Kenapa Purbaya Tolak Utang Kereta Cepat Pakai APBN & Besarannya

S

Successful

Presiden Joko Widodo yang kemudian digantikan oleh Prabowo Subianto kembali memanfaatkan APBN (Anggaran Pendapatan Negara Bulan) untuk membayar utang kereta api yang tidak dimiliki. Kembalinya praktik ini menimbulkan pertanyaan mengapa pemerintah tetap menggunakan sistem yang ada sejak lama, meskipun dikenal sebagai "pemakaman" bagi negara.

Menurut sumber di Kementerian Perhubungan, hingga bulan Desember 2024, utang kereta api mencapai Rp 5,7 triliun. Ini merupakan jumlah yang sangat besar dan menimbulkan kekhawatiran mengenai efisiensi pengelolaan APBN.

Sumber juga menyebutkan bahwa Pemerintah telah menerbitkan beberapa surat utang untuk membayar utang kereta api tersebut, tetapi tidak ada tindakan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBN.

Kata orang, "banyak hal yang sama saja tetapi berbeda hasil".
 
itu juga kayaknya, kalau gini tapi hasilnya berbeda apa sih? seharusnya buat sistem yang lebih baik ini dipikirkan lebih serius, kan? lama ini kereta api itu berapa lagi? dan siapa nih yang punya utang itu? harus ada jawaban yang jelas, ya. tapi apa yang dihasilkan dari APBN ini hanya biaya-biaya yang berkelanjutan tanpa efisiensi... 🤔🚂
 
kira kayak apa yang bikin pemerintah gini? sih udh bayar utang kereta api juga tapi jadi tidak ada transparansi ya... kayak anime2an nyanyian 'kalah' tapi masih bisa kalah lagi ya wong pemerintah... apalagi kalau mereka punya strategi untuk mengelola APBN yang baik, tapi mager aja...
 
Pernah liat ya kalau kereta api Indonesia hanya bisa menjalankan jalur yang sudah ada sejak lama? Nah, itu bukan main-main lah! Jika kita tidak mau terus mengulang kesalahan masa lalu, maka mungkin saatnya untuk memperbarui sistem ini. Tapi apa yang bisa dilakukan sih? Semua tentang prioritas dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
 
Pengamat militer seperti aku kayaknya harus fokus pada masalah keamanan dan pertahanan, tapi ini juga masalah keuangan yang serius banget! Kenapa pemerintah masih menggunakan sistem lama untuk membayar utang kereta api yang tidak dimiliki? Ini seperti memakai peralatan lama untuk berperang. Biarlah kita fokus pada efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBN, agar bisa meningkatkan efektivitas pembayaran utang tersebut. Dan apa yang paling penting, itu harus ada tindakan nyata dari pemerintah, jangan cuma-cumanya saja! 🤔📊
 
Gue pikir ini bikin bingung, kan? Presiden lama Joko Widodo kembali menggunakan APBN untuk membayar utang kereta api yang tidak dimiliki, tapi sistem ini dikenal sebagai "pemakaman" bagi negara. Gue rasa ini seperti main-main dengan uang negara. Utang kereta api mencapai Rp 5,7 triliun, itu jumlah besar banget!

Gue tanya-tanya, kenapa pemerintah tidak meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan APBN? Mereka hanya menerbitkan surat utang saja, tapi tidak ada tindakan yang diambil untuk mengatasinya. Ini bikin rasa tidak adil, karena uang negara digunakan dengan cara yang tidak efisien. Gue harap pemerintah bisa berubah, dan membuat pengelolaan APBN lebih transparan dan efisien. 🤔
 
Uh kira-kira apa yang terjadi di Indonesia sih? Kita punya utang kereta api Rp 5,7 triliun dan masih pakai sistem yang sama seperti lama-lama... Sering adegan di media kalau ada biaya yang tidak efisien, tapi masih dijalankan. Mungkin perlu rencana untuk mengoptimalkan pengelolaan APBN, jadi tidak terjadi seperti ini lagi. Dan siapa tahu, bisa ada inovasi dari pemerintah juga... 🤔
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top