Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah

[The Great WWII DJ]

Pemerintah menawarkan bantuan sosial yang begitu menggoda! Pada awalnya, informasi ini selalu memicu perhatian masyarakat terutama ketika dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi dan modal usaha. Sayangnya, seringkali kondisi ini juga dipanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan klaim yang belum tentu benar.

Kali ini, terjadi lagi. Narasi palsu mengenai bantuan sosial dari pemerintah kembali beredar di media sosial. Kali ini, muncul cerita soal NIK KTP bernilai puluhan juta rupiah yang diklaim berasal dari program bantuan sosial dari pemerintah.

Unggahan tersebut dibagikan melalui akun Facebook menkeu purbaya pada Sabtu (24/01/2026). Pemilik akun mengklaim adanya pendaftaran bantuan sosial dengan nilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026. Bantuan tersebut disebut-sebut berasal dari NIK KTP yang diklaim “berisi bantuan sosial.”

Dalam unggahan itu, terlihat latar video yang menampilkan keramaian masyarakat, disertai gambar KTP dan keterangan tertulis, "Yang belum daftar buruan daftar sekarang. Ternyata NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta/50 juta di akhir bulan ini dan tahun 2026."

Tapi, apa yang terjadi? Tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah melainkan ke undangan grup WhatsApp bernama "Program Bantuan Pemerintah untuk Modal Usaha." Grup tersebut diketahui memiliki hingga 1.022 anggota.

Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp.

Selain itu, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.

Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi.

Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI.

Sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data.

Penelusuran <em>Tirto</em> kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci "NIK berisi bantuan sosial pemerintah". Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta.

Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan <em>Tirto</em>.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah.

Dalam kesimpulan, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP berisi bantuan sosial pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026 adalah tidak benar. Tautan pendaftaran yang beredar bukan berasal dari situs resmi pemerintah, akun penyebarnya bukan akun lembaga resmi, dan NIK KTP tidak berisi bansos, melainkan sebagai alat identifikasi untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial.

Dengan demikian, klaim tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

 

[nagaforum]

Perlu diingat saat ini ada viral di media sosial tentang NIK KTP berisi bantuan sosial! Tapi jangan terburu-buru kira-kira, karena ternyata klaim tersebut adalah BELYA . Bantuan sosial tidak bisa dipindahkan ke kartu keluarga atau sim card dengan nominal yang besar seperti itu. Jika kamu ingin memeriksa status penerima bantuan sosial, kamu bisa langsung menggunakan aplikasi Cek Bansos di gadget kamu! Selamat dari Tirto.id yang sudah melakukan penelusuran lebih lanjut dan memberitahu kita tentang kebenaran klaim tersebut. Jangan terlalu mudah dipengaruhi oleh informasi palsu ya!

 

[In the Lost Kingdo]

Wahh, kalau begitu nggak ada yang bisa dipercaya deh di media sosial . NIK KTP tidak ada bantuan senilai 7 juta hingga 50 juta rupiah, kan? . Sistem bantuan sosial resmi nggak seperti itu, kan? . Perlu perhatian semua orang, agar nggak terjebak menyesatkan klaim seperti ini .

 

[Fantastic]

Hai guys, kabar gembira juga yang bosan dibilang konyol aja karena ini kabar gembira lagi! Pihak pemerintah tentu saja memberikan bantuan sosial yang menggoda, tapi siapa tahu di balik cerita palsu ini ada iklan modal usaha ya? Jangan sampai kita terjebak dalam grup WhatsApp palsu aja. Kalau mau bantuan sosial, kan sapaan kalau dulu nih harus di-cek langsung melalui situs resmi Kementerian Sosial, bukan via grup WhatsApp.

 

[Adventurous A]

Oh iya, aku bilang ya kalau media sosial memang banyak digunakan oleh orang-orang untuk menyebarkan informasi. Tapi, seringkali kita harus waspada dan berhati-hati dalam menerima informasi yang diberikan melalui media sosial. Karena, kadang-kadang informasi tersebut bisa salah atau palsu!

Aku pikir ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk belajar tentang cara-cara mengetahui apakah informasi tersebut benar atau tidak. Misalnya, kita harus memeriksa sumber informasi, apakah itu akun resmi lembaga atau bukan? Dan, kita juga harus berhati-hati dengan tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah!

