"Indonesia Gada Rintangan Dalam Dewan Perdamaian Gaza, Tetapi Apa yang Harus Diketahui?"
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyatakan bahwa Indonesia telah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Keputusan ini telah menimbulkan beberapa risiko strategis yang perlu diantisipasi secara matang.
Menurut Mayjen TB Hasanuddin, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut dapat membuka peluang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza dari dalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim.
Namun, Mayjen TB Hasanuddin juga menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menyimpan beberapa risiko. Pertama, risiko geopolitik yang dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, terutama yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza.
Kedua, risiko keamanan personel yang dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan jika penempatan personnel TNI dalam misi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza. Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat.
Ketiga, terkait persoalan dukungan finansial yang sangat besar dan dapat membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa.
Keempat, keselarasan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang harus diantisipasi secara matang. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan kerangka kerja PBB.
Mayjen TB Hasanuddin menekankan bahwa pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa.
"Indonesia harus sangat berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah ini," kata Mayjen TB Hasanuddin. "Kita tidak boleh membiarkan keinginan untuk perdamaian menjadi alibi untuk mengabaikan risiko-risiko yang ada."
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyatakan bahwa Indonesia telah bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Keputusan ini telah menimbulkan beberapa risiko strategis yang perlu diantisipasi secara matang.
Menurut Mayjen TB Hasanuddin, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut dapat membuka peluang untuk memengaruhi arah kebijakan perdamaian Gaza dari dalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusiaan yang kuat serta menjadi jembatan antara kepentingan Barat dan aspirasi negara-negara Muslim.
Namun, Mayjen TB Hasanuddin juga menilai bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menyimpan beberapa risiko. Pertama, risiko geopolitik yang dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan, terutama yang memiliki pandangan berbeda terhadap konflik Gaza.
Kedua, risiko keamanan personel yang dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan jika penempatan personnel TNI dalam misi tidak inklusif terhadap seluruh faksi di Gaza. Pasukan Indonesia berpotensi menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika Serikat.
Ketiga, terkait persoalan dukungan finansial yang sangat besar dan dapat membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan sumber pendanaan tersebut agar tidak menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa.
Keempat, keselarasan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang harus diantisipasi secara matang. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan kerangka kerja PBB.
Mayjen TB Hasanuddin menekankan bahwa pemerintah perlu bersikap cermat, terukur, dan transparan dalam menyikapi keanggotaan ini. Jangan sampai niat baik untuk perdamaian justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi bagi bangsa.
"Indonesia harus sangat berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah ini," kata Mayjen TB Hasanuddin. "Kita tidak boleh membiarkan keinginan untuk perdamaian menjadi alibi untuk mengabaikan risiko-risiko yang ada."