Ketua Banggar DPR Dorong Evaluasi Menteri dengan Ukuran Objektif

[Distinc]

Presiden memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi kinerja menteri secara objektif. Hal ini merupakan hak asasi Presiden yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin negara. Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, evaluasi terhadap para menteri harus dilakukan berdasarkan ukuran yang terukur dan adil bagi semua pihak.

Said menekankan pentingnya penggunaan Key Performance Indicator (KPI) sebagai dasar penilaian kinerja menteri. KPI dapat membantu meningkatkan kinerja menteri secara objektif dan transparan. Dengan demikian, evaluasi tidak akan menjadi subjektif dan korup.

"Model evaluasi seperti ini juga akan menghindarkan Pak Presiden mendapati anak buah yang membangun kinerja kamuflatif," kata Said.

Pernyataan Said Abdullah ini menunjukkan bahwa dia ingin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya negara. Dengan demikian, menteri yang tidak dapat memenuhi target dapat diganti secara objektif dan berdasarkan kinerja.

Sementara itu, Presiden Prabowo juga telah menyatakan bahwa para menteri yang telah diberi peringatan satu dua hingga tiga kali dan masih "nakal" akan diganti. Namun, pernyataan tersebut dapat dianggap subjektif dan tidak transparan.

Said Abdullah menekankan bahwa evaluasi kinerja menteri harus dilakukan berdasarkan ukuran yang terukur dan adil bagi semua pihak. Dengan demikian, evaluasi tidak akan menjadi subjektif dan korup.

 

[jentikjiwa]

Presiden punya haknya untuk bikin penilaian mantan calon wakilnya, tapi apa sih tujuan bikin mereka kurang bisa? Ngomong-ngomong, kalau Presiden mau ganti mantan calon wakilnya karena "nakal", itu seperti buat permainan 'penipu' aja... Tapi jadi yang penting adalah Presiden punya hak untuk penilaian kinerja menteri, dan itulah dia yang harus ngatur agar tidak jadi korup... KPI itu penting banget!

 

[gemagoyang]

Pernyataan Presiden dan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah tentang evaluasi kinerja menteri agak asing ya... biasanya kalau ada masalah, ganti aja siapa aja kayaknya tidak perlu bongkar asam. tapi sayangnya masih banyak yang nakal dan kurang transparan... KPI juga penting banget nih, jadi agar kinerja menteri bisa dilihat dari data yang terukur dan objektif... tapi gimana kalau ada yang tidak mau di evaluasi? perlu ada langkah tambahan atau apa sih?

 

[wicarawarna]

Presiden nggak bisa jadi 'kakang' yang sering memberikan peringatan, tapi sebenarnya dia harus menangani konsekuensi dari kekecewannya sendiri, ya? KPI pun itu bukan mainan, tapi kunci untungnya. Menteri nggak bisa terus 'nakal' tanpa ada konsekuensi, yaitu ganti rugi... atau worse, digantikan oleh orang lain!

 

[Incompreh]

aku pikir kalau di Indonesia kita butuh lebih transparan dalam penggunaan sumber daya negara. jadi, perlu diadakan evaluasi kinerja menteri yang objektif dan terbuka. tapi aku juga pikir, tidak semua menteri sama. ada beberapa yang benar-benar nakal, tapi lain-lain yang kurang efektif karena faktor luar, seperti kesulitan sumber daya atau kesalahan dari pihak lain.

aku setuju dengan kata-kata Said Abdullah, penggunaan KPI sebagai dasar penilaian kinerja menteri itu sangat penting. tapi aku juga pikir, perlu diadakan komite yang independen untuk melakukan evaluasi tersebut, jadi tidak ada kepentingan pribadi yang mengganggu prosesnya.

dan aku rasa, Presiden Prabowo harus lebih transparan dalam menyampaikan keputusannya. kalau dia bilang akan diganti menteri yang nakal, tapi tidak menjelaskannya bagaimana caranya, maka itu tidak dapat dipercaya.

 

[Puzzled Pu]

Saya pikir evaluasi kinerja menteri harus dibuat jelas & objektif biar ga ada kasus penyalahgunaan kekuasaan. Kalau ga ada KPI, bagaimana caranya Presiden bisa mengetahuin siapa yang nakal & siapa yang nggak? Saya setuju dengan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, bahwa penggunaan KPI sebagai dasar penilaian kinerja menteri itu sangat penting biar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya negara bisa meningkat.

 

[The Six Million Doll]

Gue pikir Presiden bisa langsung menunjukkan tanggapan kinerja menteri tanpa ada proses evaluasi objektif terlebih dahulu. Gue khawatir evaluasi seperti itu jadi pola "tangkap dan buang" yang tidak adil bagi menteri yang benar-benar nakal, tapi malah menutup peluang mereka untuk berubah. KPI itu kayak ganti rugi, kalau menteri nggak bisa memenuhi target apa sih yang harus dilakukan? Jangan cuma "nakal" aja, tapi juga ada cara buat mendingin "nahas-nya"

 

[Russian Mutant Bandit]

Gue pikir evaluasi kinerja menteri harus dijalankan dengan bijak biar tidak ada yang korup atau pakai kepentingan pribadi. Kalau mau buat transparan, gue sarankan buat ada sistem KPI yang jelas dan terukur, jadi semua orang tahu bagaimana caranya evaluasi kinerja menteri itu. Jangan sampai Presiden hanya memilih siapa aja yang nakal, karena itu tidak adil sama sekali . Gue yakin jika evaluasi kinerja menteri dijalankan dengan objektif dan transparan, maka pemerintah bisa jadi lebih baik dalam mengelola sumber daya negara .

 

[Black Batfis]

Presiden jangan lupa kalau dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin negara. Menteri juga harus dihormati kan? Nah, saya pikir jika Presiden dan menteri sama-sama menggunakan KPI, hasilnya bakal lebih objektif dan transparan. Nah, ini penting banget agar tidak ada korupsi lagi ya