Kasus Pembekuan DJBC Mendorong Penonaktifan 16.000 ASN
Tentang kasus pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), MenPAN-RB Rini Widyantini mengatakan, penonaktifan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal yang mustahil. Namun, langkah tersebut harus disertai alasan yang kuat dan pemeriksaan menyeluruh.
Menurutnya, penonaktifan ASN tidak bisa langsung dilakukan tanpa memeriksa kasusnya terlebih dahulu. "Ya, kalau dia punya masalah bisa dinonaktifkan, tapi kan belum tentu dia (bermasalah). Kan mesti dicek dulu kasusnya seperti apa," kata Rini.
Kasus ini sebenarnya disampaikan oleh MenKe Purbaya Yudhi Sadewa sebagai peringatan tegas agar otoritas bea cukai memperbaiki tata kelola dan menanggalkan citra buruk yang terlanjur melekat di mata publik. Purbaya mengatakan, penonaktifan ASN bukanlah pilihan pertama yang harus diambil. "Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai," kata Purbaya.
Penonaktifan ASN ini disebabkan oleh praktik-pratik yang dilakukan oleh DJBC, seperti pencatatan harga lebih rendah dari harga sebenarnya (under invoicing) serta maraknya masuk barang-barang ilegal ke Tanah Air. Menurut Purbaya, jika DJBC tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, maka bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS (perusahaan multinasional Swiss).
"Dengan demikian orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," kata Purbaya.
Pembekuan DJBC juga disebutkan oleh Purbaya dalam Pembukaan Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025). Menurutnya, kalau memang enggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan.
Tentang kasus pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), MenPAN-RB Rini Widyantini mengatakan, penonaktifan Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal yang mustahil. Namun, langkah tersebut harus disertai alasan yang kuat dan pemeriksaan menyeluruh.
Menurutnya, penonaktifan ASN tidak bisa langsung dilakukan tanpa memeriksa kasusnya terlebih dahulu. "Ya, kalau dia punya masalah bisa dinonaktifkan, tapi kan belum tentu dia (bermasalah). Kan mesti dicek dulu kasusnya seperti apa," kata Rini.
Kasus ini sebenarnya disampaikan oleh MenKe Purbaya Yudhi Sadewa sebagai peringatan tegas agar otoritas bea cukai memperbaiki tata kelola dan menanggalkan citra buruk yang terlanjur melekat di mata publik. Purbaya mengatakan, penonaktifan ASN bukanlah pilihan pertama yang harus diambil. "Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden, satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan, (berikan) waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai," kata Purbaya.
Penonaktifan ASN ini disebabkan oleh praktik-pratik yang dilakukan oleh DJBC, seperti pencatatan harga lebih rendah dari harga sebenarnya (under invoicing) serta maraknya masuk barang-barang ilegal ke Tanah Air. Menurut Purbaya, jika DJBC tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, maka bea cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS (perusahaan multinasional Swiss).
"Dengan demikian orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," kata Purbaya.
Pembekuan DJBC juga disebutkan oleh Purbaya dalam Pembukaan Rapimnas KADIN 2025 di The Park Hyatt Hotel Jakarta, Senin (1/12/2025). Menurutnya, kalau memang enggak bisa perform ya kita bekukan, dan betul-betul beku. Artinya 16.000 pegawai Bea Cukai kita rumahkan.