Bantah Purbaya, Bupati Sebut Tak Ada Jual-Beli Jabatan di Bekasi

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang membantah praktik jual-beli jabatan di daerahnya. Menurut dia, tidak ada praktik seperti itu di Kabupaten Bekasi. Pemkab ini berkomitmen melakukan pengisian dan rotasi jabatan dengan proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ade Kuswara Kunang mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap tahapan seleksi pejabat. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada jual beli jabatan di daerahnya. "Di kabupaten enggak ada jual beli jabatan kan sudah didampingi KPK, kita komitmen," ucapnya.

Namun, sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa praktik jual-beli jabatan di pemerintah daerah masih terjadi sampai saat ini. Menurut dia, ada kasus seperti suap audit BPK di Sorong dan Meranti serta jual beli jabatan di Bekasi.

Ade Kuswara Kunang sangat membantah keterangan Purbaya tersebut. Dia meminta pemerintah daerah segera memperbaiki tata kelola dan disiplin anggaran untuk mengatasi masalah jual-beli jabatan.
 
Sampai-sampe gini praktik jual beli jabatan masih terus berlanjut di Indonesia? Sepertinya masih banyak lagi yang belum tahu tentang tindakan yang sudah diambil oleh Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang untuk mengatasi masalah ini. Aku pikir itu sudah cukup bagus jika dia bekerja sama dengan KPK dan Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan pengisian dan rotasi jabatan dengan proses sesuai perundang-undangan yang berlaku ๐Ÿค”
 
Maksudnya, apa yang terjadi di Bekasi ini bisa jadi umpan balik dari Puri Purbaya Yudhi Sadewa. Kita harus ingat, setiap kata dan tindakan ada akibatnya ๐Ÿ˜Š. Jika dia bilang jual-beli jabatan masih terjadi, mungkin itu artinya kita belum melakukan yang terbaik. Kita harus memperhatikan lagi bagaimana kita mengelola keuangan dan pemerintahan di daerah ini, agar tidak ada kesempatan untuk jual beli jabatan. Maksudnya, kita harus bersih dalam pemerintahan, jangan ada yang bisa dibeli atau ditawarkan dengan uang. Kita harus bekerja sama dengan lembaga seperti KPK untuk memastikan kejujuran dan transparansi di daerah ini ๐Ÿค.
 
Kalau tidak ada praktik jual beli jabatan di Bekasi, apa lagi itu bisa membantu? ๐Ÿ˜‚ Kita harus fokus utamanya dari kesetaraan dan keadilan aja, biar semua pihak bisa nyaman & bersama-sama ๐Ÿค.
 
ada sih, kalau gak ada praktik jual-beli jabatan di Bekasi kayaknya kabupaten ini akan jadi contoh bagus deh! tapi serius, ada kasus korupsi masih terjadi sampai sekarang? itu sangat tidak pantas banget... ๐Ÿ™„๐Ÿ‘Ž
 
Gue penasaran banget dengan kalau ada praktik jual beli jabatan di Bekasi kan, tapi sekarang Bupati Ade Kuswara Kunang bilang tidak ada. Gue kira bisa diterima, tapi kadang pemerintah juga berbicara sambil tergoda nih ๐Ÿ˜. Bisa jadi dia tidak ingin bicara langsung dengan Menteri Keuangan karena mungkin ada masalah yang dia ragukan. Saya harap Bupati Ade Kuswara Kunang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan efektif, agar kabupaten Bekasi bisa lebih transparan dan jujur dalam pengelolaannya.
 
Gini juga terus ngeliat, praktik jual beli jabatan di Bekasi tapi ada juga yang bilang tidak ada kaya aja. Selingkuh dengan KPK juga nggak terjadi bareng siapa ya? ๐Ÿ™„ Menteri keuangan itu seringan-seringan gugup bareng kasus korupsi tapi gini saja. Banyak korupsi tapi tidak ada yang di tangani. Kita pilih jual beli jabatan tapi kita juga nggak bisa mengontrolnya. Kalau tidak ada praktik jual beli jabatan itu berarti apa, siapa yang akan memerintah? ๐Ÿค”
 
Gue rasa pribadi Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terlalu keras nggak? Nya bilang tidak ada praktik jual beli jabatan di daerahnya, tapi gue masih ragu. Ngomong-ngomong, menurut saya, ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Bekasi, misalnya kasus suap audit BPK di Sorong dan Meranti. Maka-maka, gue rasa nya harus lebih teliti nggak?
 
Sekarng udh terbuka, Menteri Keuangan yang bilang ada praktik jual-beli jabatan di Bekasi, tapi Bupati Bekasi yang bilang tidak ada sih... kayaknya dia cuma bicara ngerasa ada yang salah. Kalo benar-benar tidak ada, maka aku langsung percaya dan puas dengan pemerintah daerahnya ๐Ÿ˜‚๐Ÿ™„
 
Maksudnya itu benar-benar bikin rasa sedih banget, kenapa masih banyak praktik korupsi di Indonesia ๐Ÿค•. Saya senang sekali dengar Bapak Ade Kuswara Kunang berkomitmen untuk mengatasi masalah ini dengan bekerja sama sama KPK, itu kayaknya solusi yang tepat dan benar-benar tidak ada praktik jual beli jabatan di daerahnya ๐Ÿ˜Š. Saya harap bisa jadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk melakukan hal yang sama, sehingga kita bisa bangga dengan pemerintahan yang lebih baik ๐Ÿ™.
 
ini aja cak, mau nyangka siapa yang salah siapa aja? Purbaya Yudhi Sadewa kayaknya ga udah fokus sama apa yang dibicarakan. praktik jual beli jabatan itu serius banget, tapi apakah di Bekasi gak ada? sih, ade khuswara kunang buat penjelasan yang nggak jelas, tapi aku paham dia ketakutan banget sama korupsi. tapi pemerintah daerah harus bekerja sama sama KPK aja, nggak perlu nyangka cak siapa yang salah. dan apa sih tujuan ade khuswara kunang? mau buat semuanya sama kayak di Sorong aja?
 
