Pembangunan irigasi di Indonesia masih banyak menghadapi masalah data. Menurut Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, proses pembangunan jaringan irigasi di berbagai daerah berjalan lambat. Kementerian PU hanya berhasil menyelesaikan tahap pertama dengan progres 89 persen, sedangkan tahap kedua dan ketiga masih belum mencapai capaian yang diinginkan.
Salah satu penyebabnya adalah karena banyak data yang diberikan daerah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dody menyampaikan bahwa pengukuran data seringkali salah, sehingga penilaian progres pembangunan juga menjadi salah.
Dody berharap dapat melakukan pendataan ulang saluran-saluran irigasi yang ada untuk mempercepat pembangunan di tahun depan. Pendataan ini penting agar Kementerian PU dapat melanjutkan pembangunan dengan lebih efektif.
Kementerian PU menargetkan renovasi jaringan irigasi seluas 280 ribu hektare pada tahap pertama, 225 ribu hektare pada tahap kedua, dan 146 ribu hektare pada tahap ketiga. Selain itu, Kementerian PU juga berencana membangun 832 unit jaringan irigasi air tanah pada tahap ketiga.
Dody berharap pembangunan irigasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga petani dan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses ke air yang cukup untuk berkegiatan pertanian.
Salah satu penyebabnya adalah karena banyak data yang diberikan daerah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dody menyampaikan bahwa pengukuran data seringkali salah, sehingga penilaian progres pembangunan juga menjadi salah.
Dody berharap dapat melakukan pendataan ulang saluran-saluran irigasi yang ada untuk mempercepat pembangunan di tahun depan. Pendataan ini penting agar Kementerian PU dapat melanjutkan pembangunan dengan lebih efektif.
Kementerian PU menargetkan renovasi jaringan irigasi seluas 280 ribu hektare pada tahap pertama, 225 ribu hektare pada tahap kedua, dan 146 ribu hektare pada tahap ketiga. Selain itu, Kementerian PU juga berencana membangun 832 unit jaringan irigasi air tanah pada tahap ketiga.
Dody berharap pembangunan irigasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif, sehingga petani dan masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses ke air yang cukup untuk berkegiatan pertanian.