Fenomena Nopol Ditutup, Waka Komisi III DPR Usul STNK-BPKB Digital

E

Exqu

Pihak berwenang menghadapi fenomena warga menutup nomor polisi kendaraan untuk menghindari tilang elektronik. Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, menunjukkan keinginannya untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen kendaraan.

Dalam upaya mengurangi beban birokrasi, Dede mengusulkan untuk menerapkan sistem STNK dan BPKB digital yang dapat diakses secara online. Ia percaya bahwa dengan demikian, anggaran yang digunakan untuk cetakan dokumen kendaraan dapat diminimalkan.

Menurut Dede, Indonesia sudah memiliki contoh yang baik dalam mengembangkan sertifikat tanah dalam bentuk digital. Selanjutnya, dia juga menyarankan untuk menambahkan barcode pada pelat dan kaca depan mobil sebagai cara tambahan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi e-TLE.

Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Amerika Serikat (AS) sudah telah menerapkan sistem STNK dan BPKB digital. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak sendirian dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan dokumen kendaraan.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lalu Lintas (Dirjen Polres) Polri, Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya efektivitas dalam penegakan hukum. Dia menyatakan bahwa e-TLE sudah menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum, tetapi masih ada ruang untuk perkembangan dan pemperluan lebih lanjut.

Irjen Agus juga menekankan pentingnya upaya preventif melalui gerakan Polantas Menyapa. Dia percaya bahwa dengan mengedepankan upaya preventif, penegakan hukum dapat diminimalkan dan efektivitas dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dapat ditingkatkan.
 
Makanya kita masih banyak yang melanggar peraturan parkir kayaknya. Tapi apa yang salah sih kalau kita pakai sistem digital untuk parkir kendaraan? Jika kita bisa mengurangi beban birokrasi dan mempercepat pengelolaan dokumen, mungkin bisa mengurangi kemacetan lalu lintas juga 😊. Namun, perlu diingat bahwa e-TLE harus digunakan dengan efektif dan tidak hanya sekedar cara untuk meningkatkan penegakan hukum. Kita harus juga memperhatikan aspek preventif seperti gerakan Polantas Menyapa agar parkir kendaraan lebih aman dan lancar 🚗💨.
 
gampang banget sih cara yang dibicarakan oleh Dede Indra Permana Soediro 😊. sistem STNK dan BPKB digital online bisa menghemat banyak biaya dan waktu untuk warga. tapi, aku pikir perlu diingat juga pentingnya efektivitas penegakan hukum. gampang saja kalau kita buat e-TLE yang lebih baik, tetapi apa salahnya jika polisi nggak punya kuota atau sumber daya yang cukup? mungkin perlu ada konsep yang lebih luas tentang pengelolaan dokumen kendaraan yang mencakup aspek teknologi, penegakan hukum, dan keamanan. juga, aku rasa penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap warga rakyat, misalnya biaya yang harus dibayar atau waktu yang harus dihabiskan untuk mengakses sistem ini 🤔
 
Kalau gini kalau kita bisa membuat dokumen kendaraan online nggak perlu buat cetakan banyak. Seperti yang diusulkan Dede, sistem STNK dan BPKB digital sudah ada di AS dan kemenlu juga sudah menerapkannya. Ngomong-ngomong, masih banyak sekali birokrasi di Indonesia yang nggak efisien. Kita harus lebih canggih dan segera dalam pengelolaan dokumen kendaraan ya! 🤔💻
 
ini fenomena warga menutup nomor polisi kendaraan itu keren banget 🤔, tapi apa lagi yang dimaksud dengan tilang elektronik? kalau udah terjangkit oleh teknologi maka apakah biaya cetak dokumen kendaraan masih perlu diminimalkan?

saya pikir yang penting adalah efektivitas dalam penegakan hukum, kalau e-TLE sudah bisa menolong maka apa masalahnya kalau ada ruang untuk perkembangan? tapi dari segi warga, mungkin mereka bingung dengan cara kerja tilang elektronik itu, jadi mereka gak mau nomor polisi kendaraan diaktifkan.

saya rasa yang perlu dijadikan perhatian adalah bagaimana caranya mengatasi keterlambatan dan kesulitan akses informasi untuk warga, karena kalau tidak ada kemudahan maka mungkin mereka akan mencari cara lain untuk melarik kendaraan mereka dari hukum 🚗
 
Kalau nggak salah, aku pikir ide Dede buat mengubah sistem STNK dan BPKB menjadi digital itu sudah wajar banget 🤔. Kita udah bisa lihat contoh di negara lain seperti AS dan Kemenlu, jadi kenapa tidak? 🇺🇸

Aku rasa penting juga nih untuk meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi e-TLE, terutama dengan menambah barcode pada pelat dan kaca depan mobil. Itu bisa membuat proses penegakan hukum lebih cepat dan efektif 💨.

