Jokowi Buka Suara: Presiden Jelaskan Mengenai Kasus Korupsi Kuota Haji
Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi hari ini membuka suara mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024. Ia menuturkan bahwa kebijakan meminta kuota tambahan itu buatan dia sendiri.
Jokowi menyatakan bahwa ia membuat kebijakan tersebut untuk mendatangi Kerajaan Arab Saudi. Setelahnya, pengelolaan kuota tambahan itu diakui oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.
"Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden," kata Jokowi saat berbicara di Solo, Jumat lalu.
Jokowi juga menegaskan bahwa ia tidak mempersoalkan apabila namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, setiap program kerja pemerintah itu adalah perintahnya sebagai presiden.
"Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apa pun program kerja menteri itu harus dari kebijakan Presiden, harus dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden," kata Jokowi.
Namun, ia memastikan bahwa semua program di bawah kepemimpinannya dibuat dengan niat baik untuk melayani masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada yang menariknya perintah atau arahan untuk melakukan korupsi.
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada," kata Jokowi.
Yaqut sebelumnya kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari itu juga. Ia menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam.
Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi hari ini membuka suara mengenai kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024. Ia menuturkan bahwa kebijakan meminta kuota tambahan itu buatan dia sendiri.
Jokowi menyatakan bahwa ia membuat kebijakan tersebut untuk mendatangi Kerajaan Arab Saudi. Setelahnya, pengelolaan kuota tambahan itu diakui oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dipimpin oleh Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.
"Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden," kata Jokowi saat berbicara di Solo, Jumat lalu.
Jokowi juga menegaskan bahwa ia tidak mempersoalkan apabila namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi yang terjadi selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, setiap program kerja pemerintah itu adalah perintahnya sebagai presiden.
"Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apa pun program kerja menteri itu harus dari kebijakan Presiden, harus dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden," kata Jokowi.
Namun, ia memastikan bahwa semua program di bawah kepemimpinannya dibuat dengan niat baik untuk melayani masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada yang menariknya perintah atau arahan untuk melakukan korupsi.
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada," kata Jokowi.
Yaqut sebelumnya kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari itu juga. Ia menjalani pemeriksaan selama hampir lima jam.