Pemerintah Greenland dan Denmark Terjebak dalam Negosiasi yang Menyiafykan Harapan Mereka dengan AS
Negosiasi antara pemerintah Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat (AS) masih belum terbentuk kesepakatan akhir. Pada Sabtu lalu, dihadiri oleh Kanada, kedua negara tersebut mengakui bahwa situasinya telah membaik dibandingkan sebulan yang lalu. Namun, posisi Greenland dalam negosiasi tersebut masih "tidak sesuai harapan kami", kata Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.
Menurut Motzfeldt, terbentuknya jalur diplomatik dan dialog langsung dengan AS adalah langkah yang baik. Namun, posisi asli keduanya masih belum jelas. "Jalan yang harus dilalui masih panjang, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan posisi akhirnya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyampaikan bahwa pemerintah Denmark telah menyatakan dengan jelas bahwa setiap solusi harus menghormati garis merah mereka. "Kami percaya bahwa solusi yang menghormati garis merah kami bisa dicapai," katanya.
Namun, kesepakatan akhir masih belum tercapai. Greenland merupakan wilayah otonom dalam lingkup Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen memegang kendali atas pertahanan dan kebijakan luar negerinya. Sejak kembali menjabat pada 2025, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan keinginan untuk "mendapatkan" Greenland, yang telah memicu reaksi keras di seluruh Eropa.
Kanada dan Prancis membuka konsulat-konsulat baru di Nuuk sebagai bentuk solidaritas terhadap Greenland dan populasi Inuit-nya. Namun, pihak-pihak yang terlibat masih belum bisa saling berbicara secara layak dalam negosiasi tersebut.
Negosiasi antara pemerintah Greenland, Denmark, dan Amerika Serikat (AS) masih belum terbentuk kesepakatan akhir. Pada Sabtu lalu, dihadiri oleh Kanada, kedua negara tersebut mengakui bahwa situasinya telah membaik dibandingkan sebulan yang lalu. Namun, posisi Greenland dalam negosiasi tersebut masih "tidak sesuai harapan kami", kata Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt.
Menurut Motzfeldt, terbentuknya jalur diplomatik dan dialog langsung dengan AS adalah langkah yang baik. Namun, posisi asli keduanya masih belum jelas. "Jalan yang harus dilalui masih panjang, jadi masih terlalu dini untuk mengatakan posisi akhirnya," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyampaikan bahwa pemerintah Denmark telah menyatakan dengan jelas bahwa setiap solusi harus menghormati garis merah mereka. "Kami percaya bahwa solusi yang menghormati garis merah kami bisa dicapai," katanya.
Namun, kesepakatan akhir masih belum tercapai. Greenland merupakan wilayah otonom dalam lingkup Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen memegang kendali atas pertahanan dan kebijakan luar negerinya. Sejak kembali menjabat pada 2025, Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan keinginan untuk "mendapatkan" Greenland, yang telah memicu reaksi keras di seluruh Eropa.
Kanada dan Prancis membuka konsulat-konsulat baru di Nuuk sebagai bentuk solidaritas terhadap Greenland dan populasi Inuit-nya. Namun, pihak-pihak yang terlibat masih belum bisa saling berbicara secara layak dalam negosiasi tersebut.