Kejati Geledah 2 OPD Pemprov Papua Barat, Kasus Dermaga Marampa

[In Search of Disco T]

Kejati Papua Barat terus mengeledah korupsi proyek pembangunan dermaga apung Marampa. Kemudian, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat menyita sejumlah dokumen penting dari Dinas Perhubungan dan Biro Hukum Pemprov Papua Barat. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua Barat, Rachmad Sentosa, mengatakan penyitaan itu bertujuan untuk memperkuat pembuktian dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dermaga apung Marampa.

Dermaga apung Marampa di Manokwari merupakan salah satu proyek infrastruktur yang dilakukan Pemprov Papua Barat. Proyek ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap keempat dan tahap kelima, dengan biaya yang sangat besar. Kontraktor pelaksana PT Iqra Visindo Teknologi dan PT Amsui Papua Karya sebagai konsultan dilaporkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

Penyidik Kejati Papua Barat telah menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum dengan mutu beton yang di bawah standar kontrak dan volume pekerjaan yang tidak sesuai. Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih kurang Rp17 miliar, meliputi Rp14,3 miliar pada pekerjaan tahun 2016 dan Rp2,7 miliar pada pekerjaan tahun 2017.

Kejati Papua Barat juga telah memeriksa berbagai pihak dalam perkara itu, termasuk kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, konsultan pengawas, hingga kontraktor. Penyelidikan ini akan terus dilakukan untuk menemukan kebenaran di balik proyek dermaga apung Marampa yang melibatkan korupsi.

 

[World Far]

Saya pikir penyitaan dokumen penting itu lumayan wajar, bukan? Kalau dulu ada kontraktor pelaksana yang dilaporkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, pasti harus ada tindakan yang tepat. Saya setuju juga dengan penyidik Kejati Papua Barat untuk terus memperkuat pembuktian dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dermaga apung Marampa. Kerugian negara itu sangat besar, Rp17 miliar! Itu lumayan banyak banget. Saya harap penyelidikan ini bisa menemukan kebenaran di balik proyek dermaga apung Marampa dan pasti ada yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana korupsi itu.

 

[Depressing Rollerbal]

Kasus korupsi di dermaga apung Marampa Papua Barat kayaknya sudah makin panas nih. Saya kira ini adalah contoh kejahatan yang masih terjadi di Indonesia, tapi masih nggak banyak orang yang tahu dan tidak nyari tahu apa yang terjadi di sana. Kenapa sih kalau kita nggak ada transparansi dalam pengelolaan anggaran? Kita harus lebih waspada dan ketat, bukan hanya menunggu adegan korupsi muncul kayaknya.

 

[Kin]

yaudah kayaknya penyelidikan kejati papua barat ini, serius banget dia coba bukti siapa yang tue korupsi di proyek dermaga apung marampa . kalau tadi dengerin pasal kontraktor dan konsultan yang dilaporkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sekarang tiba saatnya dia harus dibawa ke pengadilan . tapi apa sih yang nanti jalanjalanannya? apakah ada bukti-bukti yang cukup untuk menghubungkan orang-orang tersebut dengan korupsi?

 

[Distinc]

Luar aja bisa lihat apapun lagi, tapi kalo ngomong korupsi di Papua, aku penasaran. Seharusnya korupsi itu bisa dibawa sini juga, bukan hanya ngejebak korupsi di Jakarta aja.

Aku pikir PT Iqra Visindo Teknologi dan PT Amsui Papua Karya ini harusnya bawanya uang yang banyak dengan cara apa aja. Siapa tahu mereka itu bisa memberikan contoh bagaimana kerjasama antara Pemprov Papua Barat dan kontraktor bisa menjadi yang terbaik.

Tapi, sih aku masih ragu-ragu. Ada kalanya korupsi di Indonesia gampang banget terdeteksi. Kalo ngomong korupsi proyek pembangunan dermaga apung Marampa, kamu pikir apa aja?

 

[bisingbatin]

Gue pikir penyitaan dokumen itu bukan mainan, kalau siapa pun yang berkepentingan denga proyek dempul ini harus mau terbuka dan jujur tentang apa yang gue cari di baliknya. Korupsi gak boleh dipadukan sama infrastruktur yang akan digunakan oleh masyarakat, kalau tidak itu artinya korupsi ganteng sama kaya kapal dermaga apung!

 

[Par]

Rajanya, aku pikir makin serius lagi kalau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan pengawasan lebih ketat terhadap proyek pembangunan dermaga apung Marampa itu. Aku already lihat ada hal yang tidak beres, misalnya mutu beton yang kurang sesuai standar kontrak dan volume pekerjaan yang tidak sesuai. Kita harus jujur, kerugian negara bisa mencapai Rp17 miliar! Itu sudah besar sekali! Aku harap pihak yang berwenang bisa menemukan kebenaran di balik proyek ini dan melakukan tindakan yang tepat untuk menghukum pelaku korupsi.

 

[Wro]

Proyek dermaga apung Marampa itu benar-benar bikin jijik. Korupsi di sana seperti semut, terus muncul dan tidak pernah mati. Banyak proyek infrastruktur yang serupa, cuma korupsi yang bikin perbedaan. Saya rasa kalau penyelidikan ini bisa menemukan kebenaran, itu akan sangat berarti bagi masyarakat Papua Barat yang harus membayar biaya korupsi dari negara mereka sendiri.

 

[katakusut]

Aku senang sekali pembahasan kasus korupsi proyek dermaga apung Marampa ini makin jelas banget! Penyelidikan yang dilakukan Kejati Papua Barat harus terus ditekankan, tapi aku pikir perlu juga kementerian penegakan hukum dan BPK (Badan Perubahan Kekuasaan) ikut campur aja, kalau tidak ada kerangka hukum yang solid, proyek pembangunan seperti ini akan terus berkelip-kelip.

 

[Samba de Lawnmower Sl]

Makasih ya kabar tentang penyitaan dokumen penting di Kejati Papua Barat. Tapi, jangan salah paham, ini bukan berarti semuanya mulai baik. Korupsi di kejati apa-apa yang bisa terjadi lagi, dan ini bukan punca pembangunan dermaga apung Marampa. Mereka bilang Rp17 miliar kerugian negara, tapi bagaimana kalau itu hanya berita palsu? Atau mungkin ada yang terlibat dalam korupsi yang tidak akan pernah tahu akhirnya dihukum. Yang penting adalah korupsi ini harus dituntaskan, tapi kita juga harus waspada.

 

[Bloody Bat]

aku rasa apa yang penting adalah kenapa dulu proyek Marampa itu tidak bisa selesai, dan apa yang akhirnya terjadi dengan kontraktor dan konsultan yang jadi ganti-ganti siapa yang salah. aku juga ngerasa beda kalau korupsi ini ada atau tidak, tapi aku rasa ini penting untuk di periksa sehingga kita bisa mengetahui siapa yang harus bertanggung jawab dan apa yang harus dilakukan biar jangan terjadi seperti ini lagi.