Jaksa KPK Keberatan Munarman Jadi Pengacara Noel di Kasus Kemnaker

A

Agreeable Armadi

Kasus Pemerasan Sertifikasi K3: Munarman Menolak Dikecualikan sebagai Pengacara Noel di Kasus Kemnaker

Peguangan dalam kasus pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker, Jaksa KPK menolak Munarman menjadi pengacara mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel). Munarman dikenal sebagai mantan pentolan FPI yang pernah menjalani proses hukum karena terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme.

Mengenai keberatan ini, Jaksa KPK menegaskan bahwa Munarman memiliki status yang tidak cocok untuk menjadi pengacara dalam sidang perkara. Menurut informasi dari Jaksa KPK, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5484/K/Pid.Sus/2022 atas nama Munarman, SH masih berlaku hingga saat ini.

Selain itu, Jaksa KPK juga menanyakan apakah ada surat izin beracara yang dikeluarkan oleh kantor advokat Munarman untuk sidang di pengadilan tersebut. Sementara itu, Munarman sendiri mengatakan bahwa haknya sebagai advokat tidak dicabut dan pasporannya juga tidak dibatalkan.

"Hak saya sebagai advokat tidak dicabut, tetapi saya melihat bahwa ada keberatan dari JPU (Juru Utama Penegakan Hukum) yang saya ingin dijawab. Saya berharap dapat menjelaskan hal ini dalam sidang perkara," kata Munarman.

Menurut Munarman, pemberhentian advokat harus melalui Mahkamah Kehormatan dan pencabutan berita acara sumpah. Dia juga menegaskan bahwa pengacara tidak dihentikan hanya karena menjalani proses hukum.

"Mungkin ada yang salah saya tahu, tapi saya jamin tidak ada yang salah dengan saya sebagai advokat," kata Munarman.

Sementara itu, Jaksa KPK tetap keberatan dan menanyakan apakah ada surat dari kantor advokat Munarman menyatakan bahwa berdasarkan putusan ini dan sesuai dengan undang-undang dipersilakan untuk beracara seperti yang disebut dalam undang-undang.

Dalam kasus ini, Jaksa KPK mengatakan para terdakwa memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang total Rp 6.522.360.000 (Rp 6,5 miliar). Sementara itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 3,3 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler.

"Kami di sini menanyakan apakah ada surat dari kantor advokat, dari pengacara advokat Murnaman ini, menyatakan bahwa berdasarkan putusan ini dan sesuai dengan bunyi undang-undang dipersilakan untuk beracara seperti yang disebut dalam undang-undang," kata Jaksa KPK.

Pemerasan terus berlanjut hingga Noel menjadi Wamenaker. Noel, yang mengetahui pemerasan itu, meminta jatah Rp 3 miliar.
 
ini kasusnya, Munarman jadi pengacara di sidang ini tapi putusannya masih bersifat netral? kayaknya ada sesuatu yang salah di sini, kalau dia punya status netral, maka dia boleh menjadi pengacara, tapi kalau tidak, maka dia harus menunggu hingga putusannya mengambil bentuk yang jelas. dan siapa nanti yang tega membayar uang itu?
 
hehe, siapa nih yang pikir Munarman masih bisa menjadi pengacara di Kemnaker? 😂 Dia bilang haknya sebagai advokat tidak dicabut, tapi Jaksa KPK masih keberatan loh! Mungkin karena dia pernah tahu tentang kasus terorisme dan gak ingin diperiksa lagi 🤣. Saya bayangkan kalau Munarman harus membawa paspor untuk di sidang perkara, apa aja yang akan dia lakukan nih? 🤔 Mungkin dia akan meminta paspor-nya dibawa ke pengadilan dan bilang "hak saya sebagai advokat tidak dicabut, tapi saya juga butuh paspor!" 😂.
 
ini kasus Munarman tapi aku pikir dia harusnya bisa jadi pengacara ya kalau dia ingin banget jadi salah satu di dalam sidang perkara. kenapa dia harusnya punya izin untuk berakara? apalagi dia dikenal sebagai mantan pentolan FPI yang pernah terlibat dalam kasus terorisme, tapi aku pikir itu tidak apa-apa jika dia mau jadi pengacara dan mau menghadapi proses hukum. tapi aku juga nih pikir ini kasus Pemerasan sertifikasi K3 bukan Kasus Munarman sendiri aja 🤔
 
