Dewan Pers Bantah Isu Pungutan Biaya soal Imbauan Profesi Pers

Pungutan Biaya Dewan Pers Terhingga, Profesi Jurnalistik Tetap Berjala Tanpa Beban Komersial

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa lembaga tersebut tidak pernah terlibat dalam praktik pemungutan biaya apapun terkait penyebaran pamflet imbauan kewaspadaan penyalahgunaan profesi pers. "Dewan Pers tidak meminta, mengedarkan, memungut biaya, atau menuntut pembayaran dalam bentuk apa pun terkait pamflet imbauan masyarakat mengenai oknum yang menyalahgunakan tugas mulia pers," katanya.

Namun, di Kebumen kabar mengenai pungutan liar dilibatkan Dewan Pers, yang melibatkan perangkat desa dan dituduh diperebut oleh kelompok yang mengaku dari lembaga tersebut. Masyarakat yang dipengaruhi dengan marah terhadap praktik ini.

Komaruddin menekankan bahwa seluruh bentuk sosialisasi dan imbauan yang dikeluarkan Dewan Pers bertujuan untuk edukasi publik serta perlindungan terhadap profesi jurnalistik. Ia memastikan, hal itu tidak mengandung unsur komersial dan tidak membebani pihak mana pun.

Dewan Pers mengajak seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, hingga sektor swasta untuk bersama-sama menjaga profesionalitas pers. "Caranya adalah dengan berinteraksi secara wajar sesuai koridor hukum dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu independensi serta integritas jurnalisme," katanya.

Banyak masyarakat diminta agar waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Jika ditemukan oknum yang meminta uang atau fasilitas dengan mencatut nama Dewan Pers, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Dewan Pers.

"Banyak sekali masyarakat yang telah menghubungi kami dan melaporkan hal ini," katanya.
 
Makasih ya deh, ternyata dewan pers tidak mau kalah dengan oknum2 yang bisa bikin biaya. Tapi apa jadi kalau dewan pers sendiri yang mau muncul di masa lalu? Mungkin nanti semuanya jelas banget dan kita bisa nyaman banget berbicara dengan orang lain.

Sekarang, jangan buat oknum2 lagi. Kalau kamu mau kalah, tolong cari cara yang tidak bikin kerusakan. Dan kalau kamu perlu bantuan, nanti dewan pers ada banget. Jadi, kita semua bisa jaga profesionalitas pers dan buat Indonesia jadi tempat yang lebih baik untuk kita semua. 😊
 
aku rasa biar lebih jujur, ada sesuatu yang salah di sini... siapa tahu itu benar-benar tidak ada pungutan liar apa pun, tapi aku pikir jika Dewan Pers benar-benar tidak pernah terlibat dalam praktek seperti itu, kenapa masyarakatnya masih marah? 🤔 mungkin karena banyak orang yang merasa lembaga ini tidak jujur? atau mungkin karena ada yang salah di sisi lain... aku rasa perlu penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah semua benar. 🕵️‍♂️
 
Gak bisa percaya aja siapa-siapa yang bilang dewan pers jadi penipu 🤯. Mereka benar-benar fokus pada edukasi publik dan perlindungan profesi jurnalistik. Saya pikir masyarakat gak harus terlalu cepat marah dan melihat dari sisi lain 😊. Bayangkan kalau dewan pers menjadi oknum, siapa yang akan menjaga keselamatan informasi dan profesionalisme pers? 🤔. Mereka memang ingin bebas dari komersialisme, tapi gak berarti tidak ada tindakan jika ditemukan oknum 🚨. Saya setuju dengan ketua dewan pers untuk lebih transparan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat 💬.
 
