Gubernur DKI Jakarta Pastikan tidak Potong TPP ASN Meski Dana Bagi Hasil Dipangkas

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Jakarta menjanjikan akan tidak mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah ini, meski pemerintah pusat mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD), termasuk dana Bagi Hasil (DBH), pada tahun anggaran 2026.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penurunan DBH tidak boleh menjadi alasan bagi ASN di Jakarta untuk mengeluh. Menurutnya, pemangkasan DBH harus disikapi dengan kedisiplinan dan loyalitas terhadap kebijakan nasional.

"Pengurangan DBH itu enggak boleh ada protes satu pun. Karena motongnya banyak, Rp15 triliun," kata Pramono ketika dikutip dari Minggu (2/11).

Pramono menegaskan bahwa penurunan DBH tidak akan mempengaruhi kesejahteraan ASN di Jakarta. Ia memastikan TPP tetap utuh karena pemahaman bahwa tidak semua pegawai memiliki tingkat penghasilan yang sama.

Karena itu, Pemprov DKI juga memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan tanpa perubahan. Anggaran KJP sebesar Rp1,6 triliun bagi 707.513 siswa penerima manfaat tidak akan dikurangi.

Sementara itu, Pemprov DKI tetap menyiapkan anggaran Rp350 miliar untuk 16.920 mahasiswa yang mendapatkan program KJMU. Bahkan, Pemprov juga membuka peluang agar KJMU dapat digunakan hingga jenjang S3 bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

"Tiga prinsip ini enggak boleh diubah. Untuk itu, apa pun langkahnya, kami selalu berbicara dengan DPRD. Alhamdulillah, semua berjalan baik dan lancar," tutur Pramono.
 
aku pikir kayaknya kalau TPP ngurangi aja, tapi gak ada masalah. kan siapa tahu ada yang belum menerima penghasilan, jadi pemerintah harus punya jawaban bagaimana caranya. tapi aku rasa pemerintah Jakarta udah berbicara dengan DPRD, jadi nggak akan terjadi masalah. tapi aku masih ragu nih, karena kalau TPP ngurangi, berarti gak ada uang untuk program-program yang penting seperti KJP dan KJMU. mungkin pemerintah harus cari cara lain agar tidak harus menurunkan program-program itu.
 
Aku pikir gini, kalau TPP tetap utuh, itu bukan masalah. Tapi, apa yang bikin aku penasaran adalah bagaimana anggaran KJP dan KJMU ditangani. Jika Pemprov DKI Jakarta benar-benar tidak mengurangi anggaran untuk program-program tersebut, berarti ada kesempatan bagi ASN di Jakarta untuk tetap mendapatkan manfaat. Tapi, aku juga khawatir bagaimana implementasinya. Apakah program KJP dan KJMU benar-benar membantu ASN di Jakarta? Atau hanya cara untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan?

Dan aku juga ingin tahu, apa yang dipikirkan ASN di Jakarta tentang penurunan DBH? Aku pikir mereka akan merasa sedih dan tidak puas. Tapi, kalau Gubernur Pramono benar-benar percaya bahwa penurunan DBH tidak akan mempengaruhi kesejahteraan ASN, maka itu adalah pruksisnya yang bagus. Kita harus selalu berusaha untuk menemukan solusi yang baik dan efektif bagi ASN di Jakarta.
 
ini kena bikin perhatian siapa aja yang penasaran dengan kehidupan gakkol Jakarta 🤔, tapi apa yang terus membohongi kita semua sih adalah anggaran! Rp15 triliun itu enggak bisa dipikirkan, padahal banyak sekali program yang harus dijalankan. kartu Jakarta pintar dan Jakarta mahasiswa unggul itu bukan mainan, tapi bagaimana caranya masing-masing program itu bisa berjalan lancar kalau anggarannya tidak stabil? 🤑 apa lagi kalau penghasilan ASN juga enggak stabil, cara yang tepat sih cara mengatur anggaran sehingga semua program itu bisa terus berjalan tanpa gangguan. harusnya ada prioritas dan rencana yang jelas! 💼📊
 
Hmm, gue penasaran kenapa pembagian dana DBH di tahun 2026 nggak bisa dipertimbangkan lagi. Aku pikir itu juga masalah kesejahteraan ASN, tapi Pramono bilang kan bahwa tidak semua pegawai memiliki tingkat penghasilan yang sama. Gue setuju kalau kita harus bersikap profesional dan tidak terlalu marah, tapi gue nggak bisa beralih mata dari fakta bahwa DBH dipotong ngabain 15 triliun. Aku rasa itu pengaruh besar di kesejahteraan ASN, apa lagi kala pembagian dana ini dilakukan tanpa ada alternatif yang lebih baik.
 
