Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, telah menetapkan instruksi untuk semua kepala daerah di wilayah ini untuk mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 secara online melalui media sosial. Instruksi ini berlaku mulai dari tingkat kecamatan hingga desa.
Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, kepala daerah diminta untuk mempublikasikan APBD secara berkala, yaitu per triwulan. Namun, laporan harus diubah menjadi format yang bisa dipahami oleh publik.
Selain itu, instruksi ini juga mencakup penyediaan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kolom komentar, survei daring, atau saluran pengaduan terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR. Langkah ini bertujuan untuk menampung masukan dan pengawasan publik terhadap APBD.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa publik harus mengetahui capaian kinerja dan pekerjaan pemerintah secara berkala setiap bulan melalui media sosial. Ia berharap agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan merasakan langsung hasil pembangunan.
Uang yang digunakan oleh pemerintah ini, kata Dedi Mulyadi, merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan merasakan langsung hasil pembangunan.
Dengan instruksi ini, Dedi berharap bahwa pembangunan di Jawa Barat menjadi adil dan akuntabel untuk masyarakat. Ia juga berharap bahwa jalan ini dapat membantu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah yang istimewa.
Dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, kepala daerah diminta untuk mempublikasikan APBD secara berkala, yaitu per triwulan. Namun, laporan harus diubah menjadi format yang bisa dipahami oleh publik.
Selain itu, instruksi ini juga mencakup penyediaan mekanisme partisipasi masyarakat melalui kolom komentar, survei daring, atau saluran pengaduan terintegrasi dengan aplikasi SP4N LAPOR. Langkah ini bertujuan untuk menampung masukan dan pengawasan publik terhadap APBD.
Dedi Mulyadi mengatakan bahwa publik harus mengetahui capaian kinerja dan pekerjaan pemerintah secara berkala setiap bulan melalui media sosial. Ia berharap agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan merasakan langsung hasil pembangunan.
Uang yang digunakan oleh pemerintah ini, kata Dedi Mulyadi, merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Oleh karena itu, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengawasi kinerja pemerintah dan merasakan langsung hasil pembangunan.
Dengan instruksi ini, Dedi berharap bahwa pembangunan di Jawa Barat menjadi adil dan akuntabel untuk masyarakat. Ia juga berharap bahwa jalan ini dapat membantu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah yang istimewa.