan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif; penegasan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, dan pemimpin masyarakat; serta perbaikan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Dalam pelaksanaannya, perlu diingat bahwa RKUHAP baru ini akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, beriringan dengan pemberlakuan KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).
 
Wahhh, akhirnya kita punya Undang-Undang yang lebih modern dan efektif untuk mengatur hukum acara pidana di Indonesia πŸ™Œ. Saya rasa ini sangat baik karena dapat meningkatkan kualitas hukum acara pidana dan mempercepat proses keadilan restoratif. Penyesuaian nilai hukum acara pidana yang lebih fokus pada pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif memang sangat penting untuk membantu korban kejahatan yang lebih cepat mendapatkan kembali hak-hak mereka. 🀝

Saya juga senang melihat bahwa pembaruan KUHAP ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hukum acara pidana dan memperkuat posisi warga negara. Ini akan membantu mencegah kejahatan lebih efektif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum dan keadilan.

Tapi, gue rasa kita harus lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya, jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan yang dapat memperlambat proses keadilan. πŸ€”
 
Pengesahan RKUHAP ini kayaknya penting banget! πŸ€”
Menurutku, RKUHAP ini bakal memperbaiki sistem hukum acara pidana di Indonesia yang kayaknya masih kalah kompeten dengan negara-negara lain.
Data menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, jumlah kasus penahanan yang salah juga naik drastis! πŸ“ˆ
Namun, jika kita lihat dari aspek keadilan, RKUHAP ini bakal membawa perubahan positif. Misalnya, ada peningkatan perlindungan terhadap penyiksaan, dan sistem restoratif juga diharapkan lebih efektif.
Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Hukum Indonesia (LPHI), 71% responden percaya bahwa RKUHAP ini akan meningkatkan kualitas hukum acara pidana. πŸ“Š
Sementara itu, data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa dalam 2024, jumlah kasus penahanan yang salah hanya 0,3% dari total kasus penahanan di Indonesia. πŸ“‰
Jadi, kayaknya pengesahan RKUHAP ini bakal menjadi langkah positif bagi sistem hukum acara pidana di Indonesia. 😊
 
Gue rasa keren banget gini! 😊 Gue senang banget DPR RI bisa menyelesaikan RKUHAP ini, karena diharapkan bisa memperkuat posisi warga negara dan memberikan perlindungan terhadap penyiksaan. Gue harapin pemerintah bisa mengatur hukum dengan lebih transparan dan akuntabel. πŸ’―
 
πŸ€” Wkwk.. akhirnya ada pembaruan yang serius di bidang hukum acara pidana ya! πŸ˜… Selama ini UU KUHAP yang lama itu seperti berlapis-lapis, mulai dari kelas 1 sampai kelas 12, nggak sengaja sama aja πŸ™„. Tapi sekarang bareng RKUHAP baru ini, bisa jadi di masa depan kita bakalan lebih cepat dan mudah mendapatkan hak mereka sendiri 😊.

Tapi kalau mau dibahas secara detail, aku pikir perubahan nilai hukum acara pidana yang lebih restoratif itu cukup baik πŸ™Œ. Jadi, bermakna bagi warga negara kita bisa mendapatkan kembali hak-harinya setelah dipenjarakan, bukan hanya 'diampuni' atau apa aja πŸ€·β€β™€οΈ.

Dan gampangnya, transparansi dan akuntabilitas di bidang hukum acara pidana itu sangat penting juga πŸ’‘. Jadi, kita bakalan bisa melihat siapa yang mau bertanggung jawab dan siapa yang salah, dan tidak ada lagi 'ketinggalan' keadilan πŸ™.

Tapi aku rasa perlu diingat bahwa ini masih prosesnya aja, jadi kita wajib untuk tetap mengawasi dan memberikan umpan balik πŸ’¬.
 
πŸ€” Gaes, aja lihat aja nih, DPR RI nyata-nyata punya sisi logis. Saya pikir RKUHAP ini benar-benar memerlukan perubahan. Lama ya, KUHAP yang lalu udah 44 tahun, kayaknya sudah waktunya dicetak ulang. πŸ“š

Dan sih, proyek timbul dari berbagai sisi juga bisa dimakini. Saya lihat di kalangan akademisi, advokat, dan organisasi masyarakat sipil semua terlibat dalam proses penyusunan ini. Maksudnya, tidak hanya DPR RI yang punya sisi sendiri ya.

Tapi, sih, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, bagaimana caranya RKUHAP ini akan diimplementasikan? Apakah ada kekhawatiran dari kalangan sosial atau ekonomi yang perlu diperhatikan?
 
RKUHAP yang baru ini nih benar-benar perlu banget. Kalau kita lihat dari sejarahnya, UU KUHAP yang lama sudah berusia 44 tahun dan terus saja tidak sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi kalau diubah jadi Undang-Undang pasti lebih baik. Saya harap RKUHAP ini bisa mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Maksudnya agar tidak terjadi kebocoran informasi dan biar orang-orang tidak terluka lagi karena tidak ada jalur yang tepat untuk menghadapi kasus-kasus pidana.
 
gampang saja, pengesahan RKUHAP pasti untuk membuat banyak orang kerepotan ya πŸ€¦β€β™‚οΈ. siapa tahu mereka bakal mengubah aturan lagi dan lagi sehingga kita semua kehilangan privasi kita sama sekali. aku rasa ini bukan kebaikan dari pemerintah, tapi lebih seperti mereka ingin memperkuat kekuasaan mereka lagi πŸ€‘. tapi aku juga harap penyesuaian nilai hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional benar-benar meningkatkan kualitas hukum acara pidana dan mewujudkan peradilan cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. tapi aku masih ragu-ragu, kalau tidak ada kesadaran yang sebenarnya dari pemerintah tentang masalah-masalah yang kita hadapi, maka semua perubahan ini hanya akan menjadi kosong aja πŸ€·β€β™‚οΈ.
 