Pagi kawan, aku rasa gini kalau TPP yang diberikan kepada ASN di Jakarta masih bisa utuh meskipun DBH mengalami penurunan. Mungkin ada cara untuk menghemat biaya tanpa mempengaruhi penghasilan pegawai. Aku juga tidak setuju dengan pendapat Pramono bahwa penurunan DBH harus ditanggapi dengan kedisiplinan dan loyalitas. Tapi, aku paham bahwa itu kebijakan nasional.

Aku lebih suka jika kita bisa mencari solusi yang cerdas dan efektif, bukan hanya menanggapi dengan protes. Misalnya, kita bisa mencoba menghemat biaya operasional atau mencari cara untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Aku juga curigai bahwa program KJP dan KJMU tidak cukup berwenang. Mungkin perlu ada perubahan agar program-program tersebut lebih efektif dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
 
Aku pikir gini, kalau goresan DBH itu nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi nyata di Jakarta, apa artinya pemerintah sengaja ingin mengabaikan masalah kesejahteraan ASN di sini. Jika memang TPP tetap utuh, tapi DBH yang digoreskan, itu akan berarti ada perbedaan besar antara penghasilan pegawai yang tinggi dengan yang rendah.

Dan aku juga penasaran apa arti dari kata "kedisiplinan dan loyalitas terhadap kebijakan nasional". Apa itu artinya? Jika itu berarti ASN di Jakarta harus tetap setia dan tidak menanyikan, tapi kalau ASN yang bekerja sama dengan masyarakat, bukan ada masalahnya.
 
Maksudnya sih kalau gini, kalau pemerintah pusat menurunkan dana transfer ke daerah, maka Jakarta harus lebih bijak dalam pengelolaannya. Kalau tidak, tapi kalian tetap bisa meningkatkan TPP dan program-program lain seperti KJP dan KJMU, itu artinya masih ada peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ASN di Jakarta. Tapi kalau gini, kalau semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang harus diikuti adalah dengan kedisiplinan.
 
Mungkin penurunan DBH itu enggak terlalu serius. tapi kalau ini ada konsekuensi bagi ASN di Jakarta, maka gini aja yang harus dibicarakan. apa kira-kira bagaimana kalau biaya hidup di Jakarta semakin naik? banyak orang bisa saja mengeluh deh. tolong ngomong dengan DPRD juga ya, tapi gak sabarnya kok, penurunan DBH itu serius-serius aja 🤔
 
Aku pikir TPP apa lagi jadi masalah sih? Aku rasa kalau gini, pasti ada yang mau kehilangan uang, tapi kalian ASN di Jakarta nggak perlu khawatir, karena TPP masih utuh aja! Aku inget ketika aku masih SMP, kita tidak punya kartu Jakarta Pintar apa apa, tapi sekarang sudah ada ya. Aku rasa ini bisa jadi hal yang baik, kalian ASN bisa fokus pada pekerjaan dan biaya hidup kalian terjamin. Tapi kayaknya aku tidak percaya kalau gini, karena sebelumnya kita diceritakan bahwa TPP mengalami penurunan, tapi sekarang malah tetap utuh aja 🤔💸
 
aku pikir ini kalau pemerintah Jakarta jadi kira ASN di Jakarta udah tidak perlu khawatir soal penghasilan lagi, tapi ternyata masih ada protes dari ASN karena pembagian dana yang tidak adil, apa yang dibagikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang. kayaknya harus ada solusi yang tepat dan jujur, jangan hanya menutup matanya aja.
 
Aku rasa gini memang tidak bisa dihindari lagi... dana bagus dari pemerintah untuk ASN, tapi sekarang itu punya batasan. Aku masih ingat tahun 90-an, kalau ada masalah, kita tidak banyak mengetahuinya. Sekarang ini, semuanya bisa dibicarakan dan berdebat. Tapi apa yang pasti, Gubernur DKI Jakarta tetap berjanji bahwa program-program di Jakarta akan terus berjalan... tapi dengan batasan yang lebih ketat. Aku khawatir, apa kalau itu tidak cukup? Apa kalau ASN harus mendapat kompensasi lain untuk mengimbangi penurunan penghasilan? Mungkin aku hanya salah paham, tapi ini gampang terasa bahwa kehidupan kami di Jakarta sedikit... tidak stabil. 🤔
 
Makasih banget pramono buat jaminan kalau TPP gak bakal nerusak. tapi nggak sabarnya, gimana kalau kalau gini juga terjadi pada program KJP? Rp15 triliun itu lumayan besar, jadi gak perlu ngeluh-ngeluh aja ya?

