Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kembali "kelakar" setelah ditegur secara tegas oleh Pak Presiden sendiri. Dalam rapat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Ahad (19 Oktober 2025), Bahlil menanggapai berbagai sikap dari Presiden yang menyatakan akan memberikan teguran bagi setiap menteri atau kepala lembaga yang bekerja di bawah standar. Ia bahkan mengakui bahwa ia sudah ditegur "sapa, sayang, perintah" oleh Prabowo.
Menurut Bahlil, ia tidak memandang sikap tegas Presiden sebagai "teguran". Sebaliknya, ia melihat sebagai langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja menteri-menterinya. Bahlil juga mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk menilai kinerjanya sendiri.
Namun, dalam laporan riset sejumlah lembaga, seperti Indostrategi dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bahlil ditempatkan sebagai salah satu menteri yang paling memperoleh skor tertinggi dalam hal kinerja buruk. Laporan itu menyatakan bahwa ia memiliki skor -151 dari 10 menteri dan kepala badan lainnya.
Dalam jawabannya, Bahlil menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan laporan tersebut. Ia melihat bahwa laporan yang disebutkan hanya merupakan pendapat dari beberapa orang yang "tidak memiliki keterlibatan langsung" dalam pengelolaan ESDM. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa siapa yang berhak menilai kinerjanya adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri.
Menurut Bahlil, ia tidak memandang sikap tegas Presiden sebagai "teguran". Sebaliknya, ia melihat sebagai langkah yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja menteri-menterinya. Bahlil juga mengatakan bahwa presiden memiliki hak untuk menilai kinerjanya sendiri.
Namun, dalam laporan riset sejumlah lembaga, seperti Indostrategi dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bahlil ditempatkan sebagai salah satu menteri yang paling memperoleh skor tertinggi dalam hal kinerja buruk. Laporan itu menyatakan bahwa ia memiliki skor -151 dari 10 menteri dan kepala badan lainnya.
Dalam jawabannya, Bahlil menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan laporan tersebut. Ia melihat bahwa laporan yang disebutkan hanya merupakan pendapat dari beberapa orang yang "tidak memiliki keterlibatan langsung" dalam pengelolaan ESDM. Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa siapa yang berhak menilai kinerjanya adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri.