Dewan Pers Bantah Isu Pungutan Biaya soal Imbauan Profesi Pers

Dewan Pers Tetap Menyangkal Pemungutan Biaya Pemutaran Pamflet Imbauan, Apalagi Mengenai Penyalahgunaan Profesi Jurnalistik

Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, lembaga tersebut menegaskan bahwa tidak pernah terlibat dalam praktik pemungutan biaya apa pun terkait penyebaran pamflet imbauan mengenai oknum yang menyalahgunakan tugas mulia pers.

Sementara itu, kasus terkait pungutan liar oleh kelompok yang mengaku dari Dewan Pers terjadi di Kebumen pada Januari 2026. Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Kebumen dikabarkan jadi korban pungutan liar tersebut.

Menurut Komaruddin, seluruh bentuk sosialisasi dan imbauan yang dikeluarkan Dewan Pers semata-mata bertujuan untuk edukasi publik serta perlindungan terhadap profesi jurnalistik. Ia memastikan bahwa hal itu tidak mengandung unsur komersial dan tidak membebani pihak mana pun.

Dewan Pers mengajak seluruh lapisan masyarakat, instansi pemerintah, hingga sektor swasta untuk bersama-sama menjaga profesionalitas pers. Caranya adalah dengan berinteraksi secara wajar sesuai koridor hukum dan tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun yang dapat mengganggu independensi serta integritas jurnalisme.

Selain itu, Dewan Pers juga menimbang-bangi masyarakat untuk waspada terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga tersebut. Apabila ditemukan oknum yang meminta uang atau fasilitas dengan mencatut nama Dewan Pers, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau melalui saluran pengaduan resmi Dewan Pers.

"Kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkannya kepada pihak berwajib atau menghubungi saluran resmi pengaduan Dewan Pers," ujar Komaruddin.
 
🚨 kabar buruk lagi, bro 🤕 Dewan Pers nggak bisa dipercaya lagi, ya. Mereka menyangkal tahu-tahu dulu karena memungut biaya dari desa di Kebumen, tapi sekarang mereka bilang kalau itu nggak ada konteks komersial... 🙄 Sama-sama, bro. Semua orang tahu kalau Dewan Pers hanya ingin makanin ikan, bukannya edukasi dan perlindungan profesi jurnalistik 🤦‍♂️. Apalagi ada kasus pungutan liar di desa-desa lain, nih... 🤑 Masyarakat nggak bisa dipercaya lagi, bro. Kita harus jaga diri sendiri, ya. 😒
 
Aku pikir kalau Dewan Pers harus lebih terbuka dan jelas tentang bagaimana cara melaporkan oknum yang menyalahgunakan profesi jurnalistik. Seringkali masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan atau siapa yang harus dihubungi ketika melihat ada kecurangan dalam pers. Kalau ada aturan yang jelas, masyarakat akan lebih mudah untuk membantu memerangi oknum-oknum tersebut.
 
pake kabar kabar ini, ternyata ada kalimat dari Dewan Pers yang bilang tidak pernah terlibat dalam praktik pemungutan biaya apa pun terkait penyebaran pamflet imbauan... tapi apa benarnya kalau ya? kayaknya kayak aja, lembaga yang besar juga bisa jadi ada korupsi atau sesuatu. saya pikir jangan terlalu cepat percaya apa yang dikatakan oleh Dewan Pers. sebaiknya kita harus waspada dan melaporkan hal ini kepada otoritas yang berwenang. siapa tahu kalau ada oknum yang meminta uang dengan menggunakan nama Dewan Pers...
 
kita jangan tergoda dengan janji palsu ya? ini kayaknya sama saja ya, kalau kita beli pamflet imbauan dari lembaga yang jujur atau tidak ada masalah, tapi kalau kita jujur kita sendiri dan harus membayar biaya itu juga tidak masalah. tapi yang penting adalah kita tidak jatuh ke dalam tangan orang yang ingin mengelabui kita. kita harus waspada dan tidak pernah tergoda dengan janji palsu atau imbalan apa pun. kita harus fokus pada kebenaran dan integritas, bukan apa-apa itu biaya atau manfaat. jadi, mari kita jaga profesionalitas pers dan tetap setia pada nilai-nilai yang benar 🙏👍
 
Maksudnya kalau mereka bilang tidak pernah terlibat dalam praktik pemungutan biaya apa pun? Nah, aku rasa itu juga cuma cara mereka untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau benar-benar tidak ada yang berdampak, muda-mudi di Kebumen nggak akan jadi korban pungutan liar kan?
 
🤔 aku pikir ini kayak aksi yang salah, tapi dibuat jelas dulu apa maksudnya 🙄. kalau Dewan Pers tidak pernah terlibat dalam memungut biaya, tapi ada pihak lain yang meminta uang dengan nama mereka, itu kayak salah paham sih 😂. dan kalau masyarakat bisa waspada dan melaporkan, itu kayak solusi yang bagus 🤝. tapi aku pikir seharusnya Dewan Pers juga harus lebih transparan dalam kegiatan mereka, sehingga orang tahu apa yang benar dan apa yang salah 💡.
 
Pernahkah kita pikir, apa yang bikin Dewan Pers harus mengeluarkan keterangan ini? Boleh disimpangkan bahwa tidak semua orang yang ngebut pamflet itu, itu bisa jadi kegiatan sosialisasi yang baik untuk masyarakat 🤔. Aku pikir, Dewan Pers harus fokus pada hal-hal yang sebenarnya terjadi di lapangan, bukan hanya berbicara-bicara tentang profesi jurnalistik yang sering dibatasi oleh korupsi dan penderitaan para jurnalis.

Aku pikir, kita harus lebih waspada terhadap permainan politis di balik kegiatan sosialisasi ini, apalagi jika ada komponen yang menyalahgunakan lembaga yang baik. Dewan Pers harus fokus pada membangun kerjasama dengan masyarakat, tidak hanya membedahui oknum-oknum yang salah 🚫.
 
ini kira-kira giliran kalimat yang tepat, siapa tahu kayaknya pungutan liar itu harus dihentikan segera 😒. kalau ada oknum yang meminta uang dengan nama dewan pers, itu bukan sekedar kesalahan, tapi penipuan ya bro 🤑. masyarakat harus waspada dan melaporkan kejahatan seperti itu segera. kita harus menjaga profesionalitas pers dan integritas jurnalisme, kan? 📰💪
 
aku pikir ini bukan cerita, tapi nyata! 🤯 kalau demikian, itu berarti Dewan Pers tidak bisa dipercaya lagi... apa yang cari mereka? 🤑 siapa yang benar-benar mengurus profesionalisme pers di Indonesia?

aku rasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini. mungkin ada kepentingan besar yang terkait dengan penyebaran pamflet imbauan, dan Dewan Pers hanya berusaha untuk menutupi itu semua... tapi bagaimana bisa mereka bisa begitu tidak transparan? 🤔

masyarakat Indonesia harus waspada! kita tidak bisa biarkan Dewan Pers terus beroperasi tanpa adanya kontrol yang tepat. kita harus mengadakan pengawasan yang lebih ketat dan membuat surat peringatan kepada Dewan Pers untuk menjelaskan apa yang cari mereka... 🚨
 
kembali
Top