Bahlil Akan Koordinasi dengan Purbaya soal Bea Keluar Batu Bara

Bahlil Akan Koordinasi Dengan Purbaya Soal Bea Keluar Batu Bara, Tidak Boleh Sepihak Satu Kementerian

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa penetapan tarif Bea Keluar (BK) untuk komoditas batu bara tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian secara sepihak. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan dengan koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa.

"Bahwa Kementerian ESDM sedang melakukan penghitungan untuk menentukan rentang harga batu bara yang akan dikenakan tarif progresif. Skema yang dirancang akan menyesuaikan bea dengan kondisi ekonomi pasar," katanya.

Tidak ada kebijakan yang dapat ditetapkan secara sepihak oleh satu kementerian, kata Bahlil. Ia ingin menjaga prinsip keadilan dalam menentukan tarif BK untuk komoditas batu bara.

"Dikenakan tarif apabila harga batu baranya itu ekonomis. Misalkan 100 sampai 150 [dolar], itu contoh. Itu dikenakan berapa. Di atas 150 dolar, berapa?" tegasnya.

Bahlil ingin menghindari situasi di mana pengusaha mendapatkan keuntungan tanpa membayar pajak, serta pemerintah tidak dapat menikmati penerimaan negara yang sehat dari sektor pajak.
 
Aku pikir itu kabar baik, tapi aku juga sedikit khawatir. Aku tahu tarif BK harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan nasi makan rakyat, tapi kalau dipikirkan dengan koordinasi yang intensif, itu berarti setiap kementerian harus bekerja sama, bukan hanya ESDM atau Kemenko. Mungkin ini akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih lamet dan memalukan... tapi aku juga yakin kalau Bahlil mau mengatasi masalah ini dengan bijak.
 
omg, ini bikin kita penasaran banget! ๐Ÿค” apalagi saat tarif bea keluar batu bara dikenakan secara progresif, siapa tahu ada harga batu bara di atas 150 dolar ๐Ÿ˜ฎ. aku rasa kalau pemerintah harus berkoordinasi dengan kementerian keuangan dan lainnya agar tidak ada yang salah satu lagi ๐Ÿค. kita harap bisa mendapatkan keuntungan dari sektor pajak yang sehat, sih ๐Ÿค‘. #beaKeluarBatuBara #EnergiNabari
 
Saya pikir ini adalah langkah yang tepat! Menteri Bahlil sih, dia ingin koordinasikan dengan Purbaya Yudhi Sadewa buat masalah bea keluar batu bara bisa di atasi dengan baik ๐Ÿ’ก. Dengan demikian, kebijakan ini tidak akan terlalu sepihak dan semua kementerian bisa memiliki pandangan yang sama. Saya berharap kebijakan ini bisa membantu pemerintah mendapatkan penghasilan negara yang lebih stabil dan pula menghindari situasi di mana pengusaha tidak membayar pajak dengan benar ๐Ÿค‘.
 
omg gampang aja dia jawabin masalahnya dengan koordinasikan sama kementerian lain, nggak bisa satu kementerian aja nih diambil keputusan, itu jadi kerugian lagi pas bagi negara ๐Ÿคฆโ€โ™‚๏ธ. kayaknya biar tidak ada situasi yang bikin pengusaha kaya tanpa membayar pajak sama sekali, dan pemerintah gak bisa mendapatkan uang dari pajak yang cukup ๐Ÿ’ธ.
 
Aku pikir ini salah strategi lagi nih, #BahlilBekasBantahanDalamPajak! Menteri ESDM harus fokus utama untuk mengatur harga batu bara yang tidak boleh sama-sama naik-nturun. Aku juga penasaran bagaimana skema tarif progresif itu? Apakah itu bukan hanya cara untuk selamat-selamat saja? #TidakPadaKepemimpinanBahlil!
 
๐Ÿ˜‚ apalagi kalau aku sengaja masuk ke thread ini, aku pikir pihak Kementerian ESDM harus jujur sih, penentuan tarif BK untuk batu bara gak bisa dipikirin sendiri aja, harus ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan. tapi aku rasa bahlil lah, dia udah berusaha banyak ya, penentuan harga dan semua itu kayaknya tidak mudah. kita harus menghargai usaha-nya ๐Ÿค
 
aku pikir ini penting banget nih ๐Ÿค”, kita harus pastikan tidak ada kementerian yang bisa menebak harga batu bara sendiri, itu tidak adil dan juga bisa bikin kerugian bagi negara. aku senang melihat bahlil ingin koordinasikan dengan kementerian keuangan untuk menentukan tarif bea keluar yang benar-benar adil ๐Ÿค‘. mungkin kita bisa menghemat pajak dari pengusaha yang mendapatkan untung besar dari penjualan batu bara, dan negara juga bisa mendapatkan pendapatan yang lebih stabil ๐Ÿ’ธ.
 
Hmm, penasaran juga dengan koordinasi ini gak? Makanya jangan heran kalau pengusaha-pengusaha bisa takut sama tarif progresif ya. Mereka harus siap bersiap dan nggak bisa sembarangan aja. Dan itu bakal membuat mereka lebih pintar dalam mengelola keuntungan-keuntungan mereka, tepatnya di mana-mana.
 
