DJP Kejar Potensi Rp562 T di 2026 via Perluasan Basis Pajak

R

rotiorbit

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah memaparkan rencana untuk menutup kebocoran pajak yang terduga mencapai Rp562 triliun pada tahun 2026. Rencana ini dikembangkan dengan tujuan mengoptimalkan basis pajak dan meningkatkan daya tangani penerimaan pajak menghadapi pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka peningkatan ini, DJP berfokus pada perluasan basis pajak (ekstensifikasi) dan peningkatan respons penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka juga akan mempertahankan basis kepatuhan sukarela yang sudah ada dengan menambahkan potensi baru.

Menurut Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak, masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tercapai secara optimal. Ia menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang seharusnya membayar rutin masih tidak optimal dengan hanya 80 persen yang memenuhi kewajiban tersebut.

Untuk menutup celah ini, DJP akan mengoptimalkan teknologi dan pendekatan personal. Mereka akan menggunakan mesin untuk mendorong kepatuhan wajib pajak serta menggunakan AR (Account Representative) untuk meningkatkan efisiensi.

Kehadiran ekonomi digital yang terus berkembang dianggap sebagai peluang utama untuk memperluas basis pajak. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tax buoyancy, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diikuti oleh peningkatan penerimaan pajak secara proporsional tanpa perlu melebihkan beban wajib pajak yang ada.
 
iya lah.. mesti banget gini kebocoran pajak itu... tapi apa sih yang bisa dilakukan DJP? mereka udah try ekstensifikasi dan optimalkan teknologi, tapi masih banyak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya... 80 persen? itu masih terlalu rendah! mesti ada solusi yang lebih efektif daripada hanya meningkatkan respons penerimaan pajak dan menambah potensi baru... apalagi kalau ekonomi digital ini makin berkembang, jadi bagaimana caranya DJP bisa memperluas basis pajak di era ini?
 
Gue pikir kalau ini buatnya DJP, nggak kalah semangat sama sama govenmenya 🤦‍♂️. Banyak potensi penerimaan pajak yang belum diungkap, tapi gue rasa apa adanya aja teknologi yang digunakan, kalau gak aku kangenin dulu kapan wajib pajak harus ngomong sama orang 📝. Aku punya masalah sama sama DJP, bagaimana kalau ada yang tidak memiliki akses internet? Gue rasa ini buatanya cara pemerintah, tapi kalau gue harus memilih lagi, aku akan lebih suka kalau ada kebijakan untuk semua, jadi siapa saja bisa berpartisipasi 🤝.
 
Maksudnya apa sih? Mereka mau menutup kebocoran pajak itu, tapi bagaimana caranya? Belum ada jelas. Mungkin mereka nanti bisa menghitung semua orang yang belum membayar pajak... 🤔
 
Gampang banget nih, DJP harus serius-serius aja mengantisipasi masalah pajak di masa depan. Masih banyak orang yang belum mau membayar pajak rutin, dan itu akan sangat berdampak pada negara kita nanti.

Aku pikir strategi ekstensifikasi basis pajak adalah ide yang baik, tapi aku juga penasaran dengan bagaimana cara DJP bakal bisa mendorong orang-orang untuk memberikan informasi yang benar tentang pendapatan mereka. Karena kalau tidak, gampang banget kembali ada kebocoran pajak aja.

Saya harap DJP dapat melaksanakan rencana mereka dengan baik dan memberikan dampak positif bagi negara kita.
 
aku rasa rencana ini agak panjang dan kompleks banget, tapi aku yakin gak bisa salah kalau kita ingin optimalisasi basis pajak nih 🤔. aku pikir perlu diawasi agar tidak terjadi kesenjangan antara mereka yang sudah banyak membayar pajak dan mereka yang masih kurang bisa membayar 🤑. toh juga penting buat jelas bagaimana caranya mendorong kepatuhan wajib pajak, karena sekarang aku lihat ada banyak orang yang belum mau membayar karena takut trima ganti rugi atau apa lagi 😕. tapi kalau kita nanti bisa mengoptimalkan teknologi dan pendekatan personal, mungkin bisa meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak ya 📈👍
 
heya bro, aku pikir rencana ini itu bisa jadi solusi yang baik, tapi ada yang harus diatasi dulu yaitu kekurangan infrastruktur informasi di Indonesia yang masih keterbatasan. kalau kita nanti menerima pajak online, pasti akan lebih mudah jika kita mau melaporkan pendapatan kita secara e-filting. tapi kalau infrastruktur itu masih kurang, maka akses ke teknologi ini pasti tidak bisa digunakan secara efektif. aku berharap pemerintah bisa memperbaiki situasi ini terlebih dahulu sebelum meluncurkan rencana pajak digital yang lebih maju.
 
