DPR Usul Bawaslu Awasi Pilkades karena Marak Politik Uang

[Xerothermic Xenomo]

DPR RI Usulkan Bawaslu Jadi Pengawas Pilkades karena Marak Politik Uang di Desa

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, mengusulkan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dilibatkan dalam pengawasan pemilihan kepala desa (Pilkades). Usulan ini muncul seiring tingginya praktik politik uang di tingkat desa yang dinilai luput dari pengawasan formal.

Dede Yusuf menyatakan bahwa meskipun Pilkades di beberapa daerah sudah menggunakan sistem e-voting, praktik money politics masih marak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan mekanisme pengawasan yang ketat sebagaimana pemilu dan pilkada.

"E-voting akan tetap menjadi usulan kami, dan saat ini juga dilakukan di Pilkades. Jadi kalau kawan-kawan punya kesempatan untuk memahami, bahwa di Pilkades yang terjadi saat ini itu money politics juga sangat tinggi sekali karena tidak ada pengawasan yang secara langsung," ujar Dede Yusuf saat berbicara dengan wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut Dede Yusuf, besarnya biaya politik di Pilkades menunjukkan persoalan serius dalam demokrasi lokal. Dia bahkan menyebut ada daerah yang menghabiskan dana sangat besar hanya untuk memilih kepala desa.

"Silakan di crosscheck saja, ada daerah yang biaya untuk Pilkades itu mencapai Rp16 miliar –untuk menjadi kepala desa– dan itu money politics sangat terjadi," katanya.

Dede Yusuf menilai, kondisi tersebut menjadi alarm bahwa Pilkades tidak bisa lagi dipandang sebagai proses demokrasi skala kecil yang bebas dari praktik transaksional. Dengan jumlah desa yang sangat besar, persoalan ini berpotensi berdampak sistemik.

"Bayangkan ada berapa puluh ribu, 80 ribu sekian desa yang akan melakukan pemilihan," ujarnya.

Atas dasar itulah Komisi II DPR RI mulai memikirkan opsi penguatan pengawasan dengan melibatkan Bawaslu. Menurut dia, pengawasan menjadi krusial untuk menekan praktik politik uang yang kerap berujung pada masalah hukum di kemudian hari.

Tingginya biaya politik tidak hanya terjadi di level desa, tetapi juga dalam Pilkada. Ketergantungan kandidat pada pendana, kata dia, berdampak pada praktik koruptif setelah menjabat.

"Lalu ditanya kepada kepala daerah; bupati, wali kota, saat ini memang mereka semua rata-rata banyak bergantung kepada yang namanya pendana dan itu yang berdampak kemudian berikutnya adalah mereka berurusan dengan hukum," ujarnya.

Dede Yusuf juga mengutip data Kementerian Dalam Negeri terkait kepala daerah yang kemudian terjerat pidana. "Kalau menurut Mendagri hampir 40 persen kepala daerah itu terindikasi ada masalah dengan pidana," katanya.

Angka itu, menurutnya, memperkuat argumen bahwa biaya politik dan lemahnya pengawasan menjadi faktor penting yang harus dibenahi.

 

[saringsenyum]

aku pikir kalau bawaslu dilibatkan dalam pemilihan kepala desa itu akan lebih baik, karena nanti ada penjagaan yang lebih ketat. tapi aku juga pikir sistem e-voting itu belum sepenuhnya efektif, karena banyak yang masih menggunakan metode lama dan praktik uang politik masih marak terjadi. aku ingin lihat strategi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini, misalnya melibatkan masyarakat lokal atau pendidikan tentang pentingnya demokrasi. biar nanti pemilihan kepala desa menjadi lebih transparan dan adil

 

[The Glo]

Ughhh, bikin saya sedih sekali dengerin praktik politik uang di desa yang makin marak hari ini . Saya ingat kalau semula pilkada di desa itu supose jadi proses demokrasi kecil yang bebas dari korupsi, tapi sekarang itu jadi hal yang tidak biasa lagi .

Mengapa bisa terjadi begitu? Mungkin karena kita tidak pernah benar-benar memikirkan tentang bagaimana cara mengatur dana dan sistem pemilu di desa. Dan sekarang biaya politik di Pilkades itu mencapai Rp16 miliar , itu sudah tidak biasa lagi.

Saya setuju dengan Dede Yusuf bahwa pengawasan menjadi krusial untuk menekan praktik korupsi yang makin marak hari ini . Mungkin kita perlu membuat sistem pengawasan yang lebih baik dan jelas agar tidak ada praktik politik uang yang berujung pada masalah hukum lagi .

Dan saya juga setuju dengan dia bahwa tingginya biaya politik itu bukan hanya terjadi di Pilkadas, tapi juga dalam Pilkada lainnya . Kita perlu membuat perubahan dari dalam agar demokrasi kita lebih baik dan bebas dari praktik korupsi .

 

[Frail]

Pilkades ini jadi macet karena uang ya.. tapi apa yang bisa kita lakukan sih?