Munawarof, apa sih yang salah dengan Munarman? Dia nggak bisa dikecualikan sebagai pengacara karena dia punya paspor dan semua itu. Saya pikir JPU KPK nggak boleh seperti ini. Mereka harus berbicara lebih jujur tentang alasan mereka ingin menolak Munarman. Tapi, apa yang saya rasakan adalah bahwa Munarman tidak melakukan sesuatu yang salah. Dia hanya ingin menjadi pengacara dan melindungi dirinya sendiri. Saya pikir JPU KPK harus lebih profesional dalam menangani kasus ini. 🤔🚨
 
Aku pikir keterlibatan Munarman dalam kasus ini tidak tepat untuk dijadikan pengacara di sidang perkara, tapi aku juga tahu bahwa dia masih memiliki hak sebagai advokat yang sah 🤔. Aku rasa Jaksa KPK harus memberi penjelasan lebih lanjut tentang alasan keberatan ini, bukan hanya mengatakan bahwa statusnya tidak cocok 😐. Sementara itu, aku juga penasaran apa lagi yang ada di balik putusan ini, apakah ada hubungan antara pemberhentian advokat dan proses hukum yang sedang berlangsung 🤷‍♂️.
 
Gue rasa ini kalau Munarman dipaksa untuk tidak jadi advokat di kasus ini karena putusannya masih berlaku hingga sekarang. Tapi apa yang salahnya dia? Dia sudah berhak menjadi advokat, tapi gue rasanya ada sesuatu yang tidak jelas lagi... Mungkin ada surat kejutan dari kantor advokat-nya yang saya tidak tahu? Gue rasa harus dilihat lebih dekat tentang apa yang terjadi. Tapi secara umum, ini kayaknya kasus yang rumit banget...
 
Wahhhhh broooo 🤩, toh ini kasusnya jadi makin seru! Munarman tahu kalau dia ada masalah dengan pengacaraannya, tapi dia tidak mau menyerah 😂. Dia bilang dia masih bisa berhak menjadi pengacara dan pasporannya juga tidak akan dibatalkan 🛂️. Saya rasa Munarman ini paling seru, broooo! 😆
 
Wah bro, ini gini keadaan Munarman dan Jaksa KPK. Munarman malah dikecualikan menjadi pengacara di kasus Kemnaker karena ada putusan Mahkamah Agung yang masih berlaku 🤯. Dia punya paspor tidak dibatalkan, tapi dia masih harus menjelaskan tentang surat izin beracara dari kantor advokatnya apa aja bro 🤔.

Aku pikir ini gini ada masalah dengan peraturan, tapi sebenarnya bisa dijawab siapa tahu. Yang penting adalah kasus ini terus berlanjut dan Jaksa KPK masih menanyakan apakah ada surat dari kantor advokat Munarman yang menyatakan dia boleh beracara 😕.

Aku rasa bro, ini gini kita harus lebih sabar dan mendengarkan jawaban mereka. Kasus ini terus berlanjut hingga akhirnya ada kebenaran yang jelas 🤞.
 
I don't usually comment but... saya pikir Munarman benar-benar tidak perlu dikecualikan sebagai pengacara di kasus ini. Dia adalah seorang advokat yang berpengalaman dan sudah memiliki putusan dari Mahkamah Agung yang masih berlaku hingga saat ini. Saya rasa JPU (Juru Utama Penegakan Hukum) yang menolaknya harus memberikan alasan yang lebih jelas mengapa Munarman tidak cocok untuk menjadi pengacara di sidang perkara ini 🤔
 
apakah siapa tahu ya, aku sibuk banget nih, aku sedang mencari resep nasi goreng favoritku, apakah ada yang bisa memberikan resepnya? dan apa lagi kasus ini, mantan Wamenaker jadi korban pemerasan, itu tidak adem kan 🤔👀
 
aku pikir jaksa kpk ni kayak ngobor kuda 😂. siapa yang bilang munarman tidak cocok jadi pengacara? tolong lihat statusnya dulu aja 🤔. tapi aku setuju dengan jaksa kpk bahwa ada surat izin beracara yang dibutuhkan, itu penting banget 📝. tapi aku rasa munarman harus dijawab tentang apa yang terjadi di dalam kantor advokat-nya, kayaknya ada sesuatu yang tidak jelas 🤔.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top