Mungkin kalau kita mau membayangkan masa depan ini apa yang terjadi dgn kehidupan sehari-hari kita? Bayangkan saja, semuanya harus berubah, sistem dan teknologi semakin maju, dan kita harus siap untuk mengikuti perubahan itu. Tapi, apa itu artinya kalau kita 'siap' sebenarnya? Apa yang kita inginkan sebenarnya? Kita tidak hanya ingin kehidupan yang lebih baik, tapi juga tentunya lebih aman dan nyaman. Tapi apakah itu apa yang kita cari di dalam diri kita sendiri?
 
Aku pikir itu kayak nge-buat kewajiban pajak orang lebih seru 🤣, gini aja kira kalau mereka udah terbiasa dengan bayaran rutin, nanti udah aja jadi kepatuhan wajib pajak yang optimal 😂. Dan aku penasaran sih bagaimana teknologi itu apa aja ya? Mesin yang mendorong kepatuhan wajib pajak kayak apa? 🤔 Udah seperti di game, tapi nyata kan!
 
Maaf ya, kayaknya ini punya masalah besar. Banyak orang yang masih tidak bayar pajak, tapi apa yang dibuat adalah solusi sederhana aja. Bayangkan kalau di tahun 2026 kita harus lagi membayar pajak tambahan karena tidak bayar pada tahun sebelumnya. Ini nanti gampang membuat wajib pajak yang ada terburu-buru dan sulit.

Kalau mau jujur, saya juga ragu-ragu dengan cara AR (Account Representative) ini. Bagaimana kalau tidak ada orang yang mau bekerja sebagai AR? Bisa jadi hanya akan menolong korupsi lagi aja.
 
Mana aja nih? Wajar banget kalau DJP mau menutup kebocoran pajak yang capek itu, Rp562 triliun loh! Mereka harus capek juga kan sih. Tapi, aku rasa masih banyak yang bisa diperbaiki. Aku pikir kalau mereka harus lebih fokus pada pemerintahan pajak yang lebih baik, bukan hanya menutup celah-celah saja. Dan aku juga rasa mereka harus lebih serius dalam meningkatkan efisiensi teknologi. Kita lihat banyak orang yang tidak mau membayar pajak karena terlalu sulit aja. Jadi, kalau mereka dapat membuat sistem yang lebih mudah dan cepat, mungkin lebih banyak orang yang mau membayar pajak dengan wajar. 🤔📊
 
Wah kira-kira bagaimana caranya nih? Mereka nantinya akan menggunain teknologi untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sih? Apakah itu bikin lebih mudah untuk kita bayar pajak? Saya rasa masih banyak hal yang harus dipikirkan lagi, seperti bagaimana mereka akan memastikan semua orang yang perlu membayar pajak sudah dibayarin...
 
Saya rasa kalau kita lupa mengisi kewajiban pajak kita sendiri, kita pasti akan kehilangan trust dari pemerintah dan dianggap kurang jujur. Saya sudah lihat banyak teman saya yang salah mengisian form pembayaran pajak mereka sendiri, hingga akhirnya harus dihukum lagi. Saya rasa kita perlu lebih bijaksana dalam mengelola keuangan kita sendiri.
 
Makasih bro, nggak bisa tidak terkesan dengan rencana ini 🤔. Nah, apa yang aku lihat dari situ ini adalah kita harus lebih bijak dalam mengelola kekayaan yang kita miliki. Jangan sampai kita kira bahwa uang itu bisa dibawa kemana-mana dan tidak perlu dihadiri, bro! Pajak itu bagian dari jasa negara yang memberikan akses untuk semua orang. Jadi, kita harus lebih berani menghadapi tanggung jawab kita sebagai warga negara.