Gini kayaknya, praktik jual beli jabatan di Bekasi nggak ada, kan? Tapi Menteri Keuangan bilang masih ada? Hmm, sepertinya dia kalah argumen sama Bupati Bekasi. Saya pikir ini perlu diselidiki lebih lanjut, siapa nge-jualin jabatan di Bekasi? KPK udah ikut campur, tapi gimana caranya untuk memastikan tidak ada praktik seperti itu lagi?
 
aku sengaja liat news ini, aku rasa ya yang salah di sini... menteri keuangan yang bilang ada praktik jual beli jabatan tapi bupati bekasi yang bilang tidak ada? aku pikir ada yang salah di dalamnya... aku sendiri pernah dengar cerita temen akrabku yang lupa masuk daftar pejabat karena dia suka berbelanja di warung makan kebun angin, tapi aku sih rasa itu nggak terjadi... tapi aku sengaja coba cari informasi lebih lanjut tentang praktik jual beli jabatan di kabupaten bekasi, dan ternyata tidak ada info yang menunjukkan bahwa ada praktik seperti itu... aku rasa menteri keuangan pasti bilang hal yang salah atau nggak basa-besisa sama sekali...
 
ya kebenaran di kabupaten enggak ada praktik jual beli jabatan, tapi kayaknya di pemerintah daerah terus ada yang berusaha ngeliat-ngeliat siapa yang mau ngerampok jabatan. saya rasa kena buat mengeksplorasi penyebab praktik ini di pemerintahan daerah sehingga tidak kecil-besarnya dampaknya, dan juga ketauhuan kita untuk memperbaiki aturan-aturan yang ada agar jadi lebih efektif dalam mengantisipasi hal seperti ini.
 
Purbaya Yudhi Sadewa kayak gini selalu berbohong, apa kawan? Tapi sih, aku pikir jadi ada praktik jual-beli jabatan, itu juga bukti bahwa dia jujur tentang hal tersebut. Kalau kan pemerintah daerah sudah bekerja sama dengan KPK, maka itu menunjukkan kalau ada yang terlibat dalam praktik tersebut. Aku pikir, sebaiknya Purbaya Yudhi Sadewa kayak cari tahu lebih lanjut tentang hal ini, bukan hanya ngeluh aja. Mungkin dia tidak tahu kalau ada korupsi di pemerintah daerah yang dia cakup.
 
Kak, aku pikir ade kunang benar sekali! Aku juga sedih mendengar keterangan menkeu yang salah. Bagaimana bisa ada praktik seperti itu? Itu bikin rasa tidak adil dan korupsi makin semakin berat. Aku harap pemerintah daerah bisa segera memperbaiki masalah ini, agar semua pejabat bisa bekerja dengan jujur dan transparan tanpa ada penipuan atau korupsi. ๐Ÿ˜”๐Ÿ™
 
Gue rasa ada yang salah, kalau Purbaya Yudhi Sadewa itu benar, artinya banyak korupsi lagi di daerah Bekasi :D. Tapi ade kruswara kunang gitu juga bikin kabut, sih... jual beli jabatan udah dilarang deh, tapi sekarang ada kasus suap audit BPK? Gue rasa kalau kabupaten Bekasi udah punya aturan dan ketentuan yang jelas, gak perlu ada komisi kpk lagi :p. Mungkin apa yang di maksud berasal dari daerah lain?
 
ini benar-benar bikin kekecewa, gak bisa percaya kalau ada praktik jual beli jabatan di pemerintah daerah yang masih terjadi hingga saat ini! Ade Kuswara Kunang jujur banget, tapi Purbaya Yudhi Sadewa malah bikin semangatnya menurun aja. gak bisa diterima kalau ada pejabat yang bisa membeli jabatan dengan uang, itu bukan cara kerja pemerintahan yang baik!

dan apa yang bisa dilakukan? Purbaya Yudhi Sadewa malah jujur tapi tidak ada tindakan yang diambil. gimana kalau kita harus teka-teki lagi sampai kebenaran keluar? serius, jual beli jabatan itu perlu dieksploitasi dengan benar-benar tegas dan tidak lembek!
 
Maksudnya sih, praktik ini benar-benar tidak ada di Bekasi kan? Mereka selama ini sudah bekerja sama dengan KPK, makanya bisa yakin-nyakin gak ada jual beli jabatan disana. Saya rasa kalau Menkeu bilang seperti itu, mungkin ada yang salah dengannya atau hanya ingin memberitahu kita bahwa masih banyak masalah di pemerintahan daerah.
 
ada sih, gak percaya banget dengar kata menteri keuangan yang bilang praktik jual beli jabatan masih terjadi di daerah. aku rasa ini sama sekali tidak bisa dipercaya, kabupaten bekasi sudah banyak disoroti karena korupsi, tapi ternyata ade kuswara kunang justru bekerja sama dengan kpk untuk pencegahan jual beli jabatan ๐Ÿ™„. gak tahu sih kenapa menteri keuangan bilang seperti itu, mungkin ada kekhawatiran lain yang bukan tentang korupsi di daerah?
 
kembali
Top