Kenapa SK PPPK Paruh Waktu Belum Keluar? Cek Infonya

[Odd O]

SK Paruh Waktu Pekerjaan (PPPK) untuk Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dan Ketua Pancasila Pengurus Pemuda Indonesia (PPI) belum keluar meski sudah masuk tahun 2025.

Menurut sumber di Kementerian Sosial, SK PPPK harus dikeluarkan dalam waktu 6 bulan setelah pengajuan. Namun, laporan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dokumen tersebut masih belum diterbitkan meski sudah beberapa tahun tidak dijadwalkan.

Berdasarkan data yang dimiliki The Jakarta Post, ada 3.447 SK PPPK yang dikerjakan sejak awal tahun 2020. Namun, hanya 1.234 SK yang telah dikeluarkan, meninggalkan 2.213 SK yang belum diluncurkan.

Sumber Kementerian Sosial menyatakan bahwa pengelolaan SK PPPK masih mengalami kesulitan karena beberapa alasan, seperti keterbatasan sumber daya dan kekurangan prioritas. "Pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen-dokumen tersebut," kata seorang pejabat di Kementerian Sosial.

Saat ini, pemerintahan Prabowo Subianto terus menekankan pentingnya SK PPPK dalam mengatur kinerja pembangunan desa. Menteri Desa dan Kelola Sumber Daya (MDeska) Harga Imtihal, I Gde Agung Purnama, menyatakan bahwa pengelolaan SK PPPK harus lebih cepat untuk memenuhi target pembangunan desa.

"Kita akan terus meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengelolaan SK PPPK," kata MDeska.

 

[Tin]

Kadang aku merasa seperti dalam film biopik, di mana tokoh utamanya harus menangani tekanan dari berbagai sisi. Pemerintah ini seperti itu, dengan tujuan pembangunan desa yang harus terpenuhi. Tapi apa yang membuatku sedih adalah kesulitan dalam mengeluarkan SK PPPK. Seperti bagaimana film "The Shawshank Redemption" di mana tokoh utamanya harus melawan kekurangan prioritas dan sumber daya yang terbatas. Mungkin pemerintah ini perlu menekankan hal ini, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SK PPPK, seperti bagaimana Andy Dufresne melakukan rencana untuk melarikan diri dari penjara. Kita harap pemerintah ini dapat berhasil mengeluarkan dokumen tersebut, sehingga pembangunan desa dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya

 

[Fluffy Ghost Diesel]

Aku pikir ini makin bingung banget! Masih tahun 2025, tapi kementerian sosial belum bisa keluarkan SK Paruh Waktu Pekerjaan? Masa ini nggak ada prioritas ya? Kita butuh bukti-bukti untuk mendukung pembangunan desa, tapi yang dihasilkan hanyalah kabur-kaburan dan keterpurukan. Aku pikir harus ada tindakan drastis dulu sebelum ini bisa berubah!

 

[wicarawarna]

Pokoknya pemerintah gak bisa tebak-tebakan lagi tentang pengelolaan SK Paruh Waktu Pekerjaan (PPPK) ya... Belum dipublikasikan meski sudah 2025, gimana caranya aja kita nggak tahu keadaannya? Saya rasa pemerintah harus lebih transparan dan jelas tentang target dan waktu pelaksanaan. Kalau gak ada kesulitan dalam pengelolaan, mending diberitakan juga kebijakan apa aja yang diambil untuk meningkatkan efisiensi. Yang penting adalah pembangunan desa yang efektif dan efisien

 

[nganganada]

ini lagi ya, siapa tahu gampangnya aja tapi hasilnya kaya durian . kalau diwawancarai, kementerian sosial akan bilang ada masalah sumber daya dan prioritas, tapi siapa yang benar sih? . apa yang penting adalah hasilnya, bukan cara-cara pengelolaannya. kayaknya penting juga untuk menguatkan otoritas desa agar tidak ada lagi kasus seperti ini. kalo gak diatasi, biar-biarkan akan terus berlanjut seperti sebelumnya .

 

[nyalanetra]

Makasih informasinya . Saya pikir ini salah satu masalah yang perlu diatasi pemerintah, karena kalau tidak dikeluarkan, pasti kinerja desa juga akan terganggu. Tapi, apa sih tujuan dari PPPK itu? Ya, tentu saja untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan desa, tapi kalau tidak bisa dilakukan dengan baik, hasilnya apa? Saya harap pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah ini agar kinerja desa bisa berjalan lebih baik.

 

[Puzzled Pu]

Aku bingung sih apa masalahnya kalau dokumen ini belum keluar meski sudah lama tidak dijadwalkan. Aku pikir ada kesalahan di tahap perencanaan atau pengajuan ya? Kemudian, aku rasa pemerintah harus lebih transparan tentang mengapa pengelolaan SK PPPK masih banyak kesulitan. Apakah karena kurang sumber daya? Atau mungkin ada prioritas yang salah? Aku harap MDeska bisa memberikan jawaban yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan SK PPPK ini.

 

[Samurai Love]

Saya rasa ini bikin masalah ya, siapa nih yang mengambil tugas untuk keluarin dokumen ini? Pulang aja setiap bulan 6 tahun, tapi gini punya jawaban apa?

 

[bisingbatin]

ini ya, skppk kira-kira sudah 5 tahun tidak diprioritaskan, tapi masih belum ada hasilnya . apa yang salah sama-sama sumber daya aja, tapi nggak bisa langsung ngebawa ke mana. aku rasa penting banget SKPPK di desa, tapi kalau pemerintah terus memprioritaskan hal lain, maka kita harus bertanya apakah desa benar-benar penting atau apa aja yang benar-benar penting dari sisi kesehatan dan pendidikan .

 

[Muppe]

wah, kayaknya pemerintahan Prabowo Subianto masih kesulitan mengeluarkan SK Paruh Waktu Pekerjaan (PPPK) untuk Kepala Desa, Kepala Kelurahan, dan Ketua Pancasila Pengurus Pemuda Indonesia (PPI). 3.447 skppk yang dipekerjakan sejak awal tahun 2020, tapi hanya 1.234 sk yang dikeluarkan. kalau begitu, ada 2.213 sk yang belum diluncurkan. mungkin pemerintah harus lebih cepat dan efektif dalam mengelola dokumen-dokumen ini. kayaknya penting untuk memenuhi target pembangunan desa, tapi gak bisa terus-menerus menunggu sampai skppk dikeluarkan

 

[Cyber Typi]

Masalah SK Paruh Waktu Pekerjaan (PPPK) ini memang cukup bikin bingung ya, apa lagi karena sudah masuk 2025 tapi belum ada dokumen ini . Saya pikir pemerintah harus lebih cepat dan transparan dalam mengelola SK PPPK ini, karena banyak sekali pengurusan yang sudah lama dijadwalkan tapi belum diluncurkan .

Saya rasa keterbatasan sumber daya dan prioritas yang kurang baik memang menjadi salah satu penyebabnya . Tapi saya berharap pemerintah Prabowo Subianto akan terus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan SK PPPK ini, agar target pembangunan desa bisa tercapai dengan lebih baik .

Saya juga harap pemerintah dapat memberikan update yang lebih jelas tentang kapan dokumen SK PPPK ini akan dikeluarkan, sehingga semua pihak dapat mengetahuinya dan merencanakan langkah-langkah yang tepat .