Kemlu Responds to Pigai's Statement on Venezuela Affair
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan diri sebagai negara yang mendukung penanganan masalah HAM di Venezuela. Meskipun Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa Indonesia akan turut serta dalam penanganan masalah tersebut saat menjadi presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menyatakan bahwa agenda Dewan HAM PBB memang memiliki beberapa isu terkait permasalahan HAM domestik di Venezuela. Namun, dia menegaskan bahwa dinamika situasi terbaru di Venezuela usai Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro tidak termasuk dalam pembahasan.
"Dewasa ini, isu Venezuela memang sudah ada dan masuk pada agenda Dewan HAM PBB," katanya. "Namun, agendanya adalah isu HAM internal di Venezuela. Jadi, konteks yang berbeda, dinamika yang terbaru itu berada di luar mekanisme yang sudah disepakati di Dewan HAM."
Indah juga menekankan bahwa di antara agenda pada sesi ke-61 Dewan HAM, pembahasan tentang HAM di Venezuela masih pada tingkat domestik dan tidak akan membahas dinamika terkini.
"Di antara agenda pada sesi ke-61 Dewan HAM, pembahasan tentang HAM di Venezuela masih pada tingkat domestik, bukan dinamika terkini," katanya. "Dinamika situasi terkini di Venezuela akan dibahas di dewan-dewan PBB lainnya, tidak terkhusus hanya pada Dewan HAM."
Indah juga menyatakan bahwa untuk membahas dinamika situasi terkini di Dewan HAM, diperlukan adanya pengajuan urgent debate dari negara-negara anggota. Namun, sampai saat ini, permintaan tersebut dipastikan belum ada.
Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan bahwa Indonesia akan turut serta dalam penanganan masalah HAM di Venezuela. Dia menekankan bahwa Indonesia telah berhasil merebut kursi Presiden Dewan HAM PBB dan will menangani Venezuela sebagai presiden baru.
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena kementerian HAM," katanya. "Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia."
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan diri sebagai negara yang mendukung penanganan masalah HAM di Venezuela. Meskipun Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyatakan bahwa Indonesia akan turut serta dalam penanganan masalah tersebut saat menjadi presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, menyatakan bahwa agenda Dewan HAM PBB memang memiliki beberapa isu terkait permasalahan HAM domestik di Venezuela. Namun, dia menegaskan bahwa dinamika situasi terbaru di Venezuela usai Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro tidak termasuk dalam pembahasan.
"Dewasa ini, isu Venezuela memang sudah ada dan masuk pada agenda Dewan HAM PBB," katanya. "Namun, agendanya adalah isu HAM internal di Venezuela. Jadi, konteks yang berbeda, dinamika yang terbaru itu berada di luar mekanisme yang sudah disepakati di Dewan HAM."
Indah juga menekankan bahwa di antara agenda pada sesi ke-61 Dewan HAM, pembahasan tentang HAM di Venezuela masih pada tingkat domestik dan tidak akan membahas dinamika terkini.
"Di antara agenda pada sesi ke-61 Dewan HAM, pembahasan tentang HAM di Venezuela masih pada tingkat domestik, bukan dinamika terkini," katanya. "Dinamika situasi terkini di Venezuela akan dibahas di dewan-dewan PBB lainnya, tidak terkhusus hanya pada Dewan HAM."
Indah juga menyatakan bahwa untuk membahas dinamika situasi terkini di Dewan HAM, diperlukan adanya pengajuan urgent debate dari negara-negara anggota. Namun, sampai saat ini, permintaan tersebut dipastikan belum ada.
Sementara itu, Menteri HAM, Natalius Pigai, menyatakan bahwa Indonesia akan turut serta dalam penanganan masalah HAM di Venezuela. Dia menekankan bahwa Indonesia telah berhasil merebut kursi Presiden Dewan HAM PBB dan will menangani Venezuela sebagai presiden baru.
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena kementerian HAM," katanya. "Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia."