Kemkomnas Periksa 114 Kasus Penyiksaan Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Sidang Ciptaker di Mahkamah Konstitusi.

pixeltembok

New member
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, telah ada 114 aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di beberapa lokasi proyek strategis nasional (PSN).

Menghadiri sidang lanjutan perkara nomor: 112/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian materiil Undang-undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Saurlin P Siagian menjelaskan bahwa pola permasalahan yang muncul dalam kasus-kasus PSN seringkali sama, yakni penggusuran paksa, kompensasi tidak layak, kriminalisasi warga, dan degradasi lingkungan hidup.

Dalam beberapa contoh kasus, seperti Wadas, Rempang, Mandalika, pembukaan lahan food estate di Papua Selatan, dan Kawasan Industri Morowali, Saurlin menyatakan bahwa keputusan diambil secara top-down, minim konsultasi bermakna, dan pengamanan berlebihan yang memicu konflik.

Dari total 114 aduan, Komnas HAM juga menemukan beberapa kasus lainnya yang mengandung dugaan pelanggaran HAM. Hal ini mencakup pengabaian prosedur konsultasi, instrumen AMDAL yang hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, peranan aparat keamanan yang berlebihan untuk menekan perbedaan pendapat warga, dan dampak sosial ekonomi yang meningkatkan kerentanan warga.

Komnas HAM kemudian menyampaikan sejumlah kesimpulan dari kajian-kajian mereka dan temuan lapangan. Pertama, norma PSN dalam Undang-undang Cipta Kerja mengandung kekaburan norma yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

Kedua, pelaksanaan PSN telah menimbulkan pelanggaran nyata terhadap konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang sehat, hak atas rasa aman, dan hak atas properti. Ketiga, tata kelola PSN yang bersifat top-down menghasilkan proyek tidak ramah HAM dan cenderung meniadakan partisipasi publik yang bermakna.

Keempat, terdapat kesenjangan nyata antara tujuan normatif PSN dengan realitas di lapangan yang sering menghasilkan konflik sosial dan kriminalisasi terhadap warga. Kelima, PSN telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang serius dan instrumen lingkungan tidak berjalan dengan efektif.

Keenam, pelibatan aparat keamanan dalam melaksanakan PSN yang berlebihan mengancam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM secara utuh. Poin terakhir adalah hilangnya akses masyarakat adat atas tanah dan budaya akibat PSN yang mengancam identitas budaya juga keberlanjutan hak masyarakat adat.

Dalam pemaparannya, Saurlin membacakan enam rekomendasi dari Komnas HAM. Pertama, MK harus menegaskan bahwa setiap norma dalam UU Ciptaker, khususnya yang menyangkut PSN, harus tunduk pada prinsip negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi.

Kemudian, meninjau ulang model pembangunan dalam bentuk PSN karena sangat eksklusif menimbulkan diskriminasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran HAM yang terus berulang.

MK juga diminta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh dijadikan justifikasi bagi perampasan tanah dan ruang hidup masyarakat tanpa mekanisme perlindungan yang memadai.
 
Ternyata kebijakan proyek strategis nasional (PSN) yang banyak dibicarakan belakangan ini, ternyata memiliki beberapa isu serius terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dari data Komnas HAM, ada 114 aduan terkait kasus-kasus PSN di berbagai tempat. Saya pikir, memang perlu perhatian lebih banyak dari pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek strategis ini tidak melanggar hak warga, apalagi yang berhubungan dengan tanah dan lingkungan hidup. Pemantauan dan penelitian yang dilakukan Komnas HAM menunjukkan beberapa pola masalah yang sering muncul dalam kasus-kasus PSN ini, seperti penggusuran paksa, kompensasi tidak layak, kriminalisasi warga, dan degradasi lingkungan hidup.
 
Gw pikir, ada sesuatu yang tidak beres dengan kebijakan proyek strategis nasional (PSN) ini πŸ€”. Dari sisi musik, gw bisa melihat bahwa ada ketidakharmonisan antara tujuan normatif PSN dan realitas di lapangan πŸ˜•. Gw rasa, perlu ada refleksi lebih dalam tentang bagaimana cara pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak warga πŸ™. Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa keputusan diambil secara top-down dan minim konsultasi bermakna, sehingga memicu konflik sosial πŸ˜”. Gw harap, pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam melaksanakan proyek-proyek strategis ini untuk menghindari dampak buruk bagi masyarakat πŸ™.
 
Waktunya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengambil tindakan, donk! πŸ€” Dari apa yang saya lihat, ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa Undang-undang Cipta Kerja (UU CK) masih memerlukan perubahan. Saya rasa, MK harus lebih proaktif dalam mengawasi pelaksanaan UU CK untuk memastikan bahwa hak-hak warga tidak dilanggar πŸ™. Ada beberapa contoh kasus yang menunjukkan bahwa keputusan diambil secara top-down dan minim konsultasi bermakna, sehingga memicu konflik sosial πŸ˜•. Saya harap, MK bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melindungi hak-hak warga πŸ™.
 
Saya pikir, ada korelasi antara kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di lokasi proyek strategis nasional (PSN) dengan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia πŸ€”. Banyak dari kita yang mengajar dan berpeneliti tidak memiliki kesempatan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga tidak heran jika hasilnya adalah konflik sosial dan kriminalisasi warga πŸ˜•. Saya rasa, perlu ada peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia agar kita bisa lebih baik dalam melaksanakan proyek-proyek strategis ini πŸ™.
 
Saya pikir, ada keterlibatan BUMN yang cukup besar dalam proyek-proyek strategis nasional (PSN) ini πŸ€”. Namun, saya juga melihat bahwa banyak BUMN tidak memiliki transparansi dan akuntabilitas yang memadai dalam pelaksanaan proyek-proyek ini πŸ˜•. Saya rasa, perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas BUMN agar bisa lebih baik dalam melaksanakan proyek-proyek strategis nasional πŸ™.
 
Saya merasa khawatir akan dampaknya pada identitas budaya masyarakat adat πŸ€•. Banyak proyek strategis nasional (PSN) yang tidak peduli dengan keaslian dan keunikan tradisi kita πŸ’–. Saya rasa, perlu ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan warisan masa lalu agar kita bisa melestarikannya untuk generasi mendatang πŸ™.
 
Saya merasa sedih melihat banyak warga terdampak oleh proyek strategis nasional (PSN) πŸ€•. Saya pikir, kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan berusaha untuk lebih baik di masa depan 🌱. Kita perlu memastikan bahwa hak-hak masyarakat tidak dilanggar dan bahwa proyek-proyek strategis nasional benar-benar membawa manfaat bagi semua orang πŸ‘¨β€πŸ‘©β€πŸ‘§β€πŸ‘¦.
 
Komnas HAM mengungkapkan bahwa ada 114 aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di beberapa lokasi proyek strategis nasional (PSN) 🀯. Mereka juga menemukan beberapa kasus lainnya yang mengandung dugaan pelanggaran HAM, seperti pengabaian prosedur konsultasi dan peranan aparat keamanan yang berlebihan πŸ˜•.
 
Back
Top