saya pikir pramono buat cari solusi yang tepat, memang. tapi kalau TPP dan KJP sama-sama jaminan, makin bagus! toh waktunya ASN di jakarta mulai fokus pada pekerjaan dan jangan lupa menerima kebijakan nasional ya 😊
 
rasanya gak bisa nggak bikin pendapatku tentang hal ini. aku pikir kalau DBH dipotong itu benar-benar mempengaruhi kesejahteraan ASN di Jakarta sih. tapi aku tidak setuju dengan taktik yang dilakukan oleh Gubernur Pramono, dia selalu bilang bahwa kita harus setia dan diskilin, tapi apa itu diskilin? apalagi kalau kita tidak mendapatkan penghasilan yang cukup? aku rasa lebih baik jika pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih kreatif, seperti meningkatkan upah atau memberikan insentif lain. sementara itu, program KJP dan KJMU itu benar-benar membantu banyak anak muda di Jakarta, tapi aku tidak yakin kalau ini akan cukup untuk mengatasi masalah kekurangan dana yang sebenarnya.
 
oh iya, kabar kabar tentang perubahan TPP untuk ASN di DKI Jakarta kayaknya udah jadi realitas. toh pramuno anung bilang bahwa TPP tetap utuh kayak sebelumnya, tapi gak ada tambahan lagi apa-apa. kayaknya ini juga merupakan contoh bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jakarta bisa bekerja sama dengan baik.

dan aku rasa program kartu jakarta pintar dan kartu jakarta mahasiswa unggul yang ditawarkan oleh pemerintah DKI Jakarta masih penting banget. terutama bagi mahasiswa yang berprestasi tapi berasal dari keluarga kurang mampu. kayaknya ini juga akan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial di DKI Jakarta.
 
aku pikir ngga bisa dipercaya banget kalau DBH di Jakarta akan terpurat. tapi sih Gubernur DKI Pramono anung kayaknya tidak boleh dibela, dia bilang ada protes apa aja? nggak peduli gini. tapi aku pikir program KJP dan KJMU itu penting banget buat siswa di Jakarta. kalau anggaran yang ditentukan ada kekurangan, mungkin bisa ada penyesuaian. tapi tidak perlu dipotong atau nggak ada protes apa aja.
 
Halo teman-teman! 🤗 Pertanyaan utama saya adalah mengapa pemerintah pusat harus menurunkan alokasi dana ke daerah? Tapi apa yang diharapkan dari ASN jika dana tidak banyak lagi? Mereka harus memilih antara mengutamakan pekerjaan dan kebutuhan keluarga? 🤔

Pemangkasan DBH itu enggak cuma mengurangi keuntungan, tapi juga bisa menekan kemampuan ASN untuk membantu warga. Saya harap pemimpin seperti Gubernur Pramono dapat mencari solusi yang lebih komprehensif, bukan hanya mengutamakan penurunan biaya. 🙏

Dan siapa yang bilang bahwa pengurangan dana tidak akan mempengaruhi kesejahteraan ASN? Mereka harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tapi apa yang diharapkan jika mereka tidak bisa? 😕

Program KJP dan KJMU itu sangat bermanfaat, tapi kalau dana tidak cukup lagi, bagaimana caranya untuk terus melanjutkannya? Mungkin perlu ada rencana alternatif yang lebih cerdas. 💡
 
omong omong, gini dia Pramono, dia benar-benar serius kalauanya. tapi aku pikir itu juga penting banget baginya, karena dia tahu kalau jika ASN di Jakarta ngeduksi, toh tidak ada yang bisa dipercaya lagi. tapi aku pikir itu juga bisa diatasi dengan cara lain, misalnya ngerap penghasilan dari sumber lain, atau bahkan nolak TPP. tapi sepertinya Pramono benar-benar yakin bahwa ini adalah solusinya.
 
ini kabar gembira banget sih! guber jakarta siap ngurus kesejahteraan ASN di ibukota, walaupun ada penurunan dana khusus. ini bukan berarti pembayaran nanti akan kurang, tapi lebih fokus pada kedisiplinan dan loyalitas. program kartu jakarta pintar dan jakarta mahasiswa unggul tetap terjaga dengan anggaran yang cukup. jadi, ASN di ibukota tidak perlu khawatir, guber siap ngurus segalanya 🙌🏼💸
 
aku paham kalau govt jadi harus memotong beban dana untuk ASN tapi gak boleh dipikirkan bahwa itu akan membuat kesejahteraan mereka turun... tapi aku rasa apa yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tidak ada yang salah. dia benar-benar mengingatkan ASN untuk berdisiplin dan loyal terhadap kebijakan nasional. tapi aku pikir apa yang lebih penting adalah bagaimana cara dia bisa memastikan bahwa TPP tetap utuh bagi ASN... atau mungkin dia harus membuka peluang bagi ASN untuk merencanakan masa depan mereka agar tidak terlalu bergantung pada dana transferr... 🤔
 
kembali
Top