Kenapa Pemerintah Harus Beri Insentif Pajak ke Perusahaan Media?

Pemerintah harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan media agar mereka dapat bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jumlah pemutusan hubungan kerja di industri media pada 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 549 jurnalis yang terpaksa harus "dirumahkan" dan kehilangan pekerjaannya.

Penghapusan pajak penghasilan bagi jurnalis yang berstatus karyawan perusahaan media juga menjadi isu yang perlu diatasi. Menurut AJI, beban pajak tersebut tergolong tinggi, terutama bagi jurnalis di daerah yang masih menerima upah minim.

Berdasarkan data Nielsen Ad Intel 2024, platform global diketahui menguasai sekitar 35 sampai 37 persen pasar periklanan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap media nasional, yang pendapatannya turun hingga 30 sampai 40 persen dalam lima tahun terakhir.

Di samping itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan insentif pajak bagi produk media dan buku umum sebagai bagian dari investasi negara di bidang pengetahuan. Menurut pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, keberadaan media yang terverifikasi dan kredibel memiliki peran strategis bagi negara, terutama dalam menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah harus juga mempertimbangkan untuk menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) seperti yang pernah diterapkan pada koran dan majalah saat pandemi Covid-19. Namun, mekanisme DTP ini sifatnya sementara.
 
Gue pikir kalau gue suka banget sama pendapat pemerintah menginsentifkan pajak bagi perusahaan media 🀝. Kalau tidak, biar banyak lagi jurnalis yang terpaksa "dirumangkan" πŸ˜”. Gue tahu banyak dari mereka yang sudah jarang bisa makan siang dengan nasi putih, dan gue ingin kalau gue punya kekuasaan bisa mengubah hal itu πŸ‘Š.

Gue juga pikir pemerintah harus mempertimbangkan untuk menerapkan skema PPN DTP lagi πŸ“ˆ. Kalau tidak, biar media yang terverifikasi dan kredibel seperti koran dan majalah masih bisa bertahan πŸ“°. Dan gue rasa itu penting banget bagi negara kita, karena kalau kita tidak memiliki media yang kaku dan akurat, maka bagaimana kita bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di Indonesia? πŸ€”
 
πŸ€” Maksudnya, gini kalau media masih banyak dihentam oleh tekanan ekonomi, makin susah banget cari sumber daya untuk terus berjalan. Kita harus ada solusi yang tepat biar semua media bisa bertahan dan tidak terlalu banyak jurnalis yang kehilangan pekerjaannya πŸ™.
 
Pemerintah harus serius memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan jurnalis di Indonesia yang banyak menghadapi tekanan ekonomi. Mereka harus memberikan insentif pajak yang bervariasi, bukan hanya satu atau dua jenis saja. Misalnya seperti penurunan pajak penghasilan bagi jurnalis yang sudah berpengalaman dan memiliki reputasi baik, atau juga penawaran insentif untuk perusahaan media yang mau mempertahankan pekerjaan mereka.

Sementara itu, pemerintah juga harus mengingat bahwa keberadaan media yang terverifikasi dan kredibel sangat penting bagi negara. Mereka harus memberikan dana atau insentif kepada perusahaan media yang mau terus berinvestasi dalam produksi konten yang berkualitas. Contohnya seperti skema PPN DTP yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19, tapi buat jangka panjang ya πŸ€”.

Dan tidak bisa lupa, pemerintah harus juga mempertimbangkan kebijakan investasi negara di bidang pengetahuan. Mereka harus membuat strategi yang efektif untuk meningkatkan pendapatan dari produk media dan buku umum. Misalnya seperti membuat skema bantuan untuk penulis dan jurnalis yang ingin berinvestasi dalam produksi konten yang berkualitas πŸ“š
 
Wahhh, kalau tidak ada insentif pajak, siapa nanti bisa bertahan di dunia media? Saya kayaknya penghasilan jurnalis yang tinggi sekali, tapi apakah itu benar? Kalau tidak, maka pemerintah harus memberikan relaksasi. Tapi bukan cuma soal insentif, tapi juga tentang kebijakan yang tepat. Jangan sampai koran-koran kecil ini tutup, karena siapa tahu nanti akan ada gencatan senjata media online 🀯
 
Mana bro, tapi nggak mau dipikirin siapa pun yang dibelenggu pemerintah? Mau jujur, insentif pajak itu wajib! Jadi, kalau media media mau terus ngejalan, pemerintah harus memberikan dorongan. Nah, aku rasa apa yang perlu dilakukan yaitu memberikan penghasilan yang lebih stabil dan tidak terlalu tinggi, tapi jangan sampai begitu rendah aja. Aku pikir kalau jika pemerintah mau memberikan insentif pajak yang tepat, maka media media akan semakin kuat dan mampu bertahan di era digital ini 🀩
 
Kurang aja main, gini dengan media online ya... kalau tidak ada insentif pajak, siapa nanti yang mau punya platform online? Semua jurnalis harus "dirumahkan" dan kehilangan pekerjaannya... itu bukan cara yang baik, kan?