Tapi, aku masih curiga tentang biaya perubahan sistem ini. Kita harus pastikan bahwa biaya yang dihasilkan tidak terlalu besar dan tidak akan menimpa warga biasa 😬.
 
Mungkin kalau kita pakai sistem digital untuk STNK dan BPKB itu, nanti beban birokrasi di Indonesia akan sangat minim deh! Kita bisa lihat contoh dari AS kan? Mereka sudah punya sistem itu dan bebas kehilangan uang banyak buat cetakan dokumen kendaraan. Dan kalau kita tambahkan barcode pada pelat dan kaca depan mobil, nanti cara itu akan lebih efektif dalam penegakan hukum. Irjen Agus Suryonugroho benar-benar cerdas! Mungkin kalau kita bekerja sama dengan Kemenlu, kita bisa mengoptimalkan pengelolaan dokumen kendaraan yang makin efisien dan minim biaya.
 
Minta minta kabar siapa yang punya ide nih menutup nomor polisi kendaraan dengan alasan nggak mau tilang elektronik 🙄. Tapi aku yakin kalau di implementasikan sistem STNK dan BPKB digital, kita bisa menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dokumen kendaraan. Aku juga setuju dengan Irjen Agus bahwa e-TLE sudah menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum, tapi kita harus terus berkembang dan memperluas penerapannya agar lebih akurat dan efisien. Apalagi kalau ada contoh dari luar negeri seperti Amerika Serikat yang sudah mengimplementasikan sistem digital ini, jadi kita nggak sendirian lagi nih 🤝.
 
Makasih banget yang dibagikan info ini... aku rasa pemerintah udh berusaha untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan dokumen kendaraan. Dede Indra memang waduhannya gampang-gugat biaya dan semoga sistem STNK digital bisa membantu menurunkan beban birokrasi... tapi aku khawatir teknologi ini udh cukup rumit untuk digunakan oleh publik biasa... kayaknya harus ada pendampingan yang lebih baik dari pemerintah, seperti pelatihan online atau apa lagi...
 
Gue pikir kalau pemerintah udah mulai bermaksud untuk mengoptimalkan pengelolaan dokumen kendaraan, ya? Mereka ingin mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan sistem STNK dan BPKB digital online itu bisa jadi salah satu solusinya 🤔. Tapi, gue khawatir kalau masih ada kerumitan teknis yang perlu dipecahkan terlebih dahulu, ya? Misalnya, bagaimana caranya nanti kalau tidak ada akses internet di daerah-daerah yang terpencil? Gue harap pemerintah bisa melakukan riset lebih lanjut dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebelum melaksanakan perubahan ini 🤞.
 
Mereka yang bilang ingin mengurangi birokrasi sebenarnya udah ada cara yang tepat yaitu dengan menggunakan teknologi e-TLE, tapi masih banyak yang kurang fokus pada implementasinya 🤔. Saya rasa kalau kita lebih fokus pada mengoptimalkan penggunaan teknologi itu, maka tidak perlu lagi membicarakan tentang birokrasi yang berlebihan 😊. Dan siapa tahu kalau kita juga bisa seperti AS dan Kemenlu dalam hal ini, mungkin nanti kita bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain 🙏.
 
aku pikir ini fenomena yang sangat serius ya, warga menutup nomor polisi kendaraan untuk menghindari tilang elektronik itu kayak banget! tapi gini, kalau kita ingin mengurangi beban birokrasi dan meningkatkan efisiensi, gak perlu bikin cara-cara sembarangan. kita harus fokus pada membuat sistem yang baik dan efektif, bukan caranya yang konyol.

sepertinya pihak berwenang sudah ada contoh yang baik dengan menerapkan sistem STNK dan BPKB digital online. tapi aku pikir masih perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan data dan privasi pengguna, nih! kita tidak ingin kasus yang serius karena data seseorang terlipat.

dan aku setuju dengan Irjen Agus bahwa penegakan hukum harus efektif, tapi aku pikir kita juga harus fokus pada upaya preventif. kalau kita bisa mencegah tilang elektronik terjadi di pertama-tama, maka tidak perlu banyak birokrasi dan sengketa-lah.
 
