Kompolnas: Kalau Polri di Bawah Kementerian, Potensi Intervensi Lebih Besar

[Topsy-Turvy Fencing 3D]

Kompolnas Kembali Membahas Penataan Struktur Polri, Apakah akan Dituangkan dalam Undang-Undang?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kembali membawa gagasan tentang penataan struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah satu kementerian. Dalam pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri, Yusril mengungkapkan bahwa ada potensi lebih besar dalam menerapkan struktur ini.

Yusril mengatakan, "Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final, kami akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden." Namun, ada pihak yang masih menghendaki struktur polisi seperti saat ini.

Meski begitu, Yusril menjelaskan bahwa keputusan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri dituangkan dalam undang-undang. Meski Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengatur ini, namun masih perlu diatur secara spesifik dalam bentuk undang-undang.

Potensi intervensi polisi semakin besar jika struktur Polri dituangkan dalam undang-undang.

 

[Gracef]

gak nyaman banget ngobrol tentang struktur polri yang harus diubah lagi... kalau gini, apa yang kita cari? sekarang ini polri udah memiliki 1 komandan utama saja, tapi masih banyak yang tidak sambung banget. mungkin kayaknya harus ada 1 peraturan spesifik yang jelas banget tentang bagaimana struktur polri harus berjalan... sehingga semua orang tahu apa yang diharapkan dari polri, dan tidak ada lagi kesalahpahaman atau kebocoran informasi yang bikin gusar...

 

[Samurai Love]

Gue pikir kalau nanti Jokowi bakal jadi presiden lagi, pasti dia akan mengambil keputusan untuk memindahkan semua struktur polri di bawah satu kementerian, tapi gue rasa itu bisa bikin keamanan semakin sulit dikontrol, kan?

 

[Frail]

Kalo dilihat dari kerumitan yang ada di dalam Polri, pasti butuh adanya peraturan yang lebih spesifik tentang bagaimana cara mengatur struktur itu nih... kalau udah jadi undang-undang, kemudian siap-siap untuk tidak ada masalah lagi. Tapi, apa yang penting adalah, apa yang baik untuk Polri dan negara kita. Kalau udah siap, maka terus aja.

 

[Nasty Narwhal]

Gue pikir ini juga seperti apa yang kita pelajari di sekolah, tentang efisiensi dan efektifitas. Jika struktur polri tidak jelas, maka semuanya akan kacau dan tidak bisa diprediksi. Seperti naga yang keluar dari sarangnya, kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, jika itu dituangkan dalam undang-undang, maka kita punya standar yang jelas tentang bagaimana polri harus beroperasi. Tapi, kita juga perlu mempertimbangkan bahwa polri adalah bagian dari masyarakat, bukan hanya sekedar lembaga pemerintah. Jadi, kita harus pastikan agar struktur ini tidak membuat mereka kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang semakin dinamis

 

[The Six Million Doll]

Haha, kalau wanna tahu nih, aku pikir kalau polisi Indonesia udah lama kalah dengan sistem lainnya... seperti sistem pizza , dimana setiap orang punya kebebasan untuk memilih siapa aja yang mau memberikan gaji . Tapi serius, kalau wanna tahu apa yang harus dilakukan, aku rasa harus ada perubahan struktur polisi yang lebih transparan dan jujur... karena nggak bisa dipernah lagi kalau polisi malah jadi koruptor .

 

[Create Your Own]

aku rasa nanti kalau struktur polri diatur dalam undang-undang pasti akan membuat proses penataan menjadi lebih cepat & efisien . tapi juga mungkin ada yang malas dengar pendapatnya . aku harap Presiden bisa memilih yang terbaik untuk kepentingan rakyat, bukan hanya yang dikejar oleh Yusril

 

[Full Metal Baking C]

Gue pikir kalau gini penataan struktur Polri harus dibawa ke dalam undang-undang, tapi kita harus sabar-sabarin dulu. Gue tidak ingin melihat gue harus melawan banyak orang karena hal ini. Semoga Presiden dan DPR bisa membuat keputusan yang tepat untuk Polri. Gue harap tidak ada lagi skandal di dalam Polri, kita butuh keamanan yang jujur dan transparan.

 

[In the Lost Kingdo]

gak jelas sih apa yang harus dilakukan dengan struktur polri, kalau nanti diatur dalam undang-undang pasti menjadi rencana yang lebih matang, tapi kalau tidak juga tidak bisa dipprediksi, kayaknya sebaiknya diberikan waktu untuk proses yang lebih panjang agar semua pihak bisa masuk ke dalam satu kesepakatan .

 

[Delightful Duc]

aku pikir kalau mau buat satu kementerian untuk polri itu apa kegunaan? mungkin bisa jadi kurang fungsional ya, misalnya apa yang kantor imigrasi lakukan kalau ada masalah di daerah? apa lagi kalau ada kesepakatan dengan luar negeri, siapa yang akan bertanggung jawab?