Kemenkeu Menunggu Aturan DHE SDA Sebelum Menerbitkan Obligasi Negara Berdenominasi Dolar AS. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Novi Puspita Wardani, mengatakan bahwa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dengan denominasi dolar Amerika Serikat (AS) harus menunggu aturan anyar Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebelum diterbitkan.
Novi tidak bisa memastikan apakah obligasi negara dengan mata uang dolar AS yang pertama ditawarkan oleh negara berdaulat pertama di Asia akan rilis sesuai yang dikabarkan sebelumnya, yakni di awal 2026. "Itu nanti aja, pada saat.. nanti akan kita umumin kok itu dalam rangka DHE SDA, itu kita tunggu peraturannya juga. Nanti akan kita sampaikan juga jadwalnya juga," katanya kepada awak media.
SBN berdenominasi dolar AS di pasar domestik ini akan diterbitkan dengan skema mirip SBN Valas untuk keperluan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022. Namun, tidak pasti apakah nantinya obligasi negara tersebut akan dirilis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN pada awal tahun anggaran 2026 atau untuk akhir tahun.
Sebenarnya sih bisa fleksibel. Bisa front loading atau back loading, tapi kalau lihat dari sisi faktor risiko ke depan, tergantung dari pimpinan sih. Kalau faktor risiko ke depan cukup berat, bisa juga dilakukan front loading. Mengingat opportunity dari likuiditas saat ini yang ample [berlimpah], tapi lagi ini fleksibel sih pemerintah," tutup Novi.
SBN ini diterbitkan di pasar perdana melalui diler utama dengan harga pasar dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, terdapat ketentuan investasi pada PPS. Jangka waktu investasi adalah minimal 5 tahun. SBN dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah 2 tahun.
Novi tidak bisa memastikan apakah obligasi negara dengan mata uang dolar AS yang pertama ditawarkan oleh negara berdaulat pertama di Asia akan rilis sesuai yang dikabarkan sebelumnya, yakni di awal 2026. "Itu nanti aja, pada saat.. nanti akan kita umumin kok itu dalam rangka DHE SDA, itu kita tunggu peraturannya juga. Nanti akan kita sampaikan juga jadwalnya juga," katanya kepada awak media.
SBN berdenominasi dolar AS di pasar domestik ini akan diterbitkan dengan skema mirip SBN Valas untuk keperluan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 2022. Namun, tidak pasti apakah nantinya obligasi negara tersebut akan dirilis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN pada awal tahun anggaran 2026 atau untuk akhir tahun.
Sebenarnya sih bisa fleksibel. Bisa front loading atau back loading, tapi kalau lihat dari sisi faktor risiko ke depan, tergantung dari pimpinan sih. Kalau faktor risiko ke depan cukup berat, bisa juga dilakukan front loading. Mengingat opportunity dari likuiditas saat ini yang ample [berlimpah], tapi lagi ini fleksibel sih pemerintah," tutup Novi.
SBN ini diterbitkan di pasar perdana melalui diler utama dengan harga pasar dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, terdapat ketentuan investasi pada PPS. Jangka waktu investasi adalah minimal 5 tahun. SBN dapat dipindahkan ke bentuk lain setelah 2 tahun.