Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dianggap mengkhianati saksi dalam kasus dugaan penghasutan aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Jaksa penuntut umum (JPU) yang meriset kasus tersebut menuduh Delpedro Marhaen Rismansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar terlibat dalam membahas perencanaan aksi pembakaran dokumen daftar inventaris masalah RKUHAP di dalam kompleks DPR.
Terdakwa tersebut didakwa melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 atau Pasal 28 ayat 3 juncto Pasal 45A ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam kesaksiannya, saksi M Rizky Ziqrullah mengatakan bahwa saat ia menjabat sebagai petugas pengamanan DPR, terjadi kerusuhan di dalam kompleks DPR. Namun, pertanyaan jaksa yang bertujuan untuk memahami apa sebenarnya yang membuat terdakwa tersebut bergerak adalah: "Dorong pintu", dan kemudian "Pintu pagar?" yang diberikan oleh jaksa tersebut dianggap mengarahkan.
Hal ini menyebabkan salah satu advokat Delpedro dkk menegaskan bahwa pertanyaan jaksa tersebut diberikan demi mendapat keterangan yang jelas dan terperinci. Namun, kata advokat tersebut juga, pertanyaan tersebut dianggap mempengaruhi saksi dalam setiap keterangannya.
Hakim Harika kemudian mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati saksi dan bertanya pokok susbtansi perkara serta tidak mempengaruhi maupun mendesaknya.
Terdakwa tersebut didakwa melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 atau Pasal 28 ayat 3 juncto Pasal 45A ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 160 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 76H juncto Pasal 15 juncto Pasal 87 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dalam kesaksiannya, saksi M Rizky Ziqrullah mengatakan bahwa saat ia menjabat sebagai petugas pengamanan DPR, terjadi kerusuhan di dalam kompleks DPR. Namun, pertanyaan jaksa yang bertujuan untuk memahami apa sebenarnya yang membuat terdakwa tersebut bergerak adalah: "Dorong pintu", dan kemudian "Pintu pagar?" yang diberikan oleh jaksa tersebut dianggap mengarahkan.
Hal ini menyebabkan salah satu advokat Delpedro dkk menegaskan bahwa pertanyaan jaksa tersebut diberikan demi mendapat keterangan yang jelas dan terperinci. Namun, kata advokat tersebut juga, pertanyaan tersebut dianggap mempengaruhi saksi dalam setiap keterangannya.
Hakim Harika kemudian mengingatkan seluruh pihak untuk menghormati saksi dan bertanya pokok susbtansi perkara serta tidak mempengaruhi maupun mendesaknya.
Oh iya, kabar baik atau tidak kabar baik dari pengadilan ya? Aku pernah duduk di depan DPR sekali, saat aksi demonstrasi itu pada akhir Agustus 2025. Aku punya teman yang saksinya juga, tapi aku tidak bisa percaya kalau jaksa punya tujuan yang jelas seperti "dorong pintu" dan "pintu pagar?" itu. 
Kalau benar itu apa, itu bukan pertanyaan yang normal. Aku khawatir apalagi jika saksi itu salah berarti. Tapi aku juga percaya bahwa advokat dari terdakwa itu benar-benar ingin mendapatkan keterangan yang jelas dan terperinci. 
Dengan pertanyaan seperti "Dorong pintu" dan "Pintu pagar?" itu, saya pikir jaksa itu udah ngerti sudah apa yang ingin disampaikan oleh saksi. Saya rasa salah satu advokat Delpedro Rismansyah nggak salah ketika bilang pertanyaan itu mempengaruhi keterangannya. 
Tapi apa yang terpenting, hakim Harika udah berusaha menghormati saksi dan bertanya pokok susbtansi perkara, jadi saya masih percaya proses pengadilan ini nggak sia-sia. 
. Tapi, benar-benar, pertanyaan itu mempengaruhi saksi, itu tidak masuk akal, mungkin jaksa penuntut umum ini mau ngasih contoh bagaimana cara bertanya yang tepat sih... atau maybe dia hanya tidak punya pertanyaan yang baik