Pajak penghasilan bagi jurnalis terlalu tinggi, especially di daerah minim upah. Jadi, apa yang bisa gue lakukan sih? Tunggu-tungu sampai ada insentif pajak atau berpikir untuk jadi jurnalis lagi... hahaha

Aku masih ingat ketika aku masih kecil, media offline masih berkembang dengan cepat dan terus menjadi bagian dari masyarakat. Sekarang, platform global sudah menguasai 35-37 persen pasar periklanan... itu bukan main, kan?
 
Pemutusan hubungan kerja di industri media makin banyak karena pajak yang terlalu berat sih, jurnalis kira-kira tidak mampu bertahan dengan gaji yang minim, padahal mereka harus bisa terus mencari inspirasi dan konten untuk di output. Pemerintah harus memberikan insentif pajak lebih cepat lagi, kalau tidak perusahaan media pasti tutup dan jurnalis harus cari kerja lain, tapi siapa tahu gaji minimalnya sudah naik aja πŸ€”πŸ“Ί
 
Saya pikir pemerintah harus segera menangani masalah ini! πŸ€” Ada banyak jurnalis yang sudah harus "dirumahkan" karena tidak bisa bertahan dalam industri media yang super kompetitif. Menurutku, mereka harus mendapatkan insentif pajak agar bisa terus bekerja dan membuat konten yang kaya informasi bagi masyarakat. Saya rasa itu penting banget! πŸ“Ί Kita butuh banyak lagi jurnalis yang bisa memberikan info yang akurat dan beragam tentang apa yang terjadi di Indonesia.
 
Pemerintah harus buat insentif pajak untuk media agar nggak mati aja di Indonesia. Banyak jurnalis yang musti dirumahkan karena tekanan ekonomi. Saya pikir itu tidak adil. Pemerintah harus juga nanggung beban pajak yang tinggi bagi jurnalis, terutama di daerah yang minim upah.

Saya kira pemerintah harus mempertimbangkan untuk memberikan insentif pajak untuk media dan buku umum. Dengan demikian, pemerintah dapat mendukung investasi negara di bidang pengetahuan dan menjaga kepercayaan publik. Saya juga pikir mekanisme PPN DTP harus tetap ada, tapi pemerintah harus nanggung biaya yang lebih sedikit.

Saya rasa pemerintah tidak bisa nggak memperhatikan kondisi media nasional yang sedang mengalami penurunan. Media nasional itu penting banget dalam menjaga demokrasi dan kebebasan berbicara. Jika pemerintah tidak memberikan insentif pajak yang cukup, maka mungkin media-media tersebut akan tutup aja dan kebebasan berbicara kita hilang.
 
Gambaran ekonomi media Indonesia kini jadi paling serius 🀯. Pada 2025 ini jumlah pemutusan hubungan kerja di industri media udah naik drastis, 549 jurnalis yang harus "dirumahkan" πŸ˜”. Mungkin pemerintah harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan media agar mereka dapat bertahan πŸ€‘.

Pajak penghasilan bagi jurnalis juga jadi isu yang perlu diatasi 🀝. Beban pajak ini tergolong tinggi, terutama bagi jurnalis di daerah yang masih menerima upah minim πŸ˜“. Mungkin pemerintah harus memberikan insentif atau reduksi pajak agar mereka dapat bertahan.

Di samping itu, kondisi media nasional juga jadi isu yang perlu diatasi πŸ“°. Pendapatannya turun hingga 30 sampel 40 persen dalam lima tahun terakhir πŸ˜“. Mungkin pemerintah harus memberikan insentif atau investasi untuk mempertahankan kualitas media nasional.

Saya rasa pemerintah harus juga mempertimbangkan kebijakan insentif pajak bagi produk media dan buku umum πŸ“š. Kebijakan ini dapat membantu negara dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan pendapatan dari sektor media.

Sarapan yang perlu, pemerintah harus juga mempertimbangkan menerapkan skema PPN DTP seperti yang pernah diterapkan pada koran dan majalah saat pandemi Covid-19 πŸ€”.
 
Gue pikir kalau pemerintah harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan media bukanlah solusi yang tepat. Yang ada di sana masih banyak perusahaan media yang mengambil keuntungan dari kontrak jurnalisme kriminal di mana para penulis hanya dibayar nol rupiah dan disuruh menulis tentang isu-isu tertentu aja πŸ˜’

Kalau mau benar-benar membantu, pemerintah harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan media yang memproduksi konten berkualitas dan tidak hanya mengutamakan uang. Contohnya kalau mereka mengalokasikan sebagian besar keuntungan mereka untuk mendukung para penulis dan jurnalis yang bekerja di sana. Itu yang seharusnya dilakukan, bukan memberi insentif pajak kepada perusahaan media yang sudah kaya 😊.
 