Rapat paripurna itu kayaknya sukses banget! Pihak DPR RI akhirnya bisa menetapkan RKUHAP menjadi Undang-Undang. Saya harap ini bisa meningkatkan kualitas hukum acara pidana di Indonesia πŸ™. Tapi, saya masih ragu-ragu tentang perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Apakah mereka benar-benar bisa memperkuat posisi warga negara dan melindungi hak-hak mereka? Semua tergantung pada bagaimana pelaksanaannya 😐.
 
gak bisa sabar deh! 🀩 ini artinya RKUHAP akhirnya terbuka dan bisa dipelajari oleh semua orang. tapi apa yang aku bayangkan sih, apa perubahan di dalamnya itu? πŸ“Š

berdasarkan data saya, persetujuan DPR RI pada peresmian pengesahan RKUHAP ini udah 92,1% πŸ“ˆ, sedang di negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa, persetujuan punya nilai yang lebih tinggi. πŸ€”

selama proses penyusunan RKUHAP ini berlangsung selama satu tahun, ada sebanyak 12.000 kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam pembahasan panjangnya 🌟. tapi apa saja perubahan di dalamnya itu? πŸ˜’

berdasarkan laporan dari lembaga penegak hukum, 75% dari proses penyelidikan pidana masih dijalankan oleh polisi tanpa bantuan advokat atau hakim 🚨. dan ini apa yang membuat kami netizen peduli sih? πŸ€”

berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM RI, kepatuhan hukum acara pidana di Indonesia masih di bawah 30% πŸ“Š. dan ini apa yang dibutuhkan sih? πŸ”
 
Pengesahan RKUHAP ini itu kaya prosesnya tapi akhirnya sukses. Nih, yang bikin senang gak sih perubahan hukum acara pidana dengan pendekatan restoratif, rehabilitatif dan restitutif itu. Jadi, penjara tidak lagi cuma tentang memasang tali pinggang aja tapi juga ada kemungkinan untuk pembatasan sanksi yang lebih baik. Sumber daya negara bisa dimanfaatkan lebih efektif sih. πŸ™Œ
 
Gue pikir RKUHAP baru ini penting banget, karna sebelumnya hukum acara pidana Indonesia masih keterbatasan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang dengan RKUHAP baru ini, warga negara bisa lebih aman dan nyaman karena ada perlindungan yang lebih baik dari penyiksaan. Gue harap pemimpin-pemimpin di DPR RI sudah melihat dampak dari pemberlakuan RKUHAP ini juga, sehingga mereka bisa fokus pada hal lain yang lebih penting lagi seperti kebutuhan masyarakat umum πŸ™
 
ini gak enak banget, lagi kaya perubahan hukum acara pidana πŸ™…β€β™‚οΈ. RKUHAP yang baru ini pasti akan membuat banyak orang sulit dibuka jawabannya, siapa tahu bisa bikin pengacara kejar korban sampai mati πŸ’Ό. dan apa aja dengan penyesuaian nilai hukum acara pidana yang makin tekan pendekatan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif? apakah itu berarti para pelaku bakal dibebaskan dengan mudah? πŸ€” jadi gak bisa jamin siapa tahu aja pengacara korban bakal membuat kaseusus 🚫.
 
Pekan-pesan Puan Maharani itu seru banget, tapi aku masih ngomongin apa yang aku rasakan nih... Aku pikir ini bagus sekali! Pertama, RKUHAP baru ini bakal memperkuat posisi warga negara kita, makin kaya akses ke justisinya. Kedua, perubahan nilai hukum acara pidana sesuai KUHP baru itu seru banget, aku harap bisa bermanfaat dalam mencegah penyiksaan dan memastikan adanya mekanisme restoratif yang efektif.

Tapi, aku curious lagi... Bagaimana caranya pemerintah bakal melaksanakan perubahan-perubahan ini? Apakah ada rencana untuk memperkuat sistem hukum kita agar lebih transparan dan akuntabel? Aku harap pemerintah bisa melakukan evaluasi yang matang sebelum pelaksanaannya, jangan sampai terjadi kesalahan besar.
 
πŸ€” Ah, nih... pengesahan RKUHAP ini itu penting banget, kusebutin. Sekarang kita punya undang-undang yang lebih jelas dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Pengesahan ini juga berarti bahwa warga negara kita punya hak-haknya yang lebih tegas, seperti perlindungan dari penyiksaan dan mekanisme keadilan restoratif yang lebih baik πŸ™Œ

Tapi, apa itu kalau tanpa koordinasi yang baik antarlembaga? Pengesahan RKUHAP baru ini harus diiringi dengan perbaikan kewenangan dan penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terkait. Jangan sampai semuanya terjebak dalam korupsi atau kesalahpahaman lagi 😬

Dan, saya berharap bahwa pembaruan KUHAP ini akan membawa perubahan yang positif pada sistem hukum kita. Meningkatkan kualitas hukum acara pidana dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel itu harapannya besar πŸ’ͺ
 
kembali
Top