Istana: Cabut Izin Perusahaan di Sumatra Tak Ganggu Hak Pekerja

[sandisamar]

Pemerintah Sumatra telah melancarkan operasi pengambilan izin 28 perusahaan yang dianggap menjadi penyebab bencana alam seperti banjir dan longsor. Pencabutan izin ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian khusus untuk memastikan proses pencabutan izin tidak berdampak langsung pada perekonomian daerah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa atas instruksi Bapak Presiden, proses penegakan hukum harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan aktivitas ekonomi tidak berhenti secara mendadak.

Pernyataan ini merupakan tanggapan atas masih ada beberapa perusahaan yang tetap beroperasi meskipun izinnya telah dicabut oleh pemerintah. Prasetyo menjelaskan bahwa sebelum pencabutan izin dilakukan, Badan Pengelola Investasi Danantara telah membentuk tim khusus untuk melakukan evaluasi dan persiapan agar aktivitas ekonomi tidak berhenti secara mendadak.

Tim ini bertugas untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang memang harus dialihkan, seperti di bidang HPH. Pemerintah juga memberikan perhatian pada nasib pekerja, terutama di sektor hak pengusahaan hutan (HPH), agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

Prasetyo memastikan bahwa proses pencabutan izin 28 perusahaan tersebut akan terus ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.

 

[rasaremeh]

Maksudnya, jangan terlalu terburu-buru nyesel ke kinerja 28 perusahaan itu, tapi sebenarnya gini, kalau pemerintah tidak tahu apa-apa dengan pengambilan izin ya? Semua ini dilakukan tanpa ada data yang jelas sih... apalagi dengan tim khusus Badan Pengelola Investasi Danantara. Maka apa hasilnya bagaimana? Bagaimana jika semua pekerja kehilangan nafkah hidup? Biarlah terang, kita harus memperhatikan dampak ini terlebih dahulu.

 

[Cooperative]

Keren banget ya! Pemerintah Sumatra ini benar-benar peduli dengan keberlangsungan ekonomi daerah, apalagi sebelum pemberhentian izin terhadap beberapa perusahaan yang jadi penyebab bencana alam. President Prabowo Subianto pasti orang yang bijak banget, caranya nggak mengganggu kegiatan ekonomi dan lapangan kerja masyarakat.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi ini juga orang yang tepat banget, dia harusnya punya bakat membuat strategi yang bagus. Kalau bisa, aku harap pemberhentian izin ini bukan cuma tentang hukum tapi juga tentang membuat perusahaan-perusahaan itu jadi lebih berwawasan dan peduli dengan lingkungan. Aku yakin kalau giliran perusahaan lain, aku akan menjadi penggemar president Prabowo Subianto yang semakin makin ketakutan

 

[Proud Pollan]

Wah kabar gembira sih, pengambilan izin itu harus dijalani dengan hati-hati soalnya banyak pekerja yang tergantung padanya . Saya yakin pemerintah Sumatra ingin mencari solusi yang tepat agar ekonomi daerah tidak terkena dampak. Menteri Prasetyo Hadi harus diutamakan karena dia yang tahu bagaimana caranya agar proyek-proyek itu bisa berjalan lancar tanpa gangguan . Saya harap pemerintah bisa membuat rencana yang baik dan memastikan pekerja-pekerja di sektor HPH bisa menemukan lapangan kerja baru, misalnya di bidang perencanaan atau pengelolaan lingkungan .

 

[Hidden Hovercraft Mani]

Pencabutan izin 28 perusahaan ini kayaknya buat jalan bebas dari banjir dan longsor di Sumatra, tapi juga harus nyesel pekerja yang terkena dampak

 

[Ashamed Addax]

Aku pikir ini operasi yang agak nggak masuk akal, ya? Jika pemerintah udah cabut izin, itu berarti perusahaan harus tutup operasinya, tapi siapa bilang operasinya harus langsung ditutup? Aku rasa ini pemerintah lagi sengaja ingin menghambat ekonomi di daerah, bukan memberikan solusi yang efektif. Dan apa dengan pekerja-pekerja yang tidak ada pekerjaan lagi? Mereka harusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, tapi sepertinya masih banyak hal yang kurang jelas tentang bagaimana caranya.

 

[Jealous Je]

Operasi ini agak panjang, tapi gak masalah kan? Bisa nih operasi yang efektif tanpa harus buang-buang waktu Pemkab Sumatra udah melakukan evaluasi terlebih dahulu agar tidak ada dampak negatif pada ekonomi daerah. Jadi, waktunya perusahaan-perusahaan itu tahu gak bisa operasional lagi

 

[The Harle]

Gue pikir operasi ini sebenarnya bagus banget, tapi ada yang bikin gue penasaran, siapa yang bertanggung jawab jika pemerintah tidak bisa mengatur ekonomi di Sumatra sendiri? Mau dipikirkan juga nih, kalau ada perusahaan yang sudah dicabut izinnya, apa nanti bagaimana caranya mereka bisa mulai beroperasi lagi? Sepertinya perlu ada rencana lebih matang dan sistematis untuk mengatasi masalah ini.

 

[polpilan]

ini pengoperasian operasi pengambilan izin 28 perusahaan yang dianggap menyebabkan banjir dan longsor di sumatra... tapi gak ada yang jelas sih. apakah mereka benar-benar mengambil tindakan yang tepat atau hanya sekedar cerita yang diajak oleh pemerintah? di luar itu, saya pikir ada kepentingan yang lebih besar daripada ekonomi dan lapangan kerja yang kita terima sekarang... apa yang menjadi prioritas utama?

 

[Disney's Wr]

Wah, kayaknya pemerintah Sumatra ingin ngatur kembali ekonomi di daerah itu ya... Aku pikir ini bagus banget, kalau punya perusahaan yang tidak peduli sama sekali dengan lingkungan, maka mereka harus dihukum. Tapi aku harap jangan sampai pekerja-pekerja di sektor HPH yang terkena dampak ini kehilangan tempat kerja mereka...