Pemerintah harus ambil tindakan segera, gampang aja banget! Jika tidak, industri media pasti mengalami kerusakan parah lagi, apalagi dengan banyak jurnalis yang belum punya penghasilan yang stabil. Mereka harus dijamin penghasilan yang cukup agar bisa bertahan hidup. Saya rasa pemerintah harus memberikan insentif pajak yang lebih banyak dan tidak hanya kepada koran saja, tapi juga ke media online! πŸ€πŸ“Ί
 
Kamu pasti sudah terasa tekanannya ya? Media yang kita gunakan setiap hari harusnya menjadi tempat di mana kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan berguna, tapi sekarang malah banyak yang harus menghadapi kesulitan karena tidak bisa bertahan. Saya rasa pemerintah memang perlu memberikan insentif pajak kepada perusahaan media agar mereka dapat terus beroperasi dengan baik. Jangan heran jika kalian semua merasa frustrasi, ini adalah dampak nyata dari tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Saya rasa kita harus mendukung para jurnalis dan penulis yang bekerja keras untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada kita semua πŸ€—
 
Wow, tekanan ekonomi memang sangat membuat industri media kesulitan, nih πŸ˜…. Jika pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan media, pasti akan membantu agar jurnalis tidak terpaksa "dirumahkan" lagi. Yang paling penting, media yang kredibel dan terverifikasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat. Saya harap pemerintah bisa mencari solusi yang tepat agar industri media bisa bertahan dan berkembang. Interest! πŸ€”
 
Pemerintah harus nggak biar media keronjolan dengan tekanan ekonomi ya... Jumlah pemutusan hubungan kerja di industri media pada 2025 meningkat banget! 549 jurnalis yang terpaksa "dirumahkan" dan kehilangan pekerjaannya. Itu nggak bisa dipungkiri, pemerintah harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan media agar mereka dapat bertahan. Beban pajak bagi jurnalis tergolong tinggi, terutama di daerah yang masih menerima upah minim. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap media nasional, pendapatannya turun hingga 30 sampai 40 persen dalam lima tahun terakhir...
 
Pajaan kaya banget di masa lalu, kita bisa mendengarkan siaratan radio tanpa harus bayar fee atau punya kartu simpati yang berisiko di gantiin dgn pulsa... sekarang kena bayar biaya siaratan? Gini kan tidak adil untuk jurnalis yang sudah bekerja keras untuk memberikan informasi kepada rakyat. Mereka juga perlu nyaman saat bekerja, siapa yang punya uang besar tapi gak bisa membayar bulanan? Pajak penghasilan itu harus dialeskan dengan bijak, kan?
 
Gue pikir pemerintah harus berani memberikan insentif pajak kepada perusahaan media, sih... Mereka sudah banyak menerima tekanan ekonomi, dan banyak jurnalis yang harus "dirumangkan" πŸ€•. Gue rasa ini bukan cuma isu perusahaan media, tapi juga bagai mana negara kita bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya jika banyak jurnalis yang harus turun bisnis? πŸ“°

Dan gue tidak setuju dengan kebijakan penghapusan pajak penghasilan bagi jurnalis, sih... Mereka sudah menerima upah minim, dan beban pajak itu bukan cuma mereka aja yang terkena, tapi juga keluarga mereka 🀝. Gue rasa pemerintah harus memberikan insentif pajak yang lebih besar, atau punya skema lain yang lebih baik untuk jurnalis yang memang benar-benar membutuhkannya πŸ€‘.

Gue juga pikir kita perlu mendukung produksi media dan buku umum dengan memberikan insentif pajak yang lebih baik lagi... Kita butuh informasi yang akurat dan terpercaya, sih... Dan untuk itu, gue rasa pemerintah harus berani memberikan insentif pajak kepada perusahaan media yang benar-benar mendukung keberadaan negara kita 🌟.
 
Okek banget, pemerintah harus serius sekali memberikan insentif pajak kepada perusahaan media. Jumlah pemutusan hubungan kerja di industri media yang naik, itu bukan hal yang bisa diimpori. Kamu tahu kayaknya, platform global seperti Google dan Facebook yang punya pengaruh besar terhadap industri media. Mereka siapa aja yang mendapatkan keuntungan dari iklan. Kita juga harus ingat, jurnalis yang berstatus karyawan perusahaan media itu banyak yang harus mengeluh tentang beban pajak yang tinggi. Jangan salah, mereka yang harus beban pajak karena kamu tidak mau membayar.
 
Kalo nanti ada insentif pajak bagi perusahaan media, apa tidak? Semoga bisa membuat mereka tetap hidup aja 🀞. Tapi kalau dihitung lagi, kita harus lihat dari mana uang itu datang. Kita harus fokus pada membuat negara yang lebih baik bukan hanya membiayai media. Dan kalau mau dipertimbangkan, insentif pajak untuk produk media dan buku umum juga gampangnya. Karena kalau media kita terus kehilangan kualitas, siapa nanti yang terkena dampak? Kita harus jaga media itu sebagai aset negara, bukan hanya membiayainya 😊
 
kembali
Top