😐 sepertinya pemerintah sedang mencari cara untuk "menghemat" biaya, tapi apa yang ada di sini adalah penutup nomor polisi kendaraan sebagai solusi? 🤔 itu seperti caranya untuk menghindari tilang elektronik, tapi bukanlah solusi yang tepat. 🙄 apalagi dengan menerapkan sistem STNK dan BPKB digital, itu sama-sama akan ada biaya tambahan, tapi tidak pasti akan lebih efisien. 💸 dan apa gunanya hanya menambah barcode pada pelat dan kaca depan mobil? 🔒 toh bukannya itu akan membuat warga menjadi semakin sulit dalam mengakses dokumen kendaraan mereka? 😳
 
Mengenai ide Dede untuk menerapkan sistem STNK dan BPKB digital, aku pikir itu benar-benar perlu dilakukan. Banyak orang yang mengeluh tentang birokrasi dan waktu yang dihabiskan untuk mencari-cari dokumen kendaraan. Jika bisa diakses online, tentu akan lebih mudah dan efisien. Sayangnya, aku masih ragu-ragu tentang dampak lingkungan dari penggunaan teknologi seperti ini. Apakah benar-benar tidak ada biaya yang diboroskan untuk produksi kertas dan energi? 🤔💡
 
Jadi nih, kalau kita lihat dari segi strategi, Dede benar-benar cerdas banget! Menerapkan sistem STNK dan BPKB digital online itu seperti menangkap dua bola secara berturut-turut. Pertama, menghemat biaya, itu seperti menyelamatkan satu gol pertamanya. Kedua, meningkatkan efisiensi, itu seperti menambahkan satu gol lagi! 🏆

Tapi, kalau kita lihat dari segi implementasinya, aku pikir ada sedikit kesalahan strategi. Menerapkan sistem digital tanpa pertimbangan keterampilan warga, itu seperti menyerang gawang lawan dengan pertahanan yang lemah! 🚫

Dan, kalau kita lihat dari segi keefektifan, aku pikir Irjen Agus benar-benar tepat! E-TLE itu seperti pelatihan defensif yang tepat, tapi masih ada ruang untuk perkembangan. Gerakan Polantas Menyapa itu seperti pelatih yang cerdas banget, tapi masih ada ruang untuk perbaikan. 🔄

Tapi, apa yang aku ingat adalah, kita harus selalu berdiskusi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik! 🤝
 
Makanya kalau ada sistem STNK dan BPKB digital aja, birokrasi ini bisa dinihil... Sering kira sih kalau ada kebutuhan yang tepat maka teknologi pasti akan muncul untuk membantu. Kalau sudah di Amerika dan Kemenlu, lalu mengapa Indonesia belum bisa menerapkan teknologi ini? Mungkin perlu ada rekomendasi lebih lanjut dari pihak lain, misalnya dari organisasi internasional atau dari para ahli di bidang tersebut...
 
Pernah pikir kalau nggak kita harus punya sistem yang lebih seragam di Indonesia? Seperti halnya sistem STNK dan BPKB digital yang sudah digunakan oleh negara lain, seperti AS. Maka dari itu, saya setuju dengan keinginan Dede untuk mengembangkan sistem tersebut di Indonesia. Bayangin aja kalau kita punya barcode pada pelat dan kaca depan mobil, berarti kita sudah lebih efisien dalam pengelolaan dokumen kendaraan. Dan sepertinya Irjen Agus juga benar-benar ingin meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan mengedepankan upaya preventif melalui gerakan Polantas Menyapa. Saya rasa perlu kita koordinasikan semua pihak agar dapat menerapkan sistem tersebut dengan baik dan tidak ada masalah. 🤔
 
ini bikin aku merasa kayaknya siapa yang mau bikin e-TLE ini. kalau gak ada teknologi, kenapa kita harus menutup nomor polisi kendaraan itu? tapi nih Dede punya ide untuk menghemat biaya dengan menggunakan sistem digital. aku pikir itu kayaknya tidak masuk akal. kita udah punya contoh seperti sertifikat tanah yang bisa diakses secara online, kenapa lagi perlu sistem baru lagi?

tapi aku setuju dengan Irjen Agus bahwa efektivitas dalam penegakan hukum masih ada ruang untuk perkembangan. e-TLE memang menjadi alat yang efektif, tapi kita perlu meningkatkan upaya preventif agar penegakan hukum bisa minim. gerakan Polantas Menyapa itu kayaknya sangat penting! 🚗💻
 
Gak bisa dipungut alasan apa lagi kalau sistem digital sudah ada di Amerika Serikat dan Kemenlu. Tapi, yang penting itu sistem digital harus diterapkan dengan baik, tidak hanya sekedar menghemat biaya, tapi juga efisiensi dalam pengelolaan dokumen kendaraan. Dan kalau e-TLE belum efektif, maka giliran untuk dioptimalkan. Minta disiapkan strategi yang lebih baik lagi dari Polri dan Kemenlu, agar tidak ada kesempatan bagi kejahatan untuk berkembang sembarangan.
 
kira-kira kapan aja Indonesia bisa seperti Amerika yang sudah nyaman banget dengan e-TLE? kayaknya kita perlu fokus pada efektivitas penegakan hukum sebelum memikirkan cara untuk menghemat biaya dokumen kendaraan. dan yang penting, kita harus memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan efisiensi, tapi juga memastikan keselamatan lalu lintas.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top