Prabowo Menghadirkan Revitalisasi Pariwisata Bandung, Tetapi Biayanya Sengaja Dibebankan kepada Masyarakat
Dalam upaya untuk meningkatkan peningkatan kunjungan wisata di Bandung tahun 2024, Bupati Bandung (Sutopo Purwo Nugroho) mengumumkan plan untuk menambah kemampuan pariwisatanya sebanyak 4 kali lipat. Namun, pengeluaran yang sangat besar ini dituduh tidak transparan dan dibebankan pada masyarakat lokal.
Menurut sumber kerja Bupati Bandung, program revitalisasi pariwisata di kawasan wisata utama seperti Dusun Bogor Agrowisata (DBA) dan Kawung Kopan akan diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas tempat-tempat wisata tersebut. Namun, biaya yang digunakan untuk program ini sangat besar hingga mencapai Rp 13 triliun.
Bupati Bandung juga menyatakan bahwa program revitalisasi pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pariwisata di daerah, sehingga wisatawan domestik dan internasional dapat menikmati kualitas tempat-tempat wisata yang lebih baik.
Namun, para aktivis masyarakat dan organisasi perjalanan wisata kritis menyatakan bahwa program revitalisasi ini hanya mengalihkan perhatian dari masalah-masalah sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Mereka juga menilai bahwa biaya yang besar ini tidak transparan dan akan dibebankan pada masyarakat lokal, seperti pengguna pajak dan pendapatan asli daerah.
"Masyarakat lokal akan terkena dampak langsung dari biaya tersebut," kata seorang aktivis, "Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan 'transparansi' ini. Biaya yang besar itu hanya akan menambah beban masyarakat kita."
Dalam upaya untuk meningkatkan peningkatan kunjungan wisata di Bandung tahun 2024, Bupati Bandung (Sutopo Purwo Nugroho) mengumumkan plan untuk menambah kemampuan pariwisatanya sebanyak 4 kali lipat. Namun, pengeluaran yang sangat besar ini dituduh tidak transparan dan dibebankan pada masyarakat lokal.
Menurut sumber kerja Bupati Bandung, program revitalisasi pariwisata di kawasan wisata utama seperti Dusun Bogor Agrowisata (DBA) dan Kawung Kopan akan diterapkan untuk meningkatkan aksesibilitas tempat-tempat wisata tersebut. Namun, biaya yang digunakan untuk program ini sangat besar hingga mencapai Rp 13 triliun.
Bupati Bandung juga menyatakan bahwa program revitalisasi pariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pariwisata di daerah, sehingga wisatawan domestik dan internasional dapat menikmati kualitas tempat-tempat wisata yang lebih baik.
Namun, para aktivis masyarakat dan organisasi perjalanan wisata kritis menyatakan bahwa program revitalisasi ini hanya mengalihkan perhatian dari masalah-masalah sengaja dibiarkan oleh pemerintah. Mereka juga menilai bahwa biaya yang besar ini tidak transparan dan akan dibebankan pada masyarakat lokal, seperti pengguna pajak dan pendapatan asli daerah.
"Masyarakat lokal akan terkena dampak langsung dari biaya tersebut," kata seorang aktivis, "Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan 'transparansi' ini. Biaya yang besar itu hanya akan menambah beban masyarakat kita."