Kalau ngeluhin tentang biaya, aku rasa lembaga Dewan Pers itu sengaja tidak jelas. Mereka bilang tidak ada biaya, tapi di Kebumen kabar ada pungutan liar yang melibatkan mereka. Aku pikir ini salah, karena kalau tidak ada komersial, apa kegunaan pamflet imbauan itu? Aku ingin tahu siapa yang mengatur hal ini dan bagaimana cara masyarakat bisa terhindar dari praktik seperti ini. Saya rasa Dewan Pers harus jujur dan transparan dalam beroperasinya. Kalau tidak, masyarakat akan terus curiga dan tidak percaya lagi. 🤔
 
gak nyaman banget dengerin kabar itu, nggak ada sih alasan Dewan Pers punya beban komersial, deh! itu bukan cara cari uang, tapi buat edukasi publik dan perlindungan jurnalistik. tapi masyarakat yang dipengaruhi pasti masih ragu-ragu, kan? kalau udah tahu bahwa Dewan Pers tidak pernah mencari biaya apa-apa, maka harus lebih waspada terhadap oknum yang meminta uang! gak boleh diizinkan ya... 🙄👎
 
omg ga percaya, pungutan biaya dewan pers di Kebumen ini bukan mainan anak-anak! tapi kalau dilihat dari sudut pandang Dewan Pers, kayaknya tidak ada komersial, hanya sekedar imbalan untuk pamflet yang keluar. tapi masyarakat nanti mau percaya apa lagi? melayat biar jadi oknum aja ya 😒. aku rasa biar profesi jurnalistik tetap bisa berjalan dengan baik, dihormati juga nih profesionalisme Dewan Pers, jangan biarkan semuanya tergantung pada komersial 🤑.
 
Aku pikir kalo gini terjadi, karena dulu aku baca tentang komaruddin hidayat, dia kayaknya benar-benar tidak mau diintip lagi deh. tapi coba cek dah, siapa yang bilang bahwa dewan pers punya uang? aku rasa ini hanya bagian dari konspirasi yang lebih luas, seperti siapa yang memimpin lembaga ini dan apa tujuannya. kalau dewan pers benar-benar tidak mau diintip lagi, mungkin ada yang lain yang ingin menghaluskannya... 🤔💭
 
ini situasinya gampang, siapa bilang si Dewan Pers memungut biaya, tapi sepertinya ada kelompok yang mencobalah menyesuaikan nama Dewan Pers untuk meminta uang dari masyarakat 🤔. sayangnya, itu buat banyak orang kecewa dan marah, apa salahnya jadi begitu?. semoga kelompok yang melakukan hal ini akan bisa langsung dibawa tangan oleh otoritas dan kita semua bisa fokus pada kualitas jurnalistik yang baik 📰👍
 
Gue pikir kalau Dewan Pers harus jujur dulu, gue ga percaya dengan kata-kata Komaruddin tentang tidak pernah ada pungutan biaya apa-apa. Gue lihat kabar di Kebumen yang menunjukkan bahwa ada praktik seperti itu, dan masyarakat benar-benar marah.

Gue rasa Dewan Pers harus lebih transparan dalam kegiatan mereka. Jika mereka benar-benar tidak pernah meminta biaya, maka mereka harus buktikan hal itu dengan cara apa? Gue pikir adanya pengawasan dari masyarakat dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah praktik seperti ini terjadi lagi.
 
ada kalanya aja kira dewan pers bikin biaya kayak gini sih, tapi ternyata itu cuma pungutan liar aja, bukan dari sumber kebenaran mereka 🙅‍♂️. memang masyarakat marah karena ada oknum yang mencampur aduk, tapi aku rasa kubisa percaya bahwa dewan pers benar-benar ingin edukasi publik dan perlindungan terhadap profesi jurnalistik, ya 🤝. jadi, kita harus waspada tapi juga tidak salah judi kayaknya 😅.
 
Pungutan biaya dewan pers itu nggak masalah, tapi ada tahu-tahu komaruddin tidak jelas kalau siapa yang meminta uang. Sepertinya Dewan Pers mau berinteraksi dengan masyarakat untuk edukasi publik, tapi di baliknya siapa yang benar-benar menguntungkan? Aku pikir lebih baik jika Dewan Pers fokus pada profesionalitas pers dan tidak terlalu banyak berinteraksi dengan komersial.

Jangan lupa, kalau ada oknum yang meminta uang dengan mencatut nama Dewan Pers, masyarakat harus waspada dan melaporkannya segera!
 
kembali
Top