Ketua PN Depok Minta Rp1 M untuk Jasa Percepatan Eksekusi Lahan

Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta (EKA), dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan (BBG) melanggar aturan yang berlaku ketika mereka meminta uang Rp1 miliar sebagai imbalan untuk percepatan eksekusi lahan. Mereka melakukannya melalui Juru Sita PN Depok, Yohansyah Maruanaya (YOH), untuk disampaikan kepada perwakilan anak usaha Kementerian Keuangan.

Menurut Asep Guntur Rahayu, Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, permintaan tersebut dilakukan secara diam-diam. Namun, pihak Karabha Digdaya menyatakan keberatan atas besaran Rp1 miliar tersebut sehingga terjadi tawar-menawar.

Setelahnya, kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi menjadi sebesar Rp850 juta. Bambang kemudian menyusun ikhtisar pelaksanaan eksekusi yang menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan di wilayah tersebut.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dilakukan karena dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa lahan. Pada operasi ini, KPK menangkap tujuh orang, termasuk EKA dan Bambang. Lima dari mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di lingkungan PN Depok.

Korupsi seperti ini tidak boleh terjadi di Indonesia, kami akan selalu memantau dan menghentikan semacam hal ini.
 
Haha kalau gak ada orang korup dari cara kerja govnmen siapa yang mau teka teki sama govnmen 🤣. Maka kira-kira apa lagi kalau terjadi aksi OTT ya? 🕵️‍♂️. Kebanyakan orang di Indonesia sibuk dengan hidupnya, aku lebih suka fokus pada teknologi yang bagus dan canggih seperti smartphone baru dari Oppo atau Vivo 📱👍.
 
Eh nggak bisa percaya apa yang terjadi di PN Depok, sepertinya ada kecurangan yang serius nih... EKA dan BBG melanggar aturan dengan meminta uang Rp1 miliar, itu tidak masuk akal banget... Dan kini mereka semua ditangkap oleh KPK, ini benar-benar kejahatan korupsi yang harus dihentikan... Kami Indonesia pasti ingin memantau agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan.
 
ini sangat parah kan, korupsi di PN Depok ini buat kepercayaan masyarakat semakin menurun 💔. bagaimana bisa ada yang melanggar aturan dan minta uang billion dari kementerian? ini bukan sekedar kasus kecil, tapi lebih parah lagi karena ada korban kasus ini yaitu masyarakat yang dipengaruhi oleh pengurusan lahan 😡. harusnya ada yang tahu-tahu dan menghentikan hal ini sebelum terjadi 🤦‍♂️.
 
aku rasa korupsi di kementerian keuangan ini sangat parah 🤦‍♂️, siapa yang bilang Rp 1 miliar itu wajar? tapi apa yang paling penting adalah semua orang yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab dan menghadapi hukuman yang tepat 😠. aku harap KPK bisa melanjutkan operasi tangkap tangan ini dengan lebih kuat 💪, sehingga tidak ada lagi korupsi di Indonesia seperti ini 🙏. tapi aku juga masih ragu apakah itu sudah cukup? perlu ada peningkatan kemampuan untuk mencegah kasus-kasus korupsi ini terjadi di pertama-tama 🤔.
 
Pagi kawan... aku pikir ini contoh nyata bagaimana korupsi dapat berakar dalam organisasi. EKA dan BBG, mereka jangan ngasih uang Rp1 miliar buat kecepatan eksekusi lahan aja, tapi juga harus ada transparansi banget. Aku rasa putus asa deh, korupsi seperti ini masih bisa terjadi di Indonesia... 🤯💸
 
gak bisa dipungut biaya Rp1 miliar untuk kecepatan eksekusi lahan, itu cuma cara korupsi aja 🤥. pihak KPK sudah benar-benar ngawas-awasi dan menangkap banyak orang karena dugaan korupsi. kalau tidak ada tindakan seperti ini, gak bakanya orang bisa percaya dengan sistem di Indonesia 😒.
 
Eh, kalau nyang dipikirkan, mungkin nanti kesi ini bakal berasa makin serius banget. Kita harus yakin kan, korupsi itu tidak bisa diizinkan lagi di Indonesia.

Gue pikir yang salah adalah tawar-menawar dulu sebelum kesepakatan fee bisa tercapai. Mungkin nanti ada yang mau minta klarifikasi apa benar-benar apa yang terjadi. Jangan sampai korupsi ini berlanjut dan bikin masalah lagi.

Sekarang, gue mau tanya: Apakah korupsi seperti ini bisa membuat kita merasa kecewa dengan pihak yang dipercaya? 🤔
 
Gue rasa kalau korupsi di Indonesia kembali lagi! Siapa yang mau membayar uang 850 juta untuk cepatnya eksekusi lahan? Banyak yang terkecetapin dalam kemacetan ini karena korupsi. Kalau bukan korupsi, kenapa perlu ada juri sita? Gue rasa semua harus diawasi, tidak ada yang boleh bebas.
 
kembali
Top