Pembangunan sumur bor dengan anggaran hingga Rp 150 juta dalam penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra memicu sorotan publik. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menilai bahwa pengeboran sumur yang bisa mencapai ratusan juta adalah hal yang wajar.
Namun, publik lantas menilai angka ini terlalu besar. Oleh karena itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara dalam situasi tanggap darurat akan diaudit sesuai ketentuan.
Dengan demikian, nilai anggaran pembangunan sumur bor tidak bisa disamakan karena bergantung pada kondisi teknis di lapangan seperti pengeboran dan struktur tanah. Di sejumlah lokasi, kedalaman sumur bor bisa mencapai lebih dari 100 meter, bahkan hingga 220 meter.
Pembangunan sumur bor bukan hanya dilakukan BNPB, tetapi juga melibatkan TNI Angkatan Darat dan kementerian/lembaga terkait. Sebelum terjadi bencana ini, kita sudah membangun sumur bor yang sama di Nusa Tenggara Timur (NTT), daerah-daerah yang cukup sulit dan mampu melayani ratusan kepala keluarga.
Namun, publik lantas menilai angka ini terlalu besar. Oleh karena itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa seluruh penggunaan anggaran negara dalam situasi tanggap darurat akan diaudit sesuai ketentuan.
Dengan demikian, nilai anggaran pembangunan sumur bor tidak bisa disamakan karena bergantung pada kondisi teknis di lapangan seperti pengeboran dan struktur tanah. Di sejumlah lokasi, kedalaman sumur bor bisa mencapai lebih dari 100 meter, bahkan hingga 220 meter.
Pembangunan sumur bor bukan hanya dilakukan BNPB, tetapi juga melibatkan TNI Angkatan Darat dan kementerian/lembaga terkait. Sebelum terjadi bencana ini, kita sudah membangun sumur bor yang sama di Nusa Tenggara Timur (NTT), daerah-daerah yang cukup sulit dan mampu melayani ratusan kepala keluarga.