Imparsial: Kemunduran Reformasi TNI di Setahun Prabowo-Gibran

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ternyata gagal dalam melanjutkan reformasi sektor pertahanan dan keamanan. Menurut Lembaga Imparsial, pemerintahan ini hanya memperkuat militerisme dan mengembalikan peran militer dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Kesimpulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelemahan supremasi hukum, dan munculnya model pemerintahan yang otokratis. Hal ini disebabkan oleh normalisasi keterlibatan militer dalam ranah sipil, seperti proyek strategis nasional "Food Estate" di Merauke.

Proyek tersebut menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara damai dan memperkuat ketakutan masyarakat terhadap dominasi militer di Papua. Selain itu, keterlibatan militer dalam program sosial seperti Makan Bergizi Gratis juga dinilai sebagai bentuk pergeseran peran TNI dari fungsi utama pertahanan ke ranah sipil.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, seperti pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dan pengangkatan dua kali Dirut Bulog dari kalangan militer aktif. Hal ini melanggar aturan yang menegaskan bahwa prajurit aktif tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan.

Dengan demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa reformasi TNI gagal dan pemerintah lebih memperkuat militerisme di Indonesia.
 
Saya kira sih apa yang membuat saya ingat, saat ini sedang musim hujan di Jakarta, kan? Rasanya seperti ganti-ganti cuaca setiap hari, kayaknya harus siapkan obat-obatan untuk melawan hujan yang bisa tiba-kembali kapan saja. Tapi kalau lihat kebijakan pemerintah, ternyata lebih sulit untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri, seperti konflik di Papua, jadi mungkin harus berharap musim hujan ini tidak terlalu parah...
 
Pemerintahan Prabowo ini kayaknya salah arah banget. Mereka justru memperketat keterlibatan militer dalam kehidupan sehari-hari, seperti proyek "Food Estate" di Merauke yang bikin masyarakat Papua panik. Kalau tujuannya untuk melindungi, tapi justru membuat mereka takut dan tidak nyaman.

Dan ini kayaknya juga bikin TNI menjadi lebih berkuasa daripada lembaga lain, seperti parlemen. Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet? Eh, itu kayaknya tidak tepat banget. Mereka harus memahami bahwa militer tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

Aku pikir reformasi TNI dan keamanan sektor pertahanan ini gagal, karena pemerintahan Prabowo-Gibran lebih memperkuat militerisme di Indonesia 🤕. Kalau kita ingin melindungi negara, harusnya dengan cara yang lebih bijak dan tidak membuat rakyat merasa takut atau ketakutan 😕
 
Gak percaya apa yang terjadi sekarang 😱. Reformasi TNI yang ternyata gak berjalan, dan militerisme lagi bikin semangat kita hilang. Proyek strategis nasional "Food Estate" ini kayak bukti bahwa pemerintah masih membutuhkan tangan militer untuk mengelola masalah di Papua 🌴. Sementara itu, keterlibatan militer dalam program sosial juga gak enak dipandang. Apa yang terjadi dengan konsep reformasi yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme TNI? Sekarang kayaknya sudah jadi militerisasi yang bikin kita kecewa 🤦‍♂️. Dan pengangkatan prajurit aktif dalam jabatan sipil juga gak masuk akal, kan? 🙄
 
Gue pikir pemerintahan ini benar-benar memaksa. Kalau gue duduk di meja perbincangan ini, aku rasa ada beberapa hal yang harus diubah. Pertama, apa lagi kalau reformasi TNI ini belum selesai? Apa maksadnya kalau gue tahu pemerintah sudah memutuskan untuk tidak melanjutkannya? Kalau mau ngerangka, pemerintahan ini benar-benar banyak menghargai kekuatan militer Indonesia. Aku rasa itu salah. Jika ingin reformasi yang baik, kita harus bisa melihat dari sudut pandang masyarakat, bukan hanya dari perspektif militer. Kita perlu memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. 🤔
 
Gak bisa dipungut pertanyaan lagi tentang reformasi TNI, deh... Jangan lupa siapa yang bertanggung jawab atas keseluruhan kebijakan ini. Belum tentu pemerintahan ini akan mengabaikan konsepsinya sendiri. Apalagi dengan penempatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet, itu adalah bukti-buktian bahwa militer sudah semakin terlibat dalam hal-hal yang tidak terkait dengan pertahanan...

Tapi apa yang bisa dilakukan siapa? Semua sudah terlambat, pemerintah ini sudah menunjukkan sikap yang tidak mengedukasi, tapi malah memperkuat ide-ide yang tidak tepat. Mungkin ada orang lain yang akan datang dan membuat perubahan...

Tapi, aku rasa pihak militer juga harus bertanggung jawab atas keputusan ini. Jangan hanya menitik mati siapa pun yang meragukan ide mereka.
 
kembali
Top