Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata gagal dalam melanjutkan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Menurut Lembaga Imparsial, pemerintahan ini hanya memperkuat militerisme dan mengembalikan peran militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.
Kesimpulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelemahan supremasi hukum, dan munculnya model pemerintahan yang otokratis. Hal ini disebabkan oleh normalisasi keterlibatan militer dalam ranah sipil, seperti proyek strategis nasional "Food Estate" di Merauke.
Proyek tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai dan memperkuat ketakutan masyarakat terhadap dominasi militer di Papua. Selain itu, keterlibatan militer dalam program sosial seperti Makan Bergizi Gratis juga dinilai sebagai bentuk pergeseran peran TNI dari fungsi utama pertahanan ke ranah sipil.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, seperti pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan pengangkatan dua kali Dirut Bulog dari kalangan militer aktif. Hal ini melanggar aturan yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.
Dengan demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa reformasi TNI gagal dan pemerintah lebih memperkuat militerisme di Indonesia.
Kesimpulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelemahan supremasi hukum, dan munculnya model pemerintahan yang otokratis. Hal ini disebabkan oleh normalisasi keterlibatan militer dalam ranah sipil, seperti proyek strategis nasional "Food Estate" di Merauke.
Proyek tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai dan memperkuat ketakutan masyarakat terhadap dominasi militer di Papua. Selain itu, keterlibatan militer dalam program sosial seperti Makan Bergizi Gratis juga dinilai sebagai bentuk pergeseran peran TNI dari fungsi utama pertahanan ke ranah sipil.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, seperti pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan pengangkatan dua kali Dirut Bulog dari kalangan militer aktif. Hal ini melanggar aturan yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.
Dengan demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa reformasi TNI gagal dan pemerintah lebih memperkuat militerisme di Indonesia.