DPR RI meloloskan penolakan rencana penempatan jemaah haji Indonesia di Mina Jadid. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menutupi bahwa lokasi tersebut tidak sesuai dengan standar kelayakan dan mengurangi kekhusyukan ibadah jamaah saat prosesi puncak haji di Mina.
Marwan menyatakan bahwa pemerintah harus memperjuangkan penempatan yang lebih representatif dan dekat dengan area utama Mina agar jemaah Indonesia tidak mengalami kesulitan ibadah. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memperjuangkan agar jemaah kita mendapat tempat yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang manusiawi.
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, Marwan menilai bahwa isu Mina Jadid bukan semata soal lokasi, melainkan soal hak jemaah atas fasilitas yang layak. Ia menegaskan bahwa jemaah Indonesia telah menanggung biaya besar dan berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai, terutama pada fase puncak ibadah haji di ArafahโMuzdalifahโMina (Armuzna).
Marwan juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung, seperti tenda berpendingin, sanitasi, dan sistem distribusi makanan serta air yang layak. Ia tidak ingin ada lagi jemaah yang harus berjalan terlalu jauh dari tenda ke area lontar jumrah.
DPR RI akan meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan negosiasi lebih keras dengan otoritas haji Arab Saudi agar kuota tenda Indonesia di Mina ditempatkan di area utama, bukan di Mina Jadid. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung agar seluruh fasilitas memenuhi standar pelayanan dan keamanan jamaah.
Marwan ingin tahun depan tidak ada lagi cerita jamaah Indonesia kepanasan, berdesakan, atau kehabisan air di Mina. Ini soal martabat bangsa juga. Kita ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia makin profesional dan berkeadilan.
Marwan menyatakan bahwa pemerintah harus memperjuangkan penempatan yang lebih representatif dan dekat dengan area utama Mina agar jemaah Indonesia tidak mengalami kesulitan ibadah. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus memperjuangkan agar jemaah kita mendapat tempat yang benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang manusiawi.
Dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah, Marwan menilai bahwa isu Mina Jadid bukan semata soal lokasi, melainkan soal hak jemaah atas fasilitas yang layak. Ia menegaskan bahwa jemaah Indonesia telah menanggung biaya besar dan berhak mendapatkan pelayanan yang sesuai, terutama pada fase puncak ibadah haji di ArafahโMuzdalifahโMina (Armuzna).
Marwan juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung, seperti tenda berpendingin, sanitasi, dan sistem distribusi makanan serta air yang layak. Ia tidak ingin ada lagi jemaah yang harus berjalan terlalu jauh dari tenda ke area lontar jumrah.
DPR RI akan meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan negosiasi lebih keras dengan otoritas haji Arab Saudi agar kuota tenda Indonesia di Mina ditempatkan di area utama, bukan di Mina Jadid. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya peningkatan infrastruktur pendukung agar seluruh fasilitas memenuhi standar pelayanan dan keamanan jamaah.
Marwan ingin tahun depan tidak ada lagi cerita jamaah Indonesia kepanasan, berdesakan, atau kehabisan air di Mina. Ini soal martabat bangsa juga. Kita ingin menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji Indonesia makin profesional dan berkeadilan.