Mungkin di waktu depan, Bawaslu harus lebih serius dalam mengawasi Pilkades. Mereka harus nggak biarkan praktik money politics terus berlangsung. Kalau tidak, semua hasil pilkada ini jadi hasil uangpoli aja.

Saya juga rasa biaya politik yang tinggi ini harus diatasi dengan cara lain. Misalnya dengan mengurangi dana untuk Pilkades. Kita nggak perlu banyak uang untuk memilih kepala desa, kan?

Atau mungkin kita bisa lebih fokus pada e-voting ya.. kalau e-voting bisa dilakukan dengan baik, maka praktik money politics akan jadi kurang populer.

Saya nggak tahu apa solusinya sih.. tapi saya yakin bahwa kita perlu lebih bijak dalam mengatur Pilkades ini. Jangan biarkan uangpoli mengontrol hasil pilkada!

 

[Faithful Fowl]

omong omong sih nih, praktik politik uang di desa ini super berbahaya, kalau jangan diawasi dulu kemudian kan akan semakin gede dan korup. e-voting itu enak banget tapi harus ada pengawasan yang ketat juga, jadi biar tidak terjadi keterlibatan uang, ya!

 

[Fantastic]

Data yang gampang dipahami nih!

Pilkades marak politic uang di desa itu serius banget! Lupa aja pengawasannya, kayaknya biaya untuk menjadi kepala desa hingga Rp16 miliar ! Apa sih yang dibelanjakan dana tersebut?

Data Bawaslu terkait Pilkades, tahun ini terdapat 80.000 desa yang masih menggunakan sistem manual voting , sedangkan e-voting hanya di beberapa daerah aja ! Sementara itu, data Kemenag mengatakan 40% kepala daerah di Indonesia terindikasi ada masalah dengan pidana . Itu berarti banyak korupsi yang terjadi di tingkat desa dan pemerintahan lokal!

Jadi, apa solusinya? Pengawasan dilibatkan Bawaslu pasti wajar banget! Sama-sama kita harap bisa melihat perubahan dari situasi ini, agar demokrasi di Indonesia lebih berkelanjutan .

 

[In the Lost Kingdo]

Pernah dengar siapa sih yang mengatai di Pilkades 16 miliar untuk satu desa? Itu gampang banget korupsi nih

 

[cekikcerita]

Oooh, ini bikin saya kesal banget! Politik uang di desa sih, kayaknya kalau tidak ditangani itu akan semakin berdampak pada demokrasi lokal kita . Dan kalau Bawaslu dilibatkan untuk memantau, mungkin itu bisa mengurangi praktik tersebut. tapi masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan, kayaknya biaya politik yang tinggi itu juga harus diatasi dengan cara yang tepat, jangan cuma fokus pada pengawasan saja .

 

[Black Batfis]

Pilkades ini semakin serius ya... tapi apa yang bisa di lakukan sih? Kita sibuk dengan kehidupan sehari-hari, nggak punya waktu untuk ikut campur dgn politik, padahal kalo kita mau bisa change hal ini kita harus tahu apa itu money politics dan bagaimana caranya mengaturnya. Misalnya kan di Pilkades yang terjadi di daerah lain itu uang sangat marak, tapi di sini di Jakarta mungkin tidak semahal itu ya... tapi kalo kita nggak ada pengawasan yang ketat, money politics ini akan terus marak, dan itu akan berdampak pada demokrasi lokal kita.

 

[Enchanting Eagle]

omg sekali2 lihatin praktik politics uang di desa ini kayak apa sih... kenapa biayanya mencapai Rp16 miliar untuk hanya 1 kepala desa? itu ngga adu banget sih! dan kalau biaya politic ini marak, tentu saja akan ada konsekuensi yang serius seperti korupsi dan apa lagi? jadi, usulan Dede Yusuf ini kayaknya tidak asing banget sih... penting banget untuk ada pengawasan yang ketat agar praktik politics uang ini tidak berlanjut...

 

[jedajanggal]

oh ya, ini gak bisa di ignore lagi, praktik uang politik di desa udah marak banget! Bawaslu jadi pengawas Pilkades itu benar-benar perlu, karena kalau tidak, kemungkinan besar akan terjadi korupsi dan hukum yang berujung pada masalah besar. Saya pikir ini adalah contoh bagus bahwa kita harus selalu waspada dan mengawasi hal-hal ini, agar demokrasi lokal bisa tetap sehat

 

[Political Samu]

ada nggak sih kalau bawaslu jadi pengawas pilkades? itu akan sangat bagus ya, tapi apakah mereka sudah siap untuk menghadapi praktik politik uang di desa? mungkin ada kekurangan dalam pelatihan dan sumber daya mereka. kalau punya masalah seperti ini, mungkin mereka harus menambahkan lebih banyak orang di tempat-tempat tersebut sehingga bisa mendeteksi hal-hal yang tidak beres. dan biaya 16 miliar untuk pilkades itu benar-benar terlalu mahal! toh bagaimana caranya kalau semua warga hanya dibayar Rp5000?