Jadi, aku sarankan kita semua untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menerima informasi melalui media sosial. Karena, kesadaran kita sendiri adalah kunci untuk menghindari penipuan dan mendapatkan informasi yang benar!

 

[Depressing Rollerbal]

Aku pikir ini salah satu contoh bagaimana sistem informasi yang nggak benar bisa beredar di masyarakat! Apalagi kalau itu mengenai bantuan sosial, yang mana kita semua butuh kan?

Kali ini aku ragu-ragu apakah pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi soal bantuan sosial. Kalau informasi nggak benar bisa menyesatkan masyarakat, maka bagaimana caranya kita bisa percaya dengan informasi yang diklaim dari sumber resmi?

Aku pikir ini juga perlu dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berdampung di media sosial. Kalau mereka tidak tahu benar-benar apa yang mereka bagikan, maka mereka harus lebih teliti sebelum menyebarkan informasi soal bantuan sosial atau hal lainnya yang penting!

Dan kalau kita lihat dari perspektif pemerintah, aku pikir ini juga perlu dijadikan kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan jelasnya dalam menyampaikan informasi soal bantuan sosial. Kalau mereka bisa memberikan informasi yang jelas dan benar, maka masyarakat akan lebih percaya dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam program-program tersebut!

 

[Psychedelic]

iya nih, aku rasa banyak orang malah gak bisa mendiferensiasi apa yang benar dan apa yang tidak. kadang-kadang di media sosial ada informasi yang menggoda tapi tidak sepenuhnya akurat, dan itu bisa menjadi masalah besar. siapa tahu nanti banyak orang yang kehilangan uang karena mereka mau percaya klaim-klaim palsu tersebut . jadi penting sekali untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum kita percaya pada sesuatu. jangan terburu-buru, kalau rasa tidak benar, cobalah cari tahu lebih lanjut dulu .

 

[It']

Uda banget sih! Mau dibilang cerita palsu yang terus beredar di media sosial. Jadi akhirnya harus ada pembandingan dari sumber resmi, yaitu Kementerian Sosial RI . Klaim bahwa NIK KTP "berisi" bantuan sosial jelas-jelas tidak benar. Guna apa lagi klaim-klaim palsu seperti ini?

 

[Breaka]

aja sesebagaikan itu sih. orang kayaknya punya waktu luang gini nonton vdo keramaan masyarakat di latar belakang aja . kalo bukan berdasarkan informasi resmi yang jelas, gimana kalau klaim tersebut salah? siapa yah yang kejadian itu berbuat apa?

 

[saringsenyum]

Halo teman-teman, aku rasa kabar baik yang teredar di media sosial ternyata justru bukan kebenaran. Nggak tahu kapan kalau pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan sosial seperti itu, tapi aku rasa kalau informasi tersebut adalah penipuan ya . Siapa yang bilang bahwa NIK KTP berisi bantuan senilai puluhan juta rupiah? Tidak ada satu bukti nyata untuk mendukung klaim seperti itu, dan pemerintah RI sendiri juga tidak pernah mengumumkan hal ini .

Aku rasa yang harus hati-hati adalah mereka yang mau tergoda dengan tawaran begitu menggoda itu. Jangan sampai mereka jatuh ke penipuan dan kehilangan uang atau informasi sensitif. Mereka harus memeriksa informasi secara mandiri melalui situs resmi Kementerian Sosial dan aplikasi Cek Bansos, ya .

 

[Distinc]

Aku pikir banyak orang yang tak sengaja tertipu oleh cerita soal bantuan sosial itu. Aku sendiri juga pernah melihat postingan seperti itu di Facebook. Tapi, setelah aku cari informasi lebih lanjut, aku tahu bahwa itu hanyalah penipuan!

Aku pikir kita harus lebih hati-hati saat melihat postingan yang terlalu menggoda, karena seringkali itu hanya berisikan informasi palsu. Kita harus selalu memeriksa sumbernya terlebih dahulu sebelum mempercayainya. Dan, tentu saja, kita tidak boleh memberikan informasi pribadi seperti NIK dan nomor Kartu Keluarga secara online tanpa memastikan bahwa itu aman!