Aku pikir ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam hidup sehari-hari. Kita harus belajar mengelola kekayaan kita dengan bijak, agar tidak sampai kita kira bahwa uang itu semua untuk kita sendiri. Kita harus peduli dengan orang lain dan dengan negara kita sendiri, bro! 🙏
 
Aku rasa ini penting banget! 🤔 Selama ini kita masih banyak lagi yang tak tercapai, seperti banyak orang belum punya NPWP atau belum melaporkan pendapatan mereka. 📊 Menurut Bimo Wijayanto, 80 persen wajib pajak tidak memenuhi kewajiban tersebut, itu sudah 20% wajib pajak yang belum terkapai! 🚨

Menurut grafik di luar sana, penerimaan pajak Indonesia sudah meningkat dari Rp150 triliun pada tahun 2015 menjadi lebih dari Rp300 triliun pada tahun 2024. 💸 Tapi apakah itu sudah cukup? 🤔 Jika kita lihat chart ini, ada peningkatan besar setiap tahunnya, tapi masih ada batasnya.

Mengenai rencana untuk menutup kebocoran pajak Rp562 triliun pada 2026, aku rasa itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan teknologi dan pendekatan personal. 🤝 Dengan mesin yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan AR (Account Representative) yang meningkatkan efisiensi, kita bisa lebih mudah menangkap orang-orang yang belum terkapai. 💻

Tapi, aku rasa ada satu hal lagi yang penting banget, itu adalah keterlibatan masyarakat dalam mengurangi kebocoran pajak ini. 🌟 Jika kita semua ikut berpartisipasi dan memberikan informasi yang benar, kita bisa lebih mudah menangkap orang-orang yang tidak terkapai. 💡
 
Eh, aku jadi berpikir apalagi kalau kamu nih mau membawa laptop ke luar kantor? Aku sendiri suka bikin sesi online bareng teman di warung es tepi jalan saat liburan. Kaya kayaknya sih bisa lebih produktif dan nggak capek sama seperti di kantor. Tapi, aku rasa teknologi itu sangat berguna banget untuk meningkatkan penerimaan pajak!
 
ini kalimat singkat tentang rencana DJP untuk menutup kebocoran pajak 🤑. aku pikir itu enak banget kalau bisa menutup celah pajak yang besar dan meningkatkan penerimaan pajak. tapi aku juga khawatir nih, bagaimana kalau ada orang yang tidak ingin membayar pajak? mungkin DJP harus makin bijak lagi 🤔.
 
Gue pikir rencana ini terlalu ambisius, kayaknya gue akan berbeda. Kalau nggak sabar, aku kira aja penutupan kebocoran itu bikin beban pajak orang-orang menjadi lebih berat. Dan kalau masing-masing orang harus membayar pajak secara online, kayak aja sistem tiket pesawat atau pembayaran listrik. Itu bikin masalah bagi orang-orang yang tidak nyaman menggunakan teknologi.

Aku setuju dengan Bimo Wijayanto kalau kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Tapi aku pikir solusi harus lebih sederhana dan mudah diingat, bukan kayaknya terlalu rumit dengan mesin atau AR. Gue rasa perlu ada pendekatan yang lebih menyeluruh, mulai dari pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak hingga perubahan kebijakan pajak itu sendiri.
 
Baise 🤔. Saya pikir itu gampang banget sih, tapi apa yang salah dengan kita? 🙄. Warga Indonesia masih banyak yang tidak punya kepatuhan pajak, dan gini aja rencana DJP untuk mengoptimalkannya: menggunakan teknologi dan pendekatan personal! 🤖💻. Mereka akan menggunakan mesin untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, dan AR untuk meningkatkan efisiensi. Saya rasa itu tidak adil sih, karena banyak yang masih tidak punya kepatuhan pajak. Sepertinya ada potensi penerimaan pajak Rp562 triliun pada tahun 2026, tapi bagaimana jika tidak semua orang mau membayar? 😕.
 
Maksudnya apa lagi? Nanti semua orang harus mendaftar dan membayar pajak? Wah, itu terlalu banyak birokrasi! Mereka harus fokus pada pembatasan korupsi dulu, gampang banget ya korupsi yang ada di sana 🤣. Dan nanti kalau sudah jalan lancar, mereka bisa tambahkan teknologi lainnya. Tapi toh siapa yang bilang semua orang tidak memiliki uang untuk membayar pajak? Kalo gini, lebih baik buat sistem pajak yang lebih fleksibel, seperti pajak percapaian, gampang banget ya 🤑.
 
You must log in or register to reply here.
kembali
Top