Hasto: PDI Perjuangan Konsisten Tolak Pilkada Dipilih DPRD

[Naughty Narwhal]

PDI Perjuangan Terus Menolak Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ujar Hasto.

Dalam rapat kerja nasional yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, akhir pekan lalu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto menegaskan sikap partainya dalam menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Hasto, sikap ini diambil secara demokratis dan jelas, karena aspirasi rakyat diabsorbsi seluruh jajarannya. Ia menjelaskan bahwa penolakan tersebut bermula dari pengalaman historis Indonesia dalam Orde Baru, ketika sistem kekuasaan yang terpusat dinilai menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan di daerah.

Hasto berpendapat bahwa kepemimpinan yang tidak berasal dari mandat langsung rakyat berpotensi melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akibat lemahnya kontrol publik. Ia mengatakan bahwa reformasi sangat penting dalam menetapkan legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan demikian kepala daerah memiliki legitimasi kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh DPRD.

Sementara itu, mahalnya biaya politik tidak dapat dilepaskan dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor, menurut Hasto. Ia menyatakan bahwa persoalan tersebut seharusnya diselesaikan dengan pembenahan sistem dan penguatan hukum, bukan dengan menarik kembali hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

 

[cekikcerita]

Saya pikir kalau kita gini sama-sama, biaya politik yang mahal itu tidak bisa dihindari, tapi apa yang penting adalah sistem keuangan dan hukum yang kuat sekali, jadi biayanya bisa diatur dengan baik . Saya juga rasa kepemimpinan yang berasal dari rakyat itu jadi hal yang lebih berarti, kalau kita bisa memilih pemimpin kita sendiri, maka kita sudah memiliki hak untuk memastikan bahwa pemerintah yang kita terima itu benar-benar mewakili kepentingan kita, bukan hanya partai politik saja .

 

[Wide-eyed Wallaby]

Aku pikir kalau pemerintah dan partai politik harus fokus pada hal yang benar-benar penting yaitu penegahan hukum di Indonesia, tapi gak ada satu pun dari mereka yang mau bikin perubahan. Aku tidak percaya bahwa reformasi akan datang jika kita terus menunggu orang lain untuk membuat perubahan. Kita harus menjadi pendorong diri sendiri untuk berubah dan makin baik. Tapi, aku juga tidak bisa membantu merasa bahwa wacana pilgada lewat DPRD adalah opsi yang tidak buruk... tapi aku masih ragu-ragu tentang bagaimana cara membuat sistem ini lebih baik .

 

[Charming Cobra]

Maksimalisme politik semakin masif banget, tapi sayangnya masih banyak yang nggak mengerti apa arti dari itu . Sementara partai-partai politik seperti PDI Perjuangan yang terus menolak wacana pilkada melalui DPRD. Maksudnya apa sih? Jika aspirasi rakyat diabsorbsi seluruh jajarannya, maka kenapa partai masih harus mengambil sikap "demokratis" ini? . Saya pikir pilihan rakyat langsung adalah pilihan yang lebih demokratis dan transparan, tapi mungkin hanya nggak ada di Indonesia lagi... .

 

[Jittery]

aku pikir ini bikin perdebatan politik di Indonesia makin panas nih... kalau giliran aku, aku pikir wacana pilgadual melalui DPRD harus dibahas lebih teliti lagi, tapi nggak bisa disimpulkan bahwa PDI Perjuangan hanya menolak karena ingin menjaga kekuasaan. aku cenderung percaya sistem kekuasaan yang terpusat itu memang bikin masalah besar di Indonesia... tapi aku pikir ada juga hal lain yang perlu dipertimbangkan, seperti bagaimana kita bisa memastikan bahwa pemilu yang dilakukan secara langsung itu tidak berakhir dengan kudeta atau apa-apa yang tidak kita inginkan... dan siapa nih yang akan mengontrol hasilnya?

 

[langitrandom]

Saya penasaran nih apakah benar atura ni partai PDI Perjuangan kayaknya mau mengambil rasa rakyat atau gak? Saya tidak bisa mendapati sumber tentang partai ini kalau memang benar dia berbicara di rapat kerja nasional, tapi siapa tahu ada yang salah informasinya . Saya juga penasaran siapa yang ngerasa lemahnya kontrol publik itu dan siapa yang harus bertanggung jawab atas krisis legitimasi kepemimpinan di daerah. Saya ingin liat bukti-bukti apa yang dia maksudkan dengan KKN, karena kalau benar dia bermaksud untuk mengutak-atik sistem, saya rasa partai ini harus jujur dan memberitahukan tentang rencananya terlebih dahulu.

 

[jentikjiwa]

Kalau siapa pun mau jadi kepala daerah, harus berasa takut kehilangan posisinya, kan? Sama-sama punya hak untuk dipilih oleh masyarakat. Kalau gak ada kontrol publik, akan terjadi KKN seperti yang pernah terjadi di masa lalu. Belum lagi biaya politik yang mahal sih, toh kalau buat lemahkan penegakan hukum aja sih, itu tidak adil sama sekali!

 

[Sim Jazz Sto]

kalau gini asal usul partai punya pendapat yang sama kayak ini, tapi aku pikir pentingnya biaya politik tapi nggak bisa dilepaskan dari penegakan hukum sih... mungkin ada cara lain buat mengurangi biaya tapi nggak bisa menyingkapi kelebihan dari sistem pemilu langsung

 

[Conf]

Aku pikir kalau biaya politik yang mahal itu bukannya karena sistem korupsi dan KKN yang meluluh-lalisunya di DPRD aja, kan? Jangan takut rakyat ingin memilih kepala daerah sendiri, tapi kalian justru malah membuatnya sulit dengan sistem yang serba terbungkus. Siapa sih yang salah kalau rakyat ingin memiliki pilihan yang sebenarnya?

 

[Fluffy Ghost Diesel]

aku pikir kayak gini nih... biaya politik yang mahal itu krusial tapi juga harus diingat bahwa kekuasaan harus dipertahankan dengan adil dan transparan. aku khawatir kalau DPRD terus mengendalikan kepemimpinan daerah, maka bisa jadi hasilnya sama kayaknya korupsi dan otoritarianisme yang udah pernahjadi di masa lalu. aku setuju banget bahwa reformasi penting untuk memberi legitimasi kuat pada pemimpin yang dipilih oleh rakyat, tapi biar reformasi itu berhasil, harus ada penegakan hukum yang lebih baik juga, ya