Pemerintah Indonesia mengelamunya dalam membayar utang negara akibat defisit anggaran yang terus menaik. Pada 2025, defisit APBN mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan pembelaan atas kebijakan fiskal pemerintah, tetapi kritik muncul mengenai kemungkinan memotong belanja untuk mencapai defisit 0 persen.
Menurut Nailul Huda, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), defisit 0 persen tidak realistis dan tidak perlu. Pemerintah harus berutang lebih besar hanya untuk membayar bunga utang berjalan. Kritiknya adalah pemerintah mengomong hal yang tidak perlu dan tidak perlu dilakukan, yaitu memotong belanja untuk mencapai defisit nol.
Sementara itu, Muhammad Andri Perdana dari Bright Institute juga menilai bahwa pelebaran defisit APBN 2025 tak bisa dianggap sepele. Defisit tersebut hanya terpaut 0,08 persen dari batas maksimum yang diizinkan undang-undang, yaitu sekitar Rp19 triliun atau anggaran 21 hari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Andri juga menilai bahwa peningkatan penerimaan bukan perkara mudah dalam kondisi ekonomi yang melemah. Oleh karena itu, efisiensi belanja menjadi satu-satunya instrumen yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Pemerintah harus mengurangi pos-pos anggaran yang tidak produktif dan meningkatkan efisiensi birokrasi serta subsidi.
Menurut Nailul Huda, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), defisit 0 persen tidak realistis dan tidak perlu. Pemerintah harus berutang lebih besar hanya untuk membayar bunga utang berjalan. Kritiknya adalah pemerintah mengomong hal yang tidak perlu dan tidak perlu dilakukan, yaitu memotong belanja untuk mencapai defisit nol.
Sementara itu, Muhammad Andri Perdana dari Bright Institute juga menilai bahwa pelebaran defisit APBN 2025 tak bisa dianggap sepele. Defisit tersebut hanya terpaut 0,08 persen dari batas maksimum yang diizinkan undang-undang, yaitu sekitar Rp19 triliun atau anggaran 21 hari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Andri juga menilai bahwa peningkatan penerimaan bukan perkara mudah dalam kondisi ekonomi yang melemah. Oleh karena itu, efisiensi belanja menjadi satu-satunya instrumen yang sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Pemerintah harus mengurangi pos-pos anggaran yang tidak produktif dan meningkatkan efisiensi birokrasi serta subsidi.