Pemerintah harus memberikan insentif pajak kepada perusahaan media agar mereka dapat bertahan menghadapi tekanan ekonomi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jumlah pemutusan hubungan kerja di industri media pada 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 549 jurnalis yang terpaksa harus "dirumahkan" dan kehilangan pekerjaannya.
Penghapusan pajak penghasilan bagi jurnalis yang berstatus karyawan perusahaan media juga menjadi isu yang perlu diatasi. Menurut AJI, beban pajak tersebut tergolong tinggi, terutama bagi jurnalis di daerah yang masih menerima upah minim.
Berdasarkan data Nielsen Ad Intel 2024, platform global diketahui menguasai sekitar 35 sampai 37 persen pasar periklanan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap media nasional, yang pendapatannya turun hingga 30 sampai 40 persen dalam lima tahun terakhir.
Di samping itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan insentif pajak bagi produk media dan buku umum sebagai bagian dari investasi negara di bidang pengetahuan. Menurut pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, keberadaan media yang terverifikasi dan kredibel memiliki peran strategis bagi negara, terutama dalam menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah harus juga mempertimbangkan untuk menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) seperti yang pernah diterapkan pada koran dan majalah saat pandemi Covid-19. Namun, mekanisme DTP ini sifatnya sementara.
Penghapusan pajak penghasilan bagi jurnalis yang berstatus karyawan perusahaan media juga menjadi isu yang perlu diatasi. Menurut AJI, beban pajak tersebut tergolong tinggi, terutama bagi jurnalis di daerah yang masih menerima upah minim.
Berdasarkan data Nielsen Ad Intel 2024, platform global diketahui menguasai sekitar 35 sampai 37 persen pasar periklanan. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap media nasional, yang pendapatannya turun hingga 30 sampai 40 persen dalam lima tahun terakhir.
Di samping itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kebijakan insentif pajak bagi produk media dan buku umum sebagai bagian dari investasi negara di bidang pengetahuan. Menurut pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, keberadaan media yang terverifikasi dan kredibel memiliki peran strategis bagi negara, terutama dalam menjaga kepercayaan publik.
Pemerintah harus juga mempertimbangkan untuk menerapkan skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) seperti yang pernah diterapkan pada koran dan majalah saat pandemi Covid-19. Namun, mekanisme DTP ini sifatnya sementara.