Birokrasi di Sumut Harus Lebih Efisien, Gubernur Dorong Kolaborasi
Gubernur Sumatera Utara (Sumat), Bobby Afif Nasution, telah menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Hal ini diungkapkan saat melantik Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, di Kantor Gubernur Sumut, Senin.
Menurut Bobby, birokrasi yang solid adalah kunci keberhasilan program pemerintah. Namun, masih ada nuansa ego sektoral antar-OPD yang perlu dihilangkan. "Tidak ada ego sektoral yang selama ini mungkin masih terasa, karena kita tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi program, terutama dalam menghadapi penyesuaian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang akan terjadi pada 2026. Penyesuaian ini tercatat sebesar Rp1,08 triliun, dari Rp5,5 triliun tahun ini menjadi Rp4,4 triliun.
Bobby mengharapkan kerja kita lebih masif lagi dibandingkan tahun ini. Ia ingin pemerintah provinsi tetap dapat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk masyarakat Sumatera Utara meskipun ada penyesuaian anggaran.
Sulaiman Harahap, Penjabat Sekdaprov Sumut, menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kolaborasi antar-OPD. Ia menegaskan bahwa sekretaris daerah harus menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan menyatukan langkah semua OPD demi kemajuan daerah.
"Dipaksa oleh Pak Gubernur agar Pj Sekda menjadi motor penyatu OPD yang mungkin masih memiliki perbedaan atau ego sektoral," kata Sulaiman. Semua harus bergerak dengan langkah yang sama untuk kemajuan Pemprov Sumut dan kesejahteraan masyarakat.
Birokrasi di Sumut harus lebih efisien, terutama dalam menghadapi penyesuaian dana transfer ke daerah. Gubernur Bobby Afif Nasution telah menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mencapai tujuan ini.
Gubernur Sumatera Utara (Sumat), Bobby Afif Nasution, telah menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Hal ini diungkapkan saat melantik Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, di Kantor Gubernur Sumut, Senin.
Menurut Bobby, birokrasi yang solid adalah kunci keberhasilan program pemerintah. Namun, masih ada nuansa ego sektoral antar-OPD yang perlu dihilangkan. "Tidak ada ego sektoral yang selama ini mungkin masih terasa, karena kita tidak bisa bekerja sendiri," ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi program, terutama dalam menghadapi penyesuaian dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang akan terjadi pada 2026. Penyesuaian ini tercatat sebesar Rp1,08 triliun, dari Rp5,5 triliun tahun ini menjadi Rp4,4 triliun.
Bobby mengharapkan kerja kita lebih masif lagi dibandingkan tahun ini. Ia ingin pemerintah provinsi tetap dapat menjalankan tugas dan kewajibannya untuk masyarakat Sumatera Utara meskipun ada penyesuaian anggaran.
Sulaiman Harahap, Penjabat Sekdaprov Sumut, menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan kolaborasi antar-OPD. Ia menegaskan bahwa sekretaris daerah harus menjadi motor penggerak birokrasi yang efektif dan menyatukan langkah semua OPD demi kemajuan daerah.
"Dipaksa oleh Pak Gubernur agar Pj Sekda menjadi motor penyatu OPD yang mungkin masih memiliki perbedaan atau ego sektoral," kata Sulaiman. Semua harus bergerak dengan langkah yang sama untuk kemajuan Pemprov Sumut dan kesejahteraan masyarakat.
Birokrasi di Sumut harus lebih efisien, terutama dalam menghadapi penyesuaian dana transfer ke daerah. Gubernur Bobby Afif Nasution telah menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mencapai tujuan ini.