Bamsoet Dorong RI Perkuat Kedaulatan Digital: Perkuat Payung Hukumnya

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat payung hukumnya agar dapat menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks dan terorganisir. Menurut Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI dan MPR RI ke-15, ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber dan pengesahan RUU KKS (Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keamanan dan Ketahanan Siber) adalah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

Bamsoet menekankan bahwa kejahatan siber bukan hanya mengancam individu, tetapi juga infrastruktur penting negara seperti transportasi, energi, kesehatan, dan keuangan. Serangan siber dapat melumpuhkan negara tanpa satu pun peluru ditembakkan, sehingga penting untuk memperkuat perlindungan hukum dan koordinasi antar instansi berjalan efektif.

Menurut Bamsoet, sejumlah negara telah lebih dulu memiliki regulasi siber yang kuat, seperti AS dengan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency Act, Uni Eropa dengan NIS2 Directive, dan Singapura melalui Cybersecurity Act sejak 2018. Indonesia juga perlu memperkuat posisinya di kancah global dan menjaga kedaulatan digital nasional.

Bamsoet mengutip prediksi Cybersecurity Ventures bahwa kerugian global akibat kejahatan siber bisa mencapai 10,5 triliun dolar AS pada 2025. Hal ini menekankan pentingnya Indonesia memperkuat perlindungan hukum dan koordinasi antar instansi berjalan efektif untuk menghadapi ancaman kejahatan siber.

"Indonesia tidak boleh menunggu sampai krisis terjadi. Serangan siber bisa melumpuhkan negara tanpa satu pun peluru ditembakkan. Ini bukan lagi soal teknis, tapi soal pertahanan dan kedaulatan," ujar Bamsoet.
 
Gue pikir gini, pemerintah Indonesia harus cepat-cepat ngetok regulasi siber yang lebih kuat agar kita bisa melindungi diri sendiri dari serangan cyber yang semakin kompleks. Siapa tahu kejahatan siber itu bisa menjadi masalah bagi infrastruktur penting kita seperti transportasi, energi, atau kesehatan. Kami harus waspada dan siap-siap untuk menghadapi ancaman ini agar tidak terlambat.
 
aku juga paham ya! perlu dilakukan upaya yang serius untuk memperkuat hukum kita tentang kejahatan siber ini. seperti apa pun rencana yang ada, harus diterapkan secara efektif dan tidak menunggu sampai krisis terjadi aja 🤞
 
kira-kira apa yang harus dilakukan golek kejahatan siber di Indonesia? ya itu udah bikin aku pikir, perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat. kalau serangan siber terjadi, kita harus bisa merespons dengan cepat dan efektif, nggak bisa terlambat seperti sebelumnya.

dan aku pikir pemerintah perlu memperkuat posisi kita di kancah global, misalnya melalui kerja sama dengan negara lain yang sudah ada regulasi siber yang kuat. kalau Indonesia tidak punya regulasi siber yang kuat, maka kita akan menjadi target serangan siber yang lebih mudah.

dan aku pikir perlu juga ada edukasi tentang kejahatan siber bagi masyarakat, agar mereka bisa melindungi diri sendiri dari serangan siber. misalnya dengan cara menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mengklik link yang asing, dll.

jadi, itu beberapa opsi yang aku pikir perlu diambil oleh pemerintah dan masyarakat.
 
omg ini aneh banget kayaknya kita gak perlu khawatir ya tentang kejahatan siber? kalau sekarang juga ada peraturan yang jelas buat menghadapinya dan masih banyak negara lain yang sudah memiliki regulasi siber yang kuat. tapi kok gak kita ambil contoh dari mereka? apa lagi, prediksi kerugian global akibat kejahatan siber itu benar-benar mengkhawatirkan 🤕. kita harus segera memperkuat posisi kita di kancah global dan meningkatkan koordinasi antar instansi berjalan efektif ya, gak perlu menunggu sampai krisis terjadi! 🚨
 
Kalau nggak siap, siapa yang bakal tawar? Semakin kompleksnya ancaman kejahatan siber, semakin penting kita harus siap. Bambang Soesatyo benar-benar pintar, tapi kayaknya gak perlu bicara panjang lebar tentang kerugian global dari kejahatan siber. Indonesia udah punya regulasi siber yang cukup kuat, tapi kabarnya perlu dipperkuat lagi. Tapi, apa sih yang salah dengan kita? Kita tidak bisa menunggu sampai krisis terjadi, tapi juga gak boleh bersemangat saja aja. Kita butuh koordinasi dan perlindungan hukum yang lebih baik dari sebelumnya. Jangan bikin negara tanpa perlindungan yang cukup. 🤔🚨
 
Makanya pemerintah Indonesia harus cepat banget ngatur regulasi siber yang kuat. Sementara itu, kita juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber. Kalau gini semua orang sudah tahu, tentu akan lebih mudah untuk menghadapi serangan siber.
 
Gue pikir kalau gue perlu bilang sesuatu tentang isu kejahatan siber nih 🤔. Gue rasa Indonesia harus lebih cepat ngerusakkan atap hukumnya soal ini, karena sekarang sudah banyak negara lain yang sudah punya regulasi yang kuat banget 🚨. Misalnya AS dan Uni Eropa. Mereka udah punya agen keamanan siber yang kuat dan serangan siber di sana udah jadi hal biasa, tapi Indonesia masih belum ada yang sebagus itu 🤷‍♂️.

Gue rasa kalau kita tidak cepat ngerusakkan atap hukumnya, maka kita akan kehilangan kedaulatan digital kita dan bisa dipaksa harus menerima apa pun yang diserang oleh kejahatan siber 💔. Kita harus lebih serius dalam menghadapi isu ini dan membuat atap hukum yang kuat untuk melindungi diri kita dari serangan siber 🌟.
 
Gue pikir gue udah paham apa yang dibicarakan ni. Kita harus memperkuat perlindungan hukum dari serangan siber ya. Tapi jangan sabar-sabaran aja, kita harus mulai dari sekarang juga. Banyak lagi yang perlu dipikirkan, seperti bagaimana kita bisa mengawasi dan melacak serangan siber yang terjadi di Indonesia ya.
 
gampang banget kayaknya pemerintah Indonesia ngelajui ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks . harus ada langkah strategis dulu sih, kayak ratifikasi konvensi pbb dan pengesahan RUU KKS . kalau gak, kerugian global akibat kejahatan siber bisa mencapai 10,5 triliun dolar AS di 2025 , oh kaya .. Indonesia harus memperkuat posisinya di kancah global dan menjaga kedaulatan digital nasional sih . serangan siber bukan hanya mengancam individu, tetapi juga infrastruktur penting negara seperti transportasi, energi, kesehatan, dan keuangan .
 
Gue pikir kalau gini keren banget! Jika kita bisa memperkuat payung hukum kita, kayaknya Indonesia bisa lebih siap menghadapi ancaman kejahatan siber yang semakin kompleks. Tapi, aku rasa ada yang penting juga, yaitu koordinasi antar instansi harus berjalan efektif. Kalau kita hanya tergantung pada satu orang atau satu lembaga, kayaknya tidak akan bisa mengatasi masalah kejahatan siber dengan baik.

Aku juga pikir Indonesia perlu lebih siap dan memiliki rencana yang matang untuk menghadapi serangan siber. Kita harus memiliki sistem pendeteksian yang baik dan kemampuan untuk melindungi infrastruktur penting kita, seperti transportasi, energi, dan kesehatan.

Gue juga penasaran dengan prediksi bahwa kerugian global akibat kejahatan siber bisa mencapai 10,5 triliun dolar AS pada 2025. Itu angka yang sangat besar! Kalau kita tidak siap sekarang, kayaknya nanti akan menjadi masalah yang lebih sulit untuk diatasi. 🤔💻
 
kembali
Top