DPR RI menuntut penurunan BPIH 2026 hingga Rp85 juta per jamaah, sementara efisiensi dan pengawasan kontrak layanan dianggap penting. Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, angka tersebut masih bisa ditekan. Ia mengatakan bahwa penurunan biaya harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
DPR menetapkan tujuan pembahasan BPIH bukan sekadar menurunkan angka nominal, melainkan memastikan keseimbangan antara nilai manfaat, pelayanan, dan kemampuan jamaah. Penurunan biaya dianggap soal efisiensi dan keadilan, sehingga jemaah tidak terbebani namun tetap mendapat layanan terbaik.
DPR juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi untuk mencegah pemborosan atau penggelembungan biaya. Transparansi menjadi kunci agar dana haji benar-benar digunakan untuk kepentingan jamaah.
Komisi VIII menuntaskan pembahasan BPIH 2026 pada akhir Oktober dan menuntaskan agar keputusan final diumumkan sebelum akhir bulan, sehingga jamaah dapat melunasi biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan.
DPR menetapkan tujuan pembahasan BPIH bukan sekadar menurunkan angka nominal, melainkan memastikan keseimbangan antara nilai manfaat, pelayanan, dan kemampuan jamaah. Penurunan biaya dianggap soal efisiensi dan keadilan, sehingga jemaah tidak terbebani namun tetap mendapat layanan terbaik.
DPR juga meminta pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan kontrak layanan dengan pihak ketiga di Arab Saudi untuk mencegah pemborosan atau penggelembungan biaya. Transparansi menjadi kunci agar dana haji benar-benar digunakan untuk kepentingan jamaah.
Komisi VIII menuntaskan pembahasan BPIH 2026 pada akhir Oktober dan menuntaskan agar keputusan final diumumkan sebelum akhir bulan, sehingga jamaah dapat melunasi biaya haji sesuai jadwal yang ditetapkan.