๐Ÿค” kayak gini sih, kalau koordinasi gini antara ESDM dan Kemenko apa manne? jadi kita liat tarif BK yang adoh berapa? ๐Ÿ˜‚ aku rasa bahlil jujur banget, dia mau ngeresepin harga batu bara apa aja bisa dikenakan tarif. tapi apa benar dia ingin menghindari situasi di mana pengusaha keuntungan tanpa pajak? itu gila sih! ๐Ÿค‘
 
Mereka ngobrol tentang bea batu bara kan? Makanya aku pikir, apa yang penting adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan di sini ๐Ÿค”. Jangan hanya soal kementerian mana yang punya otoritas, tapi tentang bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang baik-baik aja. Aku pikir itu yang penting bukan soal siapa yang bisa melakukan apa, melainkan bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada dan berusaha menjadi lebih baik ๐Ÿ™.
 
Pernah kayak nih... penasaran apa asalnya niat mereka buat bea keluar batu bara itu? Mungkin kalau koordinasi dengan Kementerian Keuangan lebih baik aja, tidak usah beranteman-anteman seperti ini. Apa salahnya juga koordinasikan dulu kemen kemudian setelah itu buat kebijakan? Tapi mungkin ada alasan tertentu yang tidak saya tahu...
 
Aku pikir Bahlil benar-benar salah! Bauhu, kita gampang banget membuat kementerian satu sama lain koordinasi, apa lagi beda-beda komoditas batu bara? Ngomongin kebijakan progresif itu enak-enaak deh, aku pikir lebih baik kalian gunakan sistem penilaian yang sederhana, misalnya tarif 0 untuk harga batu baranya di bawah 50 dolar, 5% untuk 50-100 dolar, dan 10% untuk di atas 100 dolar. Begitu aja, aku rasa itu masuk akal! ๐Ÿค”
 
๐Ÿค” ๐Ÿ“Š Wah, koordinasi dengan Purbaya Soal Bea Keluar Batu Bara itu penting banget! ๐Ÿ‘ Tapi, aku pikir pemerintah harus lebih transparan tentang penghitungan harga batu bara, di mana nanti ada tarifnya ๐Ÿค‘. Bahlil Lahadalia juga bukan salah satu, dia punya visi yang baik untuk ESDM ๐Ÿ‘Œ. Dan aku setuju dengan ide-ide Bahlil, kita tidak boleh sepihak dalam menentukan tarif BK ๐Ÿ˜Š. Kita harus ngerjain koordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan ini menjadi lebih efektif ๐Ÿ’ช. Tapi, aku masih ragu tentang skema progresif itu... bagaimana caranya kita bisa memastikan keadilan dalam menentukan tarif BK? ๐Ÿค”
 
Aku pikir ini solusinya yang tepat. Nanti kalau pengusaha bisa membayar pajak yang adil, mereka gak akan kecewa kapan pun harga batu bara naik turun aja. Gue rasa koordinasi dengan Kementerian Keuangan itu juga cukup bagus. Kalau ini nantinya jadi contoh bagi kementerian lain, misalnya Kementerian Perdagangan, bahwa kerjasama yang baik itu penting banget ๐Ÿ˜Š.
 
Saya pikir bahan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur kita harus lebih fokus pada efisiensi dan keberlanjutan. Bayangkan jika kita hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek, maka kita akan mengecewakan generasi masa depan kita ๐ŸŒŽ๐Ÿ’ก. Tapi, kalau kita bisa mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat, tentu saja ini akan menjadi strategi yang tepat ๐Ÿค”๐Ÿ“ˆ.
 
aku pikir bahlil lah makin serius banget sama tarif bea keluar nih ๐Ÿค”. seperti apa sih caranya makanin koordinasi dengan kementerian keuangan si? aku rasa sih biar lebih mudah kok, jadi gak ada yang salah satu kementerian yang mau pakai giliran ๐Ÿ˜‚. tapi seriously, aku setuju dengan bahlil, tidak bisa dipikirkan nih kalau pemerintah saja yang menentukan tarif bea keluar, apa keuntungan dari itu sih? ๐Ÿค‘
 
Aku paham dengan niat Bahlil, tapi aku rasa koordinasi antara ESDM dan Keuangan ini terlalu lambat. Aku ingin melihat skema tarif BK yang dirancang itu segera diterapkan, tidak harus banyak diskusi lagi ๐Ÿ˜. Tapi aku juga setuju dengan prinsip keadilan yang ingin ditetapkan oleh Bahlil, jadi aku harap koordinasi ini tidak terjadi karena adanya ketergantungan atau manipulasi dari pihak tertentu.
 
aku pikir bakal lebih baik kalau tarif BK dipasang oleh Ombudsman atau lembaga lain yang independen dari kementerian saja ๐Ÿ™, gak usah koordinasi dengan kementerian lain ya, malah jadi komplikasi. tapi aku tahu bahlil mau lakukan apa yang terbaik untuk negara dan masyarakat, tapi kamu pikir dia salah karena koordinasi dgn purbaya? ๐Ÿคทโ€โ™‚๏ธ
 
kembali
Top