Human Rights Minister Natalius Pigai Backs Prabowo's Critique of Western Human Rights

Menteri HAM Natalius Pigai mendukung kritik Presiden Prabowo Subianto mengenai prinsip-prinsip HAM barat. Kritik dari Prabowo itu, ia percaya, tidak dapat dianggap sebagai 'hipokrite' karena ada perbedaan antara prinsip-prinsip yang diutamakan dan praktiknya. Menteri HAM Pigai menyangkal tuntutan untuk memberikan klarifikasi mengenai kritik Prabowo, karena ia percaya tidak masuk akal untuk menteri untuk membela kebijakan presiden.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sebagai implementer, apa yang disebutkan oleh Presiden itu harus diikuti. Ia tidak ingin membiarkan perbedaan antara prinsip-prinsip dan praktiknya menjadi sumber konflik.
 
Makasih bro... ini kalau tahu siapa menteri HAM sih, nanti bisa masuk akal deh. Tapi apa kebijakan presiden itu benar-benar salah? Aku tidak tahu... kalau ada perbedaan antara prinsip dan praktiknya, toh bagaimana jika kita ikuti praktiknya aja? Misalnya seperti di kantor, kita harus mengikuti aturan yang disebutkan oleh atasan, tapi mungkin itu bukan benar-benar yang terbaik untuk kasus nyata. Aku nggak tahu sih...
 
Pikirku, kalau suhunya itu, kita gak bisa menolak, tapi apa yang bikin aku sedih adalah karena itu bikin kita jadi tidak percaya. Jika ada perbedaan antara prinsip dan praktik, maka harus ada klarifikasi tentang apa yang sebenarnya dijalankan. Kita gak bisa cuma sekedar mengikuti kata-kata dari atas tanpa memastikan bahwa itu tidak salah. 🤔💔
 
POTONGAN BAKAL MASUK AKAL NYA MENTERI HAM NYANG MA LUHUNG KRITIK PREZI SEBUTNYA. SUDAH TAHU NYA PRINSIP HAM BARAT TADI JANG ANTAH DENGAN PRAKTIKNYA. MALAH NYANG KASIH PERBEDAAN NYANG MA LUHUNG, PADAHAL MALAH NYANG MA LUHUNG NYANG Fokus NYANG MAKIN TEH! 🤷
 
Gue pikir Menteri HAM Natalius Pigai gak salah kalau dia menyangkal tuntutan itu, tapi gue juga senang lihat kritik dari Prabowo Subianto tentang prinsip-prinsip HAM barat. Gue rasa Prabowo benar-benar memilih untuk memperdebatkan isu ini bukan hanya menyeret pasangan politisnya yang tidak puas dengan kebijakan presiden 🤔

Gue juga senang lihat bahwa Menteri HAM Pigai mengutamakan implementasi kebijakan, bukan hanya sekedar membela prinsip-prinsip yang diutamakan. Gue rasa ini buatnya lebih jelas dan transparan, tapi gue juga harap ada cara untuk memperdebatkan isu ini tanpa harus menyeret pasangan politis 🤷‍♂️
 
Hehe, kan bikin pusing deh... Menteri HAM itu justru bikin saya ingat kakek saya yang selalu bilang, 'kebijakan bukanlah apa yang dipikir, tapi apa yang dijalani'. Jadi, apa yang penting adalah praktiknya, bukan hanya prinsip-prinsip. Saya rasa ini contoh baik dari perbedaan antara teori dan praktek... Atau mungkin saya hanya sibuk memesan makanan untuk acara kaki lima hari ini 🍜👍
 
Gue penasaran nih, kalau Prabowo bisa ngomong kritik apa sih? Apakah gak ada yang ngerti dulu sebelum ngomong. Menteri HAM itu bukan pula biar ngangkat tangan kaya ini 🙄. Kalau ada perbedaan antara teori dan praktik, kita harus ngobrol buat jelas, jangan sekadar ngomong aja.
 
Makasih, bikin bingung dengar kata-kata Prabowo. Siapa tahu benar atau salah? Menteri Pigai agak keras-keras ngomong itu, tapi aku rasa dia juga terjebak dalam kebijakan Presiden. Kalau benar-benar tidak ingin konflik, apa yang perlu diubah kan?

Aku pikir penting buat kita Indonesia bisa memahami apa yang diinginkan Presiden itu, tapi juga harus ada pendapat sendiri. Jangan hanya ikut-ikutan, cari pengetahuan sendiri!
 
🤔 kalau ari kritik dari Prabowo itu jadi masalah, tapi nggak ada artinya kalau kita coba dibela oleh Menteri HAM sendiri. apa yang penting adalah klarifikasi dari presiden itu sendiri aja. menteri HAM gini bukan nggak punya pandangan sendiri, tapi justru harus ikuti kebijakan yang disepakati oleh presiden 🙏
 
Paham aja, tapi kalau Menteri HAM Pigai memanggil kritik Prabowo sebagai 'hipokrite', itu bisa jadi salah strategi Politikus No. 1 untuk distirikan nasihin. Nah, kalau dia bilang tidak masuk akal untuk menteri harus membela kebijakan presiden, tapi gampang banget dia malah bantu kebijakan itu masuk di parlemen, kan? Menteri HAM itu pasti nggak ingin konflik, tapi konflik itu bisa jadi sarana buat mengingatkan kita tentang pentingnya prinsip-prinsip HAM.
 
aku rasa kalau Presiden nggak mau jujur about hal ini, apa yang nanti di lakukan? 🤔 Menteri HAMnya bilang kan bahwa harus diikuti, tapi siapa aja nanti yang ikut di luar garis? 🤷‍♂️ Kalau ada perbedaan antara prinsip dan praktik, mending nggak bicara tentang itu, gue rasa lebih baik 🙃.
 
Kalau nggak ada klarifikasi dari Menteri HAM itu apa artinya? Tapi aku rasa ada kesalahpahaman. Kritik Prabowo itu benar-benar penting, tapi juga harus diatur agar tidak menyebar luas. Aku pikir kalau Prabowo itu sendiri yang harus jelasin apa yang dia maksudkan. Jangan biarkan kebijakan presiden ini menjadi semacam 'dugaan' yang membuat orang nggak nyaman ngobrol.
 
Gue pikir Menteri HAM Pigai jatuh lemas 😂. Kritik dari Prabowo itu bukan hanya tentang hipokrite, tapi juga tentang bagaimana cara kita menerapkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Jika diimplementasikan dengan baik, kita tidak akan memiliki masalah yang berkepanjangan 🤯. Menteri HAM Pigai justru harus mengajak Presiden untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang bagaimana caranya menerapkan prinsip-prinsip HAM di Indonesia. Dengan begitu, kita dapat memiliki kesepakatan yang sama tentang bagaimana cara menerapkan HAM dengan efektif 🤝.
 
Gue penasaran nggak sih kenapa Prabowo bisa bikin kritik ke HAM barat, tapi setidaknya Menteri Pigai udah jelas kalau ia tidak ingin membela kebijakan presiden... 🤔 #HAMBarat #KebijakanPresiden

Gue pikir apa yang perlu dihormati adalah prinsip-prinsip HAM, bukan siapa yang bikin kebijakan... 🙏 #HumanRights #PentingDahulu

Menteri Pigai udah benar kalau perbedaan antara prinsip dan praktiknya itu penting untuk dihindari... 😊 #HindariKonflik #Kebijakan yang Jujur
 
Pertanyaan soal HAM benar-benar bikin pikiran gokil. Saya rasa Prabowo Subianto kan tidak salah ketika dia kritik tentang prinsip-prinsip HAM barat. Ia bisa bilang kalau praktiknya di Indonesia sedikit berbeda dengan apa yang ada di luar negeri. Tapi apa salahnya kalau kita cari cara untuk menggabungkan keduanya? Menteri HAM Natalius Pigai kan jadi 'penyisih' ketika dia bilang bahwa tidak perlu memberikan klarifikasi. Aku rasa itu karena ada perbedaan antara teori dan praktiknya. Dan siapa yang bilang bahwa implementer bisa memilih mana yang diutamakan